Pertemuan dengan Komisi I DPR Aceh

Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al-Haytar: Yang Masukkan Dalam MoU Helsinki Justeru Delegasi Indonesia

Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al-Haytar: Yang Masukkan Dalam MoU Helsinki Justeru Delegasi Indonesia
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bertemu Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al Haythar. Pertemuan itu berlangsung di Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe, Jalan Soekarno-Hatta, Lampeuneurut, Kabupaten Aceh Besar, Rabu.

Tujuannya, membahas beberapa isu terkini tentang Aceh terkait MoU Helsinki. Salah satunya, mengenai tabal batas Aceh-Sumatera Utara.

Pertemuan ini  dipimpin Ketua Komisi I Tgk. Muhammad Yunus M Yusuf. Mereka minta penjelasan pada Wali Nanggroe Aceh tentang batas Aceh yang disebut dalam MoU Helsinki, berdasarkan tanggal 1 Juli 1956.

Wali Naggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al-Haythar menjelaskan. Soal tapal batas Aceh-Sumut berdasarkan 1 Juli 1956, justeru dimasukkan perwakilan Pemerintah Republik Indonesia  dalam MoU Helsinki, 15 Agustus 2005 silam di Finlandia.

Bahkan sebut Wali Nanggroe Aceh, dirinya sudah meminta dokumen tersebut seperti peta pada Pemerintah Indonesia. Termasuk pada mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sayang, hingga saat ini dokumen dimaksud tidak kunjung diserahkan kepada Aceh oleh Pemerintah Pusat. “Sudah saya minta, banyak sekali tetapi tidak diberikan,” kata Wali Nanggroe Tgk Malik Mahmud Al Haythar.

Karena itu, Wali Nanggroe Aceh meminta Komisi I DPR Aceh, untuk mempelajari tentang batas Aceh. “Kalau ada dokumennya dimana biar kita pelajari,” ujar Malik Mahmud.

Selain itu, Malik Mahmud berharap DPR Aceh dapat bersinergi untuk menuntaskan kekhususan Aceh yang telah disepakati dengan Pemerintah Republik Indonesia. “Cari jalan bagaimana mereka bisa selesaikan masalah ini,” kata Tgk Malik Mahmud Al-Haythar memberi peunutoh (arahan).***

Komentar

Loading...