Terkait Alokasi Dana APBA-P 2019 Untuk Kadin Aceh

Wakil Ketua Kadin Aceh Muhammad Iqbal: Itu Tetap Aset Negara!

Wakil Ketua Kadin Aceh Muhammad Iqbal: Itu Tetap Aset Negara!
Wakil Ketua Kadin Aceh Muhammad Iqbal (Foto: Humas Kadin Aceh)
Penulis
Rubrik
Sumber
Reporter Banda Aceh

Banda Aceh | Wakil Ketua Umum Organisasi dan Kesekretariatan Kadin Aceh, Muhammad Iqbal mengatakan. Secara nasional, Kadin Indonesia, adalah wadah pembinaan pengusaha yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1987.

“Kadin Aceh sendiri, merupakan organisasi di daerah, yang keberadaanya merupakam satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kadin Indonesia,” jelas Iqbal dalam siaran pers yang diterima median ini, Rabu, 13 November 2019.

Penjelasan ini disampaikan, terkait informasi yang beredar di media daring dan lini masa media sosial, mengenai bantuan belanja barang, yang diperuntukkan bagi Kadin Aceh.

Menurut Muhammad Iqbal, semua proses pengadaan dan pengelolaan anggarannya, dilakulan instansi teknis yaitu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.

Proses pengusulan item anggaran tersebut, dilakukan Kadin Aceh, dan dalam proses perencanaan dan penganggarannya, telah disetujui Pemerintah Aceh dan DPRA, dengan penempatan mata anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Seperti KONI, KNPI dan juga Pramuka, keberadaan institusi tersebut diatur UU. Maka, Kadin yang kelembagaannya juga dibentuk berdasarkan UU serta mitra pemerintah, yang menjalankan fungsi pembinaan pengusaha.

Itu sebabnya, bentuk bantuan yang diberikan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kadin Aceh merupakan organisasi yang sama seperti lembaga lain, yakni Pramuka, KONI dan KNPI. Wadah yang sewajarnya juga mendapatkan dukungan dari Negara. Sebab, tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai sarana pembinaan pengusaha dan UMKM,” sebut Iqbal.

Adapun item barang yang didukung Pemerintah Aceh, berupa laptop, proyektor, dan lainnya, peruntukannya direncanakan Kadin Aceh, untuk pembentukan balai pelatihan bagi pelaku IKM dan UMKM di seluruh provinsi ini.

Begitupun dengan sejumlah item barang lain, semuanya diperuntukkan bagi penguatan Kadin Aceh, menjalankan tugasnya yang diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1987, yakni pembinaan pengusaha Indonesia.

Juru bicara Kadin Aceh, Hendro Saky, membenarkan, terkait pihaknya menerima item pembelian barang, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersebut.

Diterangkan, sejumlah barang yang akan diterima Kadin Aceh, pada prinsipnya telah melewati tahapan dan proses penganggaran yang dilakukan pemerintah, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara penatalaksanaan dan pengelolaan aset negara, barang-barang yang diberikan kepada Kadin Aceh, hakikatnya bukan milik organisasi dan tetap dihitung dan dinilai sebagai aset Pemerintah Aceh.

Adapun Kadin Aceh, terang Hendro Saky, pihak yang menerima manfaat, dan barang yang diberikan diatur melalui skema pinjam pakai, dan semua itu telah dilakukan dengan sistem pengadministrasian yang diatur dalam sistem pemerintahan.

"Jadi barang yang dibeli Disperindag Aceh, adalah aset pemerintah yang dipinjam pakai Kadin," terangnya.

Dan, setiap barang yang dipinjampakaikan tersebut, ada dokumen administrasinya, berupa surat pinjam pakai dari negara kepada Kadin Aceh. Dan, sambung Hendro Saky, barang-barang tersebut dapat saja setiap saat diambil kembali Pemerintah Aceh.

Hendro Saky menambahkan, selain mendapatkan dukungan untuk penguatan struktur kelembagaan sekretariat Kadin Aceh, pihaknya juga memperoleh dukungan dari pemerintah Aceh, berupa dana untuk pelatihan bagi IKM dan petani yang akan dikirim ke luar negeri.

Sementara itu, dikonfirmasi secara terpisah, Rabu siang. Plt Kadisperindag Aceh Muslem Yakob membenarkan bahwa bantuan barang tersebut berstatus pinjam pakai. “Dan, usulan program bantuan tadi disampaikan Kadin Aceh kepada Pemerintah Aceh, yang ditempatkan pada kami,” ungkap Muslem.***

Komentar

Loading...