Festival Ekonomi Syariah (FESA) 2020

Wali Nanggroe Aceh: Lembaga Keuangan Syariah Tidak Boleh Terhalang Hal Bersifat “Sistemik”

Wali Nanggroe Aceh: Lembaga Keuangan Syariah Tidak Boleh Terhalang Hal Bersifat “Sistemik”
Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al-Haytar (Foto: Dok. MODUSACEH.CO)

Banda Aceh | Aceh menganut sistem perekonomian terbuka. Ini sesuai butir-butir Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), terkait masalah perekonomian seperti investasi, perdagangan, perindustrian, perhubungan dan lainya.

Karena itu, tidak mungkin menutup diri dari dunia luar yang begitu dinamis. Namun, tetap ada tantangan besar yang dihadapi Aceh, terkait penerapan satu model atau “single banking system”, yang menjadi satu-satunya daerah di Indonesia.

Pendapat tersebut disampaikan Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al-Haytar, saat membuka Festival Ekonomi Syariah (FESA) 2020 melalui aplikasi zoom virtual meeting, Sabtu, 5 September 2020 di Banda Aceh.

Kata Wali Nanggroe Aceh, dirinya dapat memahami maksud dan tujuan mulia dari pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah  (LKS). Apalagi jika dikaitkan dengan keinginan kuat rakyat Aceh untuk menerapkan nilai-nilai Islam pada semua lini kehidupan.

“Ini merupakan pilihan dan tentu akan ada implikasinya. Saya berharap semua pihak sudah mengkaji dan mencermatinya dengan penuh seksama dan kehati-hatian. Apakah  Qanun Nomor 11 Tahun 2018, tentang LKS sudah sejalan dan sesuai dengan apa yang diarahkan atau diamanatkan Qanun Nomor 8 Tahun 2014, khususnya Pasal 21 butir ayat 2 dan ayat 3,” kata Tgk Malik Mahmud Al-Haytar.

Alasannya, ada kepentingan bagi Aceh untuk dapat menggerakkan roda ekonomi daerah dengan lebih cepat dan ini merupakan sebuah keharusan.

“Jumlah penduduk kita terus akan bertambah. Anak-anak usia produktif dan memiliki keterampilan/keahlian, jumlahnya juga kian meningkat. Mereka semua memerlukan kehidupan yang lebih baik dan tentu juga berkah,” ucap dia.

Nah, dalam kondisi ini, ketersediaan lapangan kerja bagi anak-anak usia produktif, punya skill dan capacity, adalah sebuah keharusan. Jika lapangan kerja tidak tersedia, maka ancaman pengangguran akan nyata terjadi dan ujung-ujungnya akan menambah angka kemiskinan,” sebut Wali Nanggroe Aceh mengingatkan. Sebut Wali Nanggroe Aceh, harusnya ada pengakuan bersama, terutama mengenai ketersediaan lapangan pekerjaan, jika laju pertumbuhan ekonomi daerah bisa berada di atas 5-6 persen.

“Selama ini, khususnya selama 6 tahun terakhir, ekonomi Aceh hanya tumbuh rata-rata 4,3 persen saja, jauh dibawah angka rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional. Dan yang lebih mengkhawatirkan saya, selama adanya pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Aceh dan juga Nasional semakin mengalami kontraksi/penurunan yang signifikan,” ujarnya.

Selain itu,  beberapa sektor ekonomi, terutama pertanian yang menjadi andalan ekonomi Aceh, tumbuh negatif akibat hantaman pandemi. Semua itu akan memunculkan berbagai macam akibat lanjutan.

“Sulit kita bantah, bahwa daya beli masyarakat kita selama masa pandemi Covid-19 ini kian menurun.  Konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor terbesar dalam ekonomi kita hanya tumbuh di bawah 0,9 persen,” ungkap Wali Nanggroe Aceh.

Terkait pilihan Aceh melahirkan dan memberlakukan sistem perbankan syariah. Kata Wali Nanggroe Aceh. “Saya juga sudah memaparkan situasi daerah kita, mulai dari sumber pendapatan, sumber belanja, dan potret kinerja perekonomian Aceh selama ini. Penting juga  saya ingatkan, Aceh harus bergerak maju ke depan,” ucap dia.

Hanya saja tegas Wali Nanggroe Aceh, pergerakan ini sebaiknya tidak boleh terhalangi dengan hal-hal yang sifatnya “sistemik”. “Harus diingat, ekonomi itu adalah sebuah sistem yang terdiri dari sub-sub sistem atau unsur-unsur yang saling kait mengkait dan berinteraksi satu dengan yang lainnya,” kata Wali Nanggroe Aceh.***

Komentar

Loading...