Terkait Pergub Cuti Bersalin

Wira Admadinata : Pemerintah yang Baik Seharusnya Tertib Hukum dan Administrasi

Wira Admadinata : Pemerintah yang Baik Seharusnya Tertib Hukum dan Administrasi
Wira Admadinata
Banda Aceh | Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Abulyatama (Unaya) Aceh, Wira Admadinata menilai, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pemberian Asi Ekslusif atau yang lebih popular dengan Pergub Cuti Bersalin, batal demi hukum. Karena, regulasi tersebut melanggarkan kewenangan hukum yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti PNS.

Menurut Wira, hukum yang lebih rendah tidak bisa mengatur objek yang berbeda dari hukum yang lebih tinggi dalam suatu masalah yang sejenis, karena itu tidak dibenarkan dalam hukum.

Terkait: Gubernur Aceh Terbitkan Pergub 'Cuti Bersalin' Selama Enam Bulan

“Aturan yang melanggar hukum yang lebih tinggi maka batal demi hukum dan tidak dapat dilaksanakan, kalau sudah tidak bisa dilaksanakan tidak mungkin ditaati,” ujar Wira Admadinata pada MODUSACEH.CO, Kamis (18/8/2016).

Terkait: BKN Aceh: Pergub ‘Cuti Bersalin’ Melebihi Kewenangan PP

Wira yang juga Dekan Fakultas Hukum Unaya itu menjelaskan,  meski Aceh diberikan kekhususan oleh Pemerintah Pusat, namun Aceh tidak boleh semena-mena. "Harus dilihat sampai sejauh mana otoritas atau kewenangan Aceh dalam masalah kepegawaian," katanya.

Dalam konteks otonomi khusus, yang bisa diatur dengan qanun dalam masalah kepegawaian apabila itu menyangkut pegawai Aceh dan anggaran APBA. Namun, tetap tidak melanggar aturan yang lebih tinggi, baik itu Peraturan Pemerintah (PP) atau Undang-undang (UU).

Maka dengan lahirnya Pergub ini, Wira menilai, terjadi mismanagement dalam pengelolaan pemerintahan. Seharusnya, kata Wira, pemerintah yang baik harus tertib hukum dan tertib administrasi, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan jika produk regulasi yang dibuat karena dilatar belakangi oleh kepentingan politik.

"Karena, dalam hukum ada istilah: politik hukum. Dalam kaitan ini, politik hukum Zaini Abdullah adalah membuat qanun tersebut. Artinya, sangat mungkin regulasi hukum yang dibuat ini dilatarbelakangi kepentingan politik. Disini kita melihat secara langsung pengaruh politik terhadap kebijakan atau hukum," ujarnya.***

 

Komentar

Loading...