Peringatan Hari Damai, MoU Helsinki, 15 Agustus 2020

Wali Nanggroe Aceh: Damai Ketika Setiap Orang Memperoleh Haknya Secara Adil dan Jujur

Wali Nanggroe Aceh: Damai Ketika Setiap Orang Memperoleh Haknya Secara Adil dan Jujur
Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, Teuku Malik Mahmud Al-Haytar
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Wali Nanggroe Aceh, Paduku Yang Mulia (PYM) Tgk Malik Mahmud Al-Haytar menegaskan. Saatnya Aceh kembali harus diberikan posisi untuk berdiri terdepan dalam pembangunan ekonomi Indonesia, terutama dalam priode krisis yang saat ini melanda dunia serta di masa mendatang.

“Begitupun, kami berharap dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama lagi, pihak pemerintah pusat dapat memberikan perhatiannya guna penuntasan butir-butir MOU Helsinki yang masih terkendala sejak diberlakukannya UUPA tahun 2006 lalu, kata Wali Nanggroe.

Itu disampaikan saat memberi sambutan pada peringatan Hari Damai Aceh (MoU) Helsinki Ke-15, tanggal 15 Agustus 2020di Meuligoe Wali Nanggroe, Banda Aceh, Sabtu, 15 Agustus 2020 siang.

“Damai itu adalah ketika setiap orang memperolah secara adil dan jujur apa yang menjadi haknya,” sebut Wali Nanggroe.

Pada kesempatan itu, Wali Nanggroe juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Aceh, yang telah bersabar dalam harapan agar semua butir perjanjian MoU Helsinki dapat dipenuhi untuk Aceh.

Tentu, dengan komitmen penuh menjaga perdamaian Aceh sampai saat ini. “Damai Aceh tetap terjaga walau telah melewati usia 15 tahun lamanya,” harap Wali Nanggroe.

Menurut Wali Nanggroe, perjanjian MoU Helsinki sebenarnya berisi janji seperti yang pernah diucapkan dan sampaikan Presiden Soekarno dulu pada tahun 1948 di Banda Aceh kepada masyarakat Aceh.

“Jika Aceh bergabung dalam republik Indonesia maka Aceh dapat mengurus rumah tangganya sendiri serta menjalankan syariat Islam. Tetapi sayang seribu kali saying. Janji Presiden Soekarno ini belum sempat dipenuhi kepada masyarakat Aceh sampai saat ini,” kata Wali Nanggroe menginggatkan kembali lintas sejarah tersebut.

Nah, ketika terjadi penyelesaian konflik antara Pemerintah RI dengan GAM tanggal 15 Agustus 2005 lalu di Helsinki Finlandia. Komitmen perjanjian antara Aceh dengan pemerintah pusat dibuat secara lebih tegas dan jelas lagi, serta turut disaksikan masyarakat dunia.

“Semua janji itu tertuang dalam MoU Helsinki antara GAM dengan Pemerintah Republik Indonesia, yang dalam pelaksanaannya dibantu negara-negara Uni Eropa dan Asean,” papar Wali Nanggroe.

Tak hanya itu sebut Wali Nanggroe Aceh, tanggal 13 Febuari 2020 lalu, dirinya sebagai pimpinan GAM beserta delegasi telah berjumpa dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

“Kami telah menyampaikan persoalan yang belum terselesaikan dalam implementasi MoU Helsinki. Kami juga telah sampaikan secara umum dan menyeluruh permasalahan ini. Termasuk soal bendera dan lain sebagainya,” ungkap Wali Nanggroe Aceh.

Hasil, respon Presiden ketika itu segera menugaskan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk melakukan inventarisasi masalah yang ada dalam waktu tiga bulan. Namun, wabah Covid-19 yang tiba-tiba melanda dunia termasuk Indonesia, mungkin telah membuat titik focus penyelesaian masalah tersebut menjadi terkendala waktu.

“Aceh telah berjuang melalui diplomasi lewat perang selama hampir 30 tahun sejak 4 Desember 1976. Kini, Aceh sedang berjuang melalui diplomasi politik sejak 15 Agustus 2005 lalu dan sudah melewati 15 tahun lamanya,” kisah Wali Nanggroe Aceh.***

Komentar

Loading...