Wali Nanggroe Perintah WALHI Terus Jaga Lingkungan di Aceh

Wali Nanggroe Perintah WALHI Terus Jaga Lingkungan di Aceh
Foto:Ist
Penulis
Rubrik
Sumber
Reporter Banda Aceh

Banda Aceh | Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haythar secara khusus mengundang Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh untuk mendiskusikan persoalan lingkungan hidup di Aceh.

Diskusi ini berlangsung di ruang kerja Wali Nanggroe, 10 September 2019.

Salah satu hal yang didiskusikan secara khusus yaitu, terkait persoalan pembangunan PLTA Tampur 1 di Gayo Lues.

Sebelumnya WALHI Aceh mengguggat Izin Pinjam Pakai Kawasan (IPPKH) yang diberikan kepada PT. Kamirzu oleh Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah tahun 2017 kemudian direvisi Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, gugatan ini dimenangkan WALHI Aceh.

Ternyata apa yang dikhawatirkan WALHI Aceh juga sama dirasakan Wali Nanggroe Aceh jika PLTA tersebut berhasil dibangun.

Misal, akan terjadi bencana ekologi, kerusakan hutan, konflik satwa, dan juga proyek energi itu berada pada patahan gempa sumatera.

Menurut Wali, kemenangan WALHI dalam perkara ini adalah kemenangan lingkungan, dan meminta Pemerintah Aceh untuk mengeksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tersebut.

Ini dimaksudkan sebagai upaya menjaga hutan Aceh yang merupakan bagian dari mandat Undang-undang Pemerintah Aceh. Selain persoalan PLTA Tampur 1 di Gayo Lues, juga mendiskusikan beberapa proyek energi lain yang sedang proses pembangunan di Aceh.

Wali Nanggroe Aceh berpendapat, seharusnya Pemerintah Aceh mengembangkan potensi energi yang ramah lingkungan dan tidak mengundang bencana ekologi, seperti mengembangkan energi tenaga surya atau gelombang laut.

Selain itu, memiliki perspektif yang sama dengan WALHI Aceh terkait persoalan tambang emas yang mendapatkan penolakan dari masyarakat Aceh saat ini.

Bagi Wali Nanggroe Aceh, potensi emas dan mineral lainnya yang tersedia di perut bumi Aceh adalah kekayaan Aceh untuk masa depan, bukan sekarang.

Masih banyak potensi lain yang dapat dikembangkan untuk mensejahterakan masyarakat Aceh, seperti komoditas pertanian yang dikenal dunia. Kran investasi ini yang seharusnya dibuka dan dikembangkan Pemerintah Aceh, lebih ramah lingkungan dan tidak merusak alam.

Wali Nanggroe memberikan dukungan penuh terhadap kerja-kerja advokasi WALHI Aceh, dan meminta WALHI Aceh untuk terus menjadi lokomotif pergerakan dalam menjaga lingkungan di Aceh.

Karena apa yang dikerjakan WALHI Aceh bukan menghambat investasi, tapi bagian dari upaya serius menjaga lingkungan, ketaatan dan kepastian hukum, serta menjaga kekhususan Aceh.

Karena menurut Wali, sebenarnya yang menjadi persoalan investasi di Aceh adalah persoalan tumbang tindih lahan (sengketa), kepastian hukum, garansi bank, dan banyak agen yang bermain dalam memasukan investor ke Aceh.***

Komentar

Loading...