Terkait Bencana Banjir Saban Tahun di Aceh

Walhi Aceh: Pemerintah Hanya Bicara Investasi Tanpa Berpikir Masa Depan Lingkungan dan Sosial

Walhi Aceh: Pemerintah Hanya Bicara Investasi Tanpa Berpikir Masa Depan Lingkungan dan Sosial
Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Muhammad Nur (Foto: Penanegeri.com)
Penulis
Rubrik

Banda Aceh I Memasuki musim penghujan, Provinsi Aceh seakan sudah akrab dengan bencana banjir.

Data yang diperoleh media ini dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Selasa (8/12/2020) menyebut. Ada delapan kabupaten dan kota di Aceh yang terdampak banjir pada Desember 2020. Diantaranya, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Subulussalam, Simeulue, Bener Meriah, Aceh Singkil, dan Kota Lhokseumawe.

Begitupun, tercatat 71.033 jiwa terdampak dari 47 kecamatan dan 401 desa di Aceh. Dan mengharuskan 28.207 masyarakat harus mengungsi, serta 2 orang meregang nyawa. Angka yang fantastis memang, sebab catatan ini dimulai dari 3-7 Desember 2020.

Kita tunggu saja tahun ini berakhir dalam beberapa pekan ke depan, semoga prediksi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang menyebut bahwa bencana ekologi di Aceh setiap tahunnya akan semakin bertambah itu tidak benar.

Sebab menurut catatan Walhi, tahun 2019 Provinsi Aceh harus menghadapi 177 kali bencana dengan total kerugian Rp 538,8 miliar dengan korban terdampak 12.255 jiwa.

Sampai akhir Tahun 2019, kegiatan perambahan, ilegal logging, tambang emas ilegal, galian bebatuan dan tanah keruk (c) ilegal, pencemaran limbah, investasi berbasis kawasan hutan (tambang dan proyek energi), dan ekspansi perkebunan, merupakan faktor penyebab kerusakan lingkungan hidup yang berdampak pada bencana ekologis di Aceh.

Dan pun 2020 alam Aceh masih berkutat pada permasalahan yang sama.

“Kerusakan lingkungan inilah yang menjadi faktor terbesar bencana banjir di Aceh. Walhi memprediksikan bahwa bencana ekologi ini akan terus bertambah di Aceh seiring perjalanan tahun,” ungkap Muhammad Nur Direktur Eksekutif Walhi Aceh pada media ini Rabu, 9 Desember 2020.

Aceh merupakan daerah rawan bencana, untuk itu harus dikedepankan keseimbangan ekologi dalam setiap kebijakan pembangunan sesuai fungsi ruang, daya tampung, daya dukung serta bentuk pembangunan disesuaikan ruang tanpa harus mengubah fungsi hutan.

“Masih syukur bencana tidak serentak terjadi di 23 kabupaten kota. Alam mencicil setiap bulan. Bencana tersebut tentunya atas keterlibatan manusia. Upaya mengatasi ini degan Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak boleh mengganggu investasi dan mempermudah perizinan dengan dalih untuk menciptakan lapangan kerja, saya rasa itu hanya omong kosong belaka,” sebut Muhammad Nur, putra Aceh Utara itu mengungkapkan kekesalannya.

Menurutnya, Aceh tidak bisa disamakan dengan DKI Jakarta Sumatera Utara dan kota-kota Industri lainnya. Sebab, kontur alam Provinsi Aceh memiliki kota di dataran rendah kemudian dihimpit oleh pegunungan dan perbukitan, sehingga industrialisasi tidak bisa diandalkan banyak di Aceh.

“Rasa-rasanya Aceh memang sudah ketetapan di sektor pertanian. Kalau pun harus maju ya dari sektor pertanian. Alam Aceh itu unik. Bergeser sedikit sudah berhadapan dengan perbukitan dan pegunungan. Tentunya pegunungan dan perbukitan ini tidak bisa diganggu dengan industri pertambangan, perkebunan kelapa sawit, kegiatan ilegal logging. Kalau tidak, maka masyarakat perkotaan yang berada di dataran rendah akan mendapatkan petaka dari bencana-bencana,” ungkap Muhammad Nur.

Dua Perusahaan Merusak Alam Aceh Utara

Muhammad Nur Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh pada media ini menyebut. Banjir yang terjadi di Aceh Utara merupakan sumbangsih dari dua perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI).

