Dari Persoalan Puskesmas Pulo Aceh Hingga Gugatan Wan Prestasi

Wakil Ketua DPRK Aceh Besar Bakhtiar: Tata Kelola Pemerintah Aceh Besar Buruk

Wakil Ketua DPRK Aceh Besar Bakhtiar: Tata Kelola Pemerintah Aceh Besar Buruk
Bakhtiar, Wakil Ketua DPRK Aceh Besar (Foto: Ist)
Rubrik

Jantho I Penyelenggaraan tata kelola Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tahun 2020 cenderung “buruk”. Ini ditandai oleh beberapa indikasi yang menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi di tingkat pemerintah Aceh Besar.

Salah satunya, tidak selesainya pembangunan Puskesmas Pulo Aceh, juga kacaunya koordinasi penganggaraan APBK 2021 serta lambatnya KUA PPAS yang diajukan ke Badan Anggaran (Banggar) dan RKA, meski pun sudah dibahas bersama dengan Badan Anggaran. Namun tetap saja tim teknis anggaran tidak menindaklanjuti hasil pembahasan tersebut.

Pendapat itu diungkap Bakhtiar, Wakil Ketua DPRK Aceh Besar, saat dikonfirmasi media ini atas tidak selesainya Puskesma Pulo Aceh, Jumat di Banda Aceh.

"Kasus Pulo Aceh sudah jelas, kemampuan rekanan diluar kapasitasnya, namun dimenangkan. Ini kan diluar nalar kita, kenapa pihak Pemkab khususnya ULP memenangkan rekanan yang sudah jelas tidak mampu, sebagaimana disampaikan Kadis Kesehatan,” kritik Bakhtiar.

Dan ironisnya lagi, sambung Bahtiar, apa yang terjadi dengan Pulo Aceh jangan melihat secara kasuistik, tapi lihat saja Mal Layanan Publik di Pasar Lambaro, kondisi juga demikian, tidak selesai.

Selain itu, lihat juga rencana pembangunan Pasar Baitussalam, belum terwujud, dan terakhir Pemkab Aceh Besar juga digugat atas wan prestasi oleh PT Joglo Multi Jaya.

"Ada lagi, APBK 2021 masih belum rampung, semestinya sekarang sudah masuk ke tahapan selanjutnya yaitu mengeluarkan DPA 2021 agar teknis bisa menindaklanjutinya”, jelas Bakhtiar

Pada sisi kepemimpinan, menurut Sekretaris DPW PA Aceh Besar ini. ”Sekarang Sekda masih Plt, begitu pula beberapa SKPD lainnya seperti Disperindagkop, kondisi ini semakin memperlemah kepemimpinan rezim,” ungkap dia kembali.

Harusnya, Bupati Aceh Besar Mawardi Ali dan Wakil Bupati, Husaini A. Wahab (Waled), duduk lagi, tentukan secepatnya langkah-langkah strategis dan teknis agar agenda pembangunan di Aceh Besar tidak terhambat, apalagi 2021 memasuki tahun politik. Keberadaan mereka berdua juga akan disibukkan lagi dengan persiapan politik tersebut,” jelas Bakhtiar.

Bakhtiar memberi solusi konstruktif. ”Plt Sekda semestinya segera didefinitifkan agar dalam menjalankan fungsinya lebih terjamin oleh regulasi dan tegas. Sebaliknya keberadaan Bappeda dan DPKD agar dievaluasi. Kami menilai kedua pimpinan lembaga ini sulit berkoordinasi, entah siapa yang sudah terlalu jauh ambil peran sehingga berdampak pada penganggaran APBK 2021 yang kacau balau”.

Masih kata Bakhtiar. "Maka dari itu, penilaian kami, penyelenggaraan tata kelola pemerintah tahun 2020 dan memasuki 2021 trennya mengarah ke penyelenggaraan yang buruk dan ini harus segera diperbaiki,” tutup Bakhtiar.***

Komentar

Loading...