Peringati 12 Tahun Hari Damai Aceh Antara GAM dan NKRI

Wali Nanggroe Malik Mahmud: Mempertahankan Damai Sulit, Penghapusan Pasal UUPA Akan Jadi Masalah Baru!

Wali Nanggroe Malik Mahmud: Mempertahankan Damai Sulit, Penghapusan Pasal UUPA Akan Jadi Masalah Baru!
Penulis
Rubrik
Sumber
Reporter Banda Aceh 02

Banda Aceh | Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al-Haytar menghadiri peringatan Hari Damai Aceh ke 12 tahun 2017 atau 12 tahun perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Republik Indonesia dalam bingkai NKRI, berlangsung di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Selasa (15/08/2017). Dia mengatakan. Ini merupakan suatu peristiwa bersejarah bagi perdamaian Aceh, Indonesia dan juga Perdamaian yang menjadi contoh dipelajari oleh banyak Negara yang sedang dilandai konflik bersenjata.

Itu sebabnya, dia berterima kasih kepada semua pihak, dalam negeri maupun Internasional atas dukungan dan komitmen yang kuat untuk membangun, menjaga dan melestarikan perdamaian Aceh. Termasuk kepada seluruh ulama, tokoh adat, pendidikan dan semua pihak lainnya.

Sementara itu, perdamaian ini katanya, merupakan kebutuhan seluruh umat manusia, tanpa memandang tingkat sosial, latar belakang agama dan etnis, semua orang di dunia ini bertarung untuk perdamaian. Karena itu merupakan kebutuhan dasar umat manusia. Namun, meraih perdamaian bukan proses yang mudah, tetapi butuh perjuangan yang keras dan rumit, dan penuh dengan berbagai tantangan yang timbul silih berganti. Karena itu butuh konsistensi untuk melakukan usaha,mengisi, merawat dan mempertahankan perdamaian tersebut.

Sekedar mengulang, 15 Agustus tahun 2005, di Kota Helsinki Filandia, telah disepakati sebuah kesepakatan politik antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Republik Indonesia untuk mengakhiri pertikaian dan konflik bersenjata yang menjangkau 30 tahun lamanya, dengan mempersiapkan masa depan yang cerah, khususnya bagi Aceh dan umumnya bagi Rakyat Indonesia.

Begitupun sebut Wali Nanggroe, saat ini masih ada yang tersisa beberapa persoalan baru yang timbul dan harus dituntaskan segera yaitu, penghapusan beberapa pasal dalam UUPA dalam UU Pemilu yang baru. "Saya harap Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat beserta Forbes DPD dan DPR RI di Jakarta, segera duduk bersama menyelesaian persoalan tersebut dengan mengutamakan kepentingan Aceh dan menghormati UUPA, Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan kesepakatan bersama MoU Helsinki.

Harapan Malik Mahmud memang penting. Sebab, sejak kemerdekaan Indonesia, Aceh telah mengalami dua kali konflik bersenjata dengan Pemerintah Pusat yakni peristiwa D.I/TII di tahun 1953 -1959 dan yang terakhir konflik bersenjata berkepanjangan dengan Gerakan Aceh Merdeka ditahun 1976-2006. Mengingat pesan Wali Nanggroe Aceh Teungku Muhammad Hasan Di Tiro kepada Malik Mahmud.  "Sangat menekankan betapa pentingnya penyelamatan ingatan masa lalu agar Aceh sebagai sebuah bangsa tetap abadi, tidak hanya dalam ingatan rakyat bangsanya saja tetapi juga di mata dunia, ujarnya.***

Komentar

Loading...