Perusahaan tersebut ungkap Muhammad Nur adalah PT Rencong Pulp and Paper Industry (RPPI) dan PT Mandum Payah Tamita (MPT) yang bergerak di sektor HTI dengan luas lahan penebangan masing-masing lebih 10.000 hektar.

20201210-rambah

Ilustrasi (Foto: google I net)

“Kerusakan di Aceh Utara itu tinggi. Karena dia dihimpit dua perusahaan besar RPPI dengan luas penebangan 10.000 hektar lebih. Dan ada juga MPT bergerak di sektor HPI 10.000 kurang lebih,” ungkap Muhammad Nur, pada media ini Rabu, 9 Desember 2020.

RPPI merupakan perusahaan modal asing (PMA) yang telah mengantongi izin dari pemerintah Aceh, Nomor 522.51/569/2011 serta menurut SK Gubernur Aceh Nomor 522.51/441/2012.

Luas wilayah pemanfaatan hutannya ada 10.384 hektar, meliputi lima kecamatan di Aceh Utara yakni Nisam Antara, Geureudong Pase, Meurah Mulia, Sawang dan Paya Bakong.

Memang, tujuan kehadiran PT RPPI dikabarkan untuk melakukan renovasi hutan heterogen yang telah disalahgunakan masyarakat dan Hak Pengusaha Hutan (HPH) dulunya.

Lalu, hutan tersebut dijadikan hutan produksi yang homogen dengan dilakukan penanaman pohon sengon dan jabon. Cita-citanya mulia memang.

Merasa RPPI dan MPT akan memberikan dampak kerusakan lingkungan pada hutan Aceh Utara, Walhi Aceh pernah melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, November 2017 dan hasilnya ditolak.

Tak patah arang Walhi kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (MA) pada 5 Februari 2018 dan lagi-lagi MA menolak gugatan tersebut dengan dalih berkaitan dengan pencabutan suatu keputusan tata usaha negara yang telah ada.

“Perusahaan tersebut pernah kita gugat di PTUN, tetapi karena dianggap sudah legal kita dikalahkan oleh pengadilan. Itu ada dua perusahaan legal yang nyata-nyata merusak hutan berkisar 20.000 hektare lebih. Belum lagi dengan pihak-pihak ilegal logging lainnya yang kian marak di setiap kabupaten di Aceh,” sebut Muhammad Nur.

Tidak hanya dua perusahaan ini . Muhammad Nur juga menyorot proyek pembangunan Bendungan Keureuto Gampong Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara yang pembangunannya diresmikan langsung Presiden Joko Widodo, 9 Maret 2015 silam.

Bendungan Keureuto atau disebut juga Waduk Keureuto dengan daya tampung 215 juta/m3 bertujuan untuk pengendalian banjir di Aceh Utara serta menahan laju air Krueng (sungai) Keureuto yang memiliki 6 anak sungai.

Lain halnya irigasi seluas 9.420 hektare pada bendungan tersebut dengan kapasitas 500 liter air per detik tujuannya akan difungsikan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kekuatan 6,34 megawatt. Serta pemanfaatan airnya juga untuk mengairi persawahan di Aceh Utara.

Bendungan yang dibangun dengan biaya Rp1,7 triliun dari kantong APBN itu, rencananya akan rampung pada akhir tahun 2020 tapi meleset dari rencana awal yang ditargetkan selesai pada tahun 2019.

“Proyek Waduk Keureuto itu legal, tapi berada dalam hutan lindung yang menghabiskan ribuan hektare,” sebut Muhammad Nur yang juga menyebut tidak ada penghubung Waduk Keureuto untuk membendung banjir yang melanda Lhoksukon Ibu Kota Aceh Utara.

Menurutnya dasar pembangunan Bendungan Keureuto bukan bertujuan untuk mengatasi banjir. Proyek APBN tersebut direncanakan dengan cara tergesa-gesa tanpa melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang matang.

“Saya terlibat dalam pembahasan AMDAL Waduk Keureuto sebagai proyek strategis Presiden. Memang dibuat dalam hitungan cepat, proyek tergesa-gesa itu. AMDAL-nya siap dalam beberapa Minggu saja. Proyek ini atas suruhan Presiden. Saya pastikan waduk selesai banjir di Aceh Utara tidak bisa diatasi, karena bukan tujuan utama mengatasi banjir,” ungkap Muhammad Nur dengan penuh kesal.

Ia memberi saran agar dalam mengatasi banjir di Aceh Utara, pemerintah harus melakukan pola pemanfaatan sungai. Semisal, membangun jalur-jalur air untuk menuju laut, membenahi dan memperbaiki sungai yang ada di Aceh Utara.

Lhoksukon Tak Sesuai Jadi Ibukota Kabupaten Aceh Utara

Tak hanya itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh Muhammad Nur menyebut, Lhoksukon merupakan kota dengan kontur terendah di Aceh. Sehingga ibu kota kabupaten tersebut sulit melepaskan diri dari bencana banjir.

“Lhoksukon merupakan kota yang berada pada kontur yang paling rendah di antara kota-kota yang lain di Aceh, makanya air bertumpuk terus di situ,” ungkap Muhmmad Nur pada media ini, Rabu, 9 Desember 2020.

Ia mempertanyakan kenapa pemerintah bisa menetapkan Lhoksukon sebagai ibu kota Kabupaten Aceh Utara. Sehingga terkesan pemekaran ibu kota kabupaten tersebut dari Lhokseumawe ke Lhoksukon tanpa perencanaan yang matang, terlebih kajian tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Muhammmad Nur mencurigai, penetapan Lhoksukon sebagai ibu kota kabupaten sarat dengan kepentingan politik dengan menampik semua persoalan lingkungan. Padahal menurutnya biaya penanganan bencana dan kerusakan infrastruktur lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pembangunan kota itu sendiri.

“Kenapa bisa menetapkan Lhoksukon sebagai ibu kota kabupaten sebagai daerah yang rawan banjir? Apa tidak ada kajian lingkungannya? Apa hanya kajian administrasi saja, kajian bagi-bagi kursi saja?” sebut putra Aceh Utara tersebut dengan penuh tanda tanya.

20201210-lhoksukon1

Foto: google I net

Bagaimana tidak, banjir yang melanda Aceh Utara pada awal Desember 2020 ini, menggenangi Kantor Bupati setempat yang seharusnya menjadi sentral pemerintahan yang sangat dihindari dari kelumpuhan. Bahkan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara yang terletak di Meunasah Alue Drien Lhoksukon juga terendam banjir. Miris memang.

“Pemerintah itu harus mengubah pola pikir, pola tindakan, pola penanganan, dibutuhkan konsisten dan komitmen yang kuat. Kalau berbicara pembangunan berkelanjutan dalam praktik harus berkelanjutan, jangan di atas kertas berkelanjutan kenyataannya hancur-hancuran. Maka saran saya Lhoksukon sebagai ibu kota dipindah saja,” sebut Muhammad Nur.

Kemudian ia juga menyorot bahwa waduk sebagai tempat penampungan air tidak terdapat di Lhoksukon. Sedangkan Waduk Keureuto menurutnya memiliki jarak yang jauh dengan Lhoksukon dan tidak ada penghubung waduk tersebut untuk mengatasi banjir di Lhoksukon.

Selanjutnya, ia juga menyebut Kabupaten Bener Meriah turut berkontribusi mengirimkan air banjir untuk kawasan Aceh Utara.

Menurutnya ini merupakan hal yang wajar, ketika dataran tinggi 4.000 Mdpl diguyur hujan dengan intensitas tinggi maka air akan berakumulasi yang besar dan berpotensi banjir kepada dataran rendah di bawahnya.

“Karena itu merupakan kabupaten dataran tinggi terdekat dengan Aceh Utara. Tadah hujan yang turun di Bener Meriah turunnya tetap ke dataran yang rendah (Aceh Utara)” ungkap Muhammad Nur.

Menurutnya pemerintah dewasa ini merespon dalam dua situasi. Pertama, ketika banjir dengan respon sosial berupa bagi-bagi indomie, bagi-bagi sembako dan baju. Ketika musim kering pemerintah membicarakan investasi tanpa memikirkan masa depan lingkungan dan sosial.

“Saran saya, Lhoksukon itu dipindahkan saja sebagai Ibu Kota Aceh Utara,” tutup Muhammad Nur kembali menegaskan hal yang sama.***

 

 

 

Komentar

Loading...