Tutup Sidang Paripurna

Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda: Penyempurnaan Anggaran Setelah Ada Hasil Evaluasi Mendagri

Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda: Penyempurnaan Anggaran Setelah Ada Hasil Evaluasi Mendagri

Banda Aceh | Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar penutupan Sidang Paripurna V, terhadap Pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBAP) tahun anggaran 2019.

Acara berlangsung di Gedung Utama DPRA, Jalan Tgk. Daud Beureueh, Kuta Alam, Banda Aceh, Rabu, 18 September 2019.

Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda mengatakan, sejak Selasa sampai Rabu, pihaknya telah mengikuti jalannya Sidang Paripurna DPR Aceh terhadap pembahasan rancangan Qanun Aceh, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun anggaran 2019.

"Tentunya proses ini diawali pembahasan secara maraton oleh tim anggaran Pemerintah Aceh bersama Badan Anggaran DPR Aceh, serta alat kelengkapan dewan bersama mitra kerja terhadap KUA-PPAS Perubahan. Pra-RKA, dan pada akhirnya menjadi RAPBA Perubahan tahun anggaran 2019," ungkapnya.

Perubahan APBA tahun anggaran 2019 yang dilakukan, tidak terlepas dari program unggulan dan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA). Namun hak penganggaran yang melekat pada anggota DPR Aceh, juga untuk melakukan koreksi dan merasionalkan program-program kegiatan agar dapat mengakomodir prinsip-prinsip prioritas pembangunan yang mendesak.

"Hal ini dapat dilihat dari jumlah belanja Aceh tahun 2019 sebelum perubahan Rp 17.104.324.024.413, setelah perubahan menjadi Rp. 17.327.727.853.122," sebutnya.

Pada masa persidangan DPR Aceh tahun 2019 yang dibuka 17 September 2019 lalu, telah menghasilkan 1 (satu) rancangan Qanun Aceh, yakni rancangan Qanun Aceh tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh 2019.

Selain itu, Sulaiman menyampaikan, sesuai ketentuan Pasal 235 ayat (5) dan ayat (6), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, ditegaskan bahwa sebelum disetujui bersama antara Gubernur dan DPR Aceh serta pemerintah, maka harus dilakukan evaluasi rancangan qanun tentang APBA.

Hasil evaluasi tersebut bersifat mengikat Gubernur untuk dilaksanakan. "Nanti akan segera dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian setelah adanya hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri," ungkapnya.***

Komentar

Loading...