Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

DPRA Dapatkan Dukumen Resmi APBA 2020

Wakil Ketua DPRA, Safaruddin: Siapapun Pengusaha, Kami Minta Berhati-hati!

Wakil Ketua DPRA, Safaruddin: Siapapun Pengusaha, Kami Minta Berhati-hati!
Wakil Ketua DPRA Safaruddin/Foto Serambi Indonesia-Tribunnews.com
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), akhirnya mendapatkan dokumen resmi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2020, setelah wakil rakyat itu terbang ke Jakarta, ada pekan lalu.

Nah, di Jakarta, mereka bertemu dengan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hasilnya, selain menyampaikan kejanggalan penganggaran proyek tahun jamak tahun 2020-2022 (multy years), juga dugaan kejanggalan pengelolaan dana refocusing APBA 2020.

“Recara resmi kami telah dapat dokumen APBA 2020,” ungkap Wakil Ketua DPRA Safaruddin, di Sekretariat DPRA, Jalan Tengku Daud Beureueh, Banda Aceh, Senin (21/9/2020) sore.

Meski mengaku belum membedah secara rinci dokumen APBA 2020 tersebut, tetapi DPRA telah mendapatkan penjelasan secara umum soal dana refocusing dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dari penjelasan pejabat Kemendagri itulah sebut Safaruddin, pihaknya menduga ada keanehan terkait dana refocusing untuk menangani Covid-19 di Aceh.

Salah satunya papar Safaruddin, dari Rp2,5 triliun lebih anggaran refocusing, dibandingkan untuk alokasi bidang kesehatan, justeru lebih banyak diperuntukan untuk bantuan sosial.

Anggaran bantuan sosial ini, direalisasikan dalam bentuk hibah dan transfer kepada kabupaten-kota. Sementara, kabupaten-kota juga melakukan refocusing terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK).

Karena itu duga Safaruddin, ada kecendrungan anggaran tersebut bisa disalahgunakan.

“Menurut kami, ada keanehan dalam Rp 2,5 triliun ini. Bantuan bansos pasti akan ada dalam bentuk hibah untuk organisasi dan transfer kepada kabupaten-kota,” tegas kader Partai Gerindra asal Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) ini.

Selain itu, menurut pimpinan DPR Aceh tadi, untuk anggaran pesantren, dayah (surau) dilakukan refocusing. Sedangkan dana multy years tidak. “Yang aneh saja, dana multy years tidak refocusing sedangkan dana untuk dayah dan pesantren kena refocusing,” sebut Safaruddin.

Itu sebabnya, baik anggaran multy years dan dana refocusing, DPR Aceh telah melaporkan secara resmi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta. Langkah itu dilakukan DPRA, untuk menjalankan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap ABPA.

Makanya, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DPRA minta lembaga anti rasuah ini, melakukan pencegahan dan penegakan hukum terkait anggaran multy years.

Maklum, sejak awal alokasi anggaran dengan sistem multi years sudah ditolak Komisi IV DPRA periode 2014-2019.

Selain itu, dana refocusing Jumat lalu (18/9/2020), DPRA minta KPK serius mengawasinya. “Kalau ke KPK kita minta proses pencegahan dan penegakan,” ujar Safaruddin.

Alasan itu pula, Safaruddin mengingatkan pengusaha untuk hati-hati terhadap pelakasanaan kegiatan APBA 2020. Karena persoalan multy years sudah menjadi perhatian banyak institusi.

“Mengingatkan, siapapun para pengusaha berhati-hati karena kita sudah laporkan Kemendagri dan KPK,” ujar Safaruddin.***

Komentar

Loading...