Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Menakar Langkah Hak Interpelasi DPR Aceh

Wakil Ketua DPR Aceh Safaruddin: Jangan Khawatir DPRA Sudah Menang Tiga Kosong

Wakil Ketua DPR Aceh Safaruddin: Jangan Khawatir DPRA Sudah Menang Tiga Kosong
Wakil Ketua DPR Aceh Safaruddin (Foto: Dok. MODUSACEH.CO)

Hingga Selasa, 20 Oktober 2020, Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) belum menentukan sikap apakah menggunakan hak angket atau menyatakan pendapat terhadap tindak lanjut dari interpelasi yang berakhir, Selasa, 29 September 2020 lalu. Bahkan belakangan muncul keraguan publik apakah hak interpelasi akan mengalami peningkatan status atau tidak. Lantas apa penjelasan Wakil Ketua DPR Aceh dari Fraksi Gerindra Safaruddin. Berikut kutipan wawancara Juli Saidi, di ruang kerjanya, DPR Aceh, Jalan Tengku Daud Beureueh, Banda Aceh, Selasa siang kemarin.

DPR Aceh telah menolak jawaban Gubernur Aceh dalam hak interpelasi. Bagaimana tindak lanjutnya?

Berdasarkan hasil keputusan paripurna menyangkut memberikan jawaban atas tanggapan Gubernur dari 16 materi interpelasi, keputusan lembaga akan menggunakan hak selanjutnya. Apakah hak angket atau menyatakan pendapat. Tentunya serahkan kepada anggota. Pimpinan hanya menyahuti apa yang diinginkan anggota DPRA atau inisiator.

Untuk bisa menyatakan hak angket atau hak menyatakan pendapat, berapa orang syaratnya?

Hak angket, minimal 20 orang. Saya sudah melihat dan mendengar kabar bahwa sudah ada tanda tangan. Kenapa agak lama mengambil keputusan setelah interpelasi menggunakan hak selanjutnya? Karena memang kegiatan di DPRA banyak. Teman-teman ada rapat dengar pendapat (RDP), ada juga kegiatan kunjungan kerja di luar kota. Jangan khawatir. Saya yakin dan percaya dengan sikap teman-teman DPRA.

Kemudian?

Sekembali saya dari keluar kota, sudah dapat kabar inisiator berubah orangnya. Kemarin Irpannusir dangan M. Rizal Falevi, sekarang inisiatornya ada saudara Tarmizi. Bagi kami, pimpinan meneruskan pada Banmus. Keputusan Banmus itu yang akan menjadwalkan penggunaan hak angket atau hak menyatakan pendapat.

Apakah peningkatan status dari  interpelasi menjadi hak menyatakan pendapat?

Dua hari saya di Aceh setelah kembali dari Jakarta, informasinya hak angket dulu. Pertimbangannya biar secara kolektif kolegial, disampaikan ke pimpinan dan diteruskan ke Banmus, baru Bamus menjadwalkan apakah yang diusulkan oleh teman-teman, baru kita jadwalkan paripurnanya.

Itu penjelasan Anda sebagai pimpinan DPRA. Bagaimana sikap Fraksi Gerindra?

Dengan tidak mendahului teman-teman, sejak awal sudah saya katakan, sikap Gerindra dari awal jangan main-main. Karena kita sudah prediksi di interpelasi itu tidak akan manpu menjawab dari banyak materi yang kita sampaikan. Karena kita mau tegakkan regulasi. Baik masalah proyek multy years yang kita anggap menyalahi.Jika kemudian ditemukan juga pelanggaran seperti pengangkatan kepala ULP, tidak mendefinitifkan di Majelis Adat Aceh, tentu ini pelanggaran-pelanggaran yang harus kita selesaikan.

Lalu?

Kalau mau konsisten, saya rasa fraksi-fraksi lain juga harus sama. Jadi, jangan terkesan DPRA komunikasi dengan Pak Plt Gubernur Aceh susah dan tidak terakomodirnya kepentingan anggota DPRA. Saya berkeyakinan, kami melanjutkan sampai menyatakan pendapat walaupun pada akhirnya nanti DPRA yang menang. Inilah kebenaran sebenarnya sesuai regulasi yang kita tegakkan.

Bagaimana jika sebaliknya?

Kalaupun pada akhirnya kurang berkenan, paling tidak kita sudah mencoba. Soal pandangan hukum yang terbaik, itu pada yudikatif. Hak angket ini ujungnya ke Mahkamah Agung (MA).

Kalau Gerindra hak menyatakan pendapat atau hak angket dulu?

Kalau Gerindra pilihnya hak angket dulu, supaya terpenuhi semua tahapan dalam menggunakan hak.

Baik seperti diberitakan media, terkait multi years diketahui ketua sementara saat itu Dahlan Jamaluddin telah menanda tangani APBA 2020. Pendapat Anda?

Keputusan akhir itu ada di paripurna. Saya tidak tahu apakah tanda tangan itu Dahlan Jamaluddin dibawah tekanan atau murni dari beliau sendiri. Tetapi paling tidak perlu diluruskan ada pembatalan tentang multy years. Artinya, kalau pun Dahlan Jamaluddin dan Dalimi sudah tanda tangan, belum mewