Terkait Proyek Multi Years 2020

Wakil Ketua DPRK Abdya Hendra Fadli: Kita Butuh Ketaatan Hukum Untuk Jalankan Kekuasaan

Wakil Ketua DPRK Abdya Hendra Fadli: Kita Butuh Ketaatan Hukum Untuk Jalankan Kekuasaan
Hendra Fadli (Foto: tagar.id)
Penulis
Rubrik

Meulaboh |  Peruntukan anggaran multi years (tahun jamak) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2020 memang tak tanggung-tanggung.

Volumenya mencapai Rp 2 triliun lebih. Anggaran sejumlah itu, diperuntukan membangun sejumlah ruas jalan, termasuk untuk pembangunan ruas jalan Trangon-Ie Mirah Aceh Barat Daya (Abdya).

Kini, rencana realisasi anggaran multi years itu menuai protes. Salah satunya karena tak dibahas bersama DPRA Periode 2014-2019. Namun anggaran tersebut ada perjanjian (MoU) antara pimpinan DPRA dengan Pemerintah Aceh.

Itu sebabnya, hingga kini wakil rakyat periode 2019-2024 sudah bersepakat agar pimpinan segera menggelar rapat paripurna pembatalan anggaran multi years.

Pro dan kontra pun terjadi, bahkan kabarnya jika anggaran multi years dibatalkan, akan menuai protes di daerah.

Wakil Ketua DPRK Abdya dari Partai Aceh Hendra Fadli yang diminta pendapatnya, Minggu (19/7/2020) mengaku. Yang penting dilihat mekanisme penganggarannya.

"Yang perlu dilihat mekanisme penganggarannya. Apa sudah benar, dan sudah patut menurut ketentuan perundang-undnagan yang berlaku. Itu yang perlu dikritisi dulu," kata Hendra Fadli.

Menurut Hendra Fadli, kalau hanya melihat penting atau tidak, tentu akan beragam opini yang muncul. 

"Misal saat ini yang amat dibutuhkan Abdya adalah pabrik pengolahan sawit, apakah PKS maupun refeneri," ujar Hendra.

Bukan hanya itu, menurut Hendra Fadli jalan-jalan usaha tani ke arah pengunungan hingga fungsional, juga patut menjadi pertimbangan.

"Yang pasti mendapat protes rakyat Abdya bila jembatan Krung Teukuh dibatalkan. Break water palak karambil di cuekin," sebutnya.

Begitupun lanjut Hendra, bukan berarti masyarakat Abdya menganggap Jalan Trangon - Ie Mirah, itu ngak penting. 

Tetapi bila mekanisme penganggarannya tidak patut dan tidak benar berdasarkan undang-undang, tentu tidak bisa ditolerir. 

"Ini negara hukum bukan negara kekuasaan. Kita butuh ketaatan hukum untuk menjalankan kekuasaan agar tidak terjadi penyimpangan dan kesewenangan wenangan," jelas Hendra Fadli.***

Komentar

Loading...