LHP BPK RI dan ‘Cermin’ Retak Pemko Lhokseumawe (bagian tiga)

Walikota Suadi Yahya Tidak Laporkan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kepada Instansi Vertikal

Walikota Suadi Yahya Tidak Laporkan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kepada Instansi Vertikal
dok. MODUSACEH.CO
Rubrik

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran TA 2015, Pemerintah Kota Lhokseumawe menganggarkan belanja barang dan jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga. Diketahui pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Anggaran Belanja Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga Rp 51.1 miliar lebih dengan realisasi Rp 40.3 miliar lebih atau 78,82% dari anggaran.

***

Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe No. 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang sudah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Walikota Lhokseumawe No.3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Dalam peraturan walikota tersebut ditetapkan bahwa hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang/jasa berdasarkan atas DPA–SKPD.

Hasil uji petik pemeriksaan dan wawancara dengan Kadis PU dan Kadis DPKAD diketahui bahwa pada TA 2015, Dinas PU telah merealisasikan hibah kepada enam kantor instansi vertikal yang diantaranya dipergunakan untuk bantuan komputer, pembangunan dan rehab bangunan kantor, seluruhnya sebesar Rp 4.017.140.000,00,- belum semua diserahterimakan kepada penerima hibah dan belum dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 antara lain menyatakan bahwa Pemerintah daerah sebagai pemberi hibah melaporkan penyaluran hibah tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran. Hal tersebut mengakibatkan pengeluaran belanja hibah berupa barang sebesar Rp 4.017.140.000,00 berpotensi tumpang tindih dengan yang dianggarkan dalam DIPA APBN masing-masing instansi vertikal. Itu terjadi karena; Walikota Lhokseumawe Suadi Yahya tidak menaati ketentuan untuk melaporkan Belanja Hibah berupa barang kepada instansi vertikal kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan; dan Kepala Dinas PU Pemerintah Kota Lhokseumawe belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan hibah kepada Instansi vertikal sesuai ketentuan yang berlaku termasuk mengusulkan kepada Walikota agar melaporkan hibah tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

Memang, Pemerintah Lhokseumawe melalui kepala DPKAD menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang sudah diubah dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2013 tentang tata cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Karena itu berdasarkan hal tersebut di atas pada Dinas Pekerjaan Umum Anggaran Belanja Barang dan Jasa yang dihibahkan pada Instansi Vertikal yang seluruhnya sebesar Rp 4.017.140.000,00,- akan dilakukan kelengkapan dokumen administrasi proses hibah antara Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan pimpinan masing-masing instansi vertikal penerima hibah tersebut, yang bertujuan untuk melengkapi kekurangan administrasi proses hibah masing-masing instansi vertikal dan untuk memenuhi semua mekanisme yang sudah diatur oleh Peraturan Pemerintah dan Pemerintah Kota Lhokseumawe, serta Kota Lhokseumawe akan melaporkan hibah tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

Nah, BPK  kemudian merekomendasikan kepada Walikota Lhokseumawe untuk menginstruksikan kepada Kepala Dinas PU melengkapi dokumen administrasi atas pelaksanaan kegiatan hibah berupa barang kepada instansi vertikal; dan segera melaporkan hibah ke intansi vertikal kepada Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Keuangan.***

Komentar

Loading...