Breaking News

Tambang Batubara PT. Mifa Bersaudara Diduga Langgar Amdal

Walhi Aceh Minta Perusahaan Mifa Diaudit

Walhi Aceh Minta Perusahaan Mifa Diaudit
Muhammad Nur/Foto Juli Saidi
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Melalui WhatsApp, Kamis malam (22/03/2018) media ini meminta tanggapan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Aceh Muhammad Nur, terkait uji publik dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) Pelabuhan Khusus PT. Mifa Bersaudara. “Boleh nanti saya kirim. Saya baca laporan dulu,” kata Muhammad Nur, menanggapi konfirmasi media ini.

Nah, Jumat (23/03) Muhammad Nur mengirim secara tertulis tanggapanya, terkait aktivitas pertambangan batubara PT. Mifa Bersaudara, di Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat. “Ini sudah lengkap kelemahan Amdal PT. Mifa,” kata Muhammad Nur, usai mengirim tanggapannya.

Temuan lapangan Walhi Aceh menyebutkan, belum ada indikator terukur untuk membuktikan keberadaan aktivitas pertambangan itu yang memberi keuntungan secara signifikan bagi masyarakat. Menurut Muhammad Nur, dari berbagai kajian, keberadaan pertambangan lebih banyak berdampak buruk terhadap lingkungan, keberadaan satwa dan kehidupan manusia.

Jelas Muhammad Nur, dampak pencemaran udara-debu, pencemaran air sumur, dan air sungai-limbah (dampak ekologis) secara langsung. Keberadaan pertambangan, telah menyebabkan hilang tutupan hutan dan menyebabkan fungsi hutan terganggu. “Keberadaan PT. Mifa Bersaudara diduga abai terhadap kepatuhan pengelolaan lingkungan yang dilihat dari tidak adanya penghijauan di sepanjang hauling jalan 5 dan lokasi pelabuhan,” ujar Muhammad Nur.

Katanya, untuk pengangkutan, menggunakan kendaraan bak terbuka tanpa net penutup. Sementara, pemasangan jaring di sepanjang jalan tidak dilakukan maksimal dengan kualitas dan kuantitas penyiraman yang sangat terbatas. “Akibatnya terjadi pencemaran udara karena debu yang dihasilkan tersebut, yang telah menutupi lahan, rumah dan peralatan rumah tangga,” kata Muhammad Nur.

Lanjutnya, selain pencemaran udara, diduga juga terjadi pencemaran air karena aktifitas pembuangan oli bekas dari proses penghancuran batubara. “Dugaan ini disampaikan oleh warga terkait dengan tumpahan limbah batu bara ketika bongkar muat batu bara yang mencemari lingkungan laut dan mengakibatkan hasil tangkapan nelayan sekitar berkurang,” katanya.

Bukan hanya itu, Muhammad Nur juga mengaku ada dampak kesehatan. “Pencemaran udara dan air berdampak mengganggu kesehatan masyarakat dalam jangka panjang, khususnya perempuan dan anak-anak yang berada di rumah dalam jangka waktu lebih lama. Hal ini disampaikan oleh warga di sekitar areal yang terpaksa menghirup debu sejak sekitar tiga tahun lalu,” ujarnya. Dampak ekonomis, kata Muhammad Nur, pihak perusahaan telah mempekerjakan sekitar 200-an warga dibagian operator kendaraan, dan tidak ada yang menduduki posisi strategis di perusahaan.

Sehingga, dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat. Peluang yang tersedia ini dinilai belum signifikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dan tidak ada upaya yang sistematis, terukur dari pihak perusaaan untuk memfasilitasi beasiswa kepada generasi muda yang berprestasi, sebagai persiapan agar peningkatan tingkat pendidikan generasi muda dari desa sekitar pertambangan dapat lebih baik dan akses pada jabatan strategi lebih terbuka.

Itu sebabnya, Walhi menilai keberadaan usaha pertambangan, diduga berkontribusi merusak mata pencarian warga. “Warga mengatakan mengalami gagal panen dan kehilangan ikan khas yang menjadi sumber ekonomi warga akibat tertimbun lumpur saat musim hujan,” katanya. Masih kutipan dari rilis yang diterima media ini, kata Muhammad Nur, warga juga mengatakan kehilangan tanaman lokal (Berangai dan Tradih) yang merupakan tanaman khas Aceh Barat, dimanfaatkan untuk bahan konstruksi karena kualitas kayu dan buah yang dapat dikonsumsi oleh warga.

Masyarakat yang sebelumnya mengandalkan ekonomi dari pemanfaatan hasil hutan non kayu, seperti rotan, madu, obat-obatan, jernang dan lainnya. Saat ini, tidak lagi dapat dilakukan karena adanya pengalihan fungsi hutan menjadi fungsi lain. Masyarakat juga berpotensi besar mengalami kerugian, karena kematian ternak akibat ditabrak oleh angkutan batubara yang melaju dengan kecepatan tinggi atau masuk ke dalam lubang galian yang tidak  ditimbun kembali, dan itu tidak mendapatkan ganti rugi dari pihak perusaahan.

Selain itu, Walhi mengaku keberadaan tambang batubara PT. Mifa Bersaudara juga berdampak sosial budaya. Analisis Walhi Aceh, tidak ada penunjuk batas yang jelas sebagai indikator luas areal pertambangan, sesuai dengan luas areal pengelolaan yang dicantumkan dalam surat izin dikeluarkan. Hingga 2017 kata Muhammad Nur, masyarakat masih tidak punya pegangan kuat mengenai batas areal pertambangan, sehingga sulit dalam melakukan negosiasi untuk memperjuangkan wilayah kelola rakyat. Kondisi ini, telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab dan merugikan masyarakat dalam proses penjualan tanah masyarakat kepada pihak perusahaan.

Lain lagi keberadaaan habitat harimau sumatera, juga terancam saat ini hanya berjumlah sekitar 300 ekor dan menunjukkan penurunan signifikan. Karena aktivitas pertambangan yang dilakukan. Kepunahan harimau menyebabkan jumlah hewan yang berada dalam rantai makanan di bawah harimau meningkat dan berpotensi menciptakan konflik manusia dengan satwa. Kepunahan harimau, juga telah menyebabkan masyarakat tidak lagi melakukan tradisi adat/kearifan lokal, yang sebelumnya dilakukan sebagai ruang penghormatan terhadap satwa tersebut, yang sebenarnya dapat mendukung sektor pariwisata untuk meningkatkan income bagi masyarakat.

Kesimpulan Walhi Aceh, PT. Mifa Bersaudara tidak menjalankan tanggungjawab yang melekat sebagaimana disampaikan dalam dokumen Amdal yang telah disusun dan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 60, 88,98d, 99e) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Aktivitas pertambangan yang dilakukan PT. Mifa Bersaudara telah menimbulkan dampak buruk terhadap ekologis, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya,” kata Muhammad Nur.

Karena itu, jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa intervensi dari pemerintah, maka diperkirakan pencapaian visi Bupati Aceh Barat sebagaimana tertuang dalam misi ke-3, dan mendukung pencapaian Aceh Hebat melalui program Aceh Green untuk mendukung misi nomor 8 dan juga mendukung NAWACITA Presiden RI, akan sulit diwujudkan.

Alasan itu pula, Walhi Aceh menyampaikan rekomendasi pada Pemerintah Aceh, untuk melakukan pengawasan dan evaluasi atas kepatuhan PT. Mifa Bersaudara, terhadap aturan/kebijakan dan Amdal, terkait dengan pengelolaan lingkungan, penegakan hukum dan menjalankan sanksi, sebagaimana diatur dalam kebijakan, memastikan PT. Mifa Bersaudara menjalankan seluruh tanggungjawab sebagai pemegang izin di bidang pertambangan mineral dan batubara dan memastikan keberadaan Wilayah Kelola Rakyat secara cukup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

Lalu, Walhi Aceh juga mendorong pelaksanaan melakukan audit kepatuhan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  Dan, Addendum Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Pelabuhan Khusus Batubara PT. Mifa Bersaudara, serta melakukan evaluasi jika ditemukan dugaan-dugaan pelanggaran.***

Komentar

Loading...