Breaking News

Terkait Poin MoU Yang Belum Selesai

Wali Nanggroe dan Mualem Bertemu Presiden Jokowi

Wali Nanggroe dan Mualem Bertemu Presiden Jokowi
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kanan) berjalan bersama mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Malik Mahmud Al Haythar (kedua kanan) dan Muzakir Manaf (tengah) seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020). Pertemuan tersebut membahas soal perjanjian Helsinki yang merupakan perjanjian perdamaian antara RI dengan GAM yang ditandatangani di Finlandia pada 15 Agustus 2005 lalu untuk menyelesaikan konflik di Aceh. (Foto: antara)

Presiden Joko Widodo meminta Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko untuk menindaklanjuti masalah dan hasil pertemuan dengan Wali Nanggroe Aceh bersama Mualem, didampinggi Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin, Bupati Pidie Jaya Aiyub Abbas dan Darwis Djeunieb.

Banda Aceh | Sejumlah poin MoU Helsinki dan realisasi UU No:11/2005, tentang Pemerintah Aceh yang belum selesai, diharapkan akan segera tuntas dan terselesaikan.

Harapan ini sejalan dengan pertemuan Wali Nanggroe Aceh Tgk Malek Mahmud Al-Haytar bersama Ketua KPA dan DPA Partai Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem) bersama Presiden Indonesia, Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

"Kami beri masukkan kepada Presiden bahwa perdamaian Aceh sudah berlalu 15 tahun, namun ada beberapa poin di MoU yang belum selesai. Kami harap supaya pemerintah menyelesaikan semuanya supaya berjalan dengan baik," kata Tgk. Malik Mahmud.

Pernyataan itu dibenarkan Mualem yang dihubungi media ini secara khusus. “Ya, kami bersama Wali Nanggroe membahas masalah tersebut dengan Bapak Presiden,” jelas Mualem.

20200213-antara2

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kedua kiri) bersama mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Malik Mahmud Al Haythar (kedua kanan) dan Muzakir Manaf (kanan) memberikan keterangan pers seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020). Pertemuan tersebut membahas soal perjanjian Helsinki yang merupakan perjanjian perdamaian antara RI dengan GAM yang ditandatangani di Finlandia pada 15 Agustus 2005 lalu untuk menyelesaikan konflik di Aceh. (Foto: antara).

Pertemuan yang berlangsung penuh akrab  ini, Presiden Jokowi didampinggi Kepala Staf Kantor Presiden (KSP) Moeldoko, Ketua WANTIMPRES Wiranto dan Agung Laksono (anggota Watimpres). Sementara Wali Nanggroe dan Mualem didampinggi Bupati Pidie Jaya, Aiyub Abbas, Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin dan Darwis Jeunieb.

"Responsnya bagus. Pak Moeldoko ada di sini, saya dengar tadi diinstruksikan Presiden supaya memperlajari masalah yang ada. Nanti kita akan duduk bersama, mungkin 3 bulan sekali untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan," jelas Wali Nanggroe Aceh.

Menurut Wali Nanggroe, setelah 15 tahun perdamaian Aceh dengan RI, namun arah pembangunan dan ekonomi dinilai belum berjalan maksimal. Karenanya, Malik didamping tokoh pejuang GAM, Muzakir Manaf (Mualem) berharap naskah perjanjian antara pemerintah dengan GAM yang belum diselesaikan segera dituntaskan.

Kepada Presiden, Wali Nanggroe juga mengungkapkan persoalan lain dalam perjanjian MoU yang belum selesai yakni terkait tanah yang dijanjikan untuk para kombatan. Kemudian soal perekonomian hingga investasi.

"Masalah tanah yang dijanjikan pada kombatan, dan juga ada masalah pemda yang belum selesai, masalah perekonomian yang belum lagi selesai. Ini yang harus saya minta supaya diperhatikan bersama bagaimana untuk selesaikan semuanya," jelasnya didampingi Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

"Masalah investasi juga. Karena kadang-kadang ada persepsi regulasi yang nggak sejalan dengan daerah dan pusat. Ini harus diselesaikan," sambung Tgk. Malik Mahmud.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan, dalam tiga bulan ke depan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan tim Aceh untuk menemukan formula agar ada solusi terkait dengan harapan masyarakat Aceh.

“Saya telah menerima instruski dari Presiden untuk memberikan solusi terkait persoalan Aceh. Selain itu  menangani berbagai isu-isu ini, dalam tiga bulan ke depan sudah ada formula-formula yang bisa menjadi solusi,” tambah Moeldoko.

Mewakili Presiden, Moeldoko juga menanggapi terkait harapan pembangunan dan ekonomi Aceh yang belum signifikan dalam 15 tahun perjanjian damai antara RI dan GAM.

"Dalam 15 tahun ini, kan, pembangunan Aceh juga tidak signifikan, dan masyarakat Aceh merasakan kurang adanya perubahan. Untuk itu, kita akan koordinasi dengan tim yang ada di Aceh untuk membuat langkah-langkah," jelas dia.***

Komentar

Loading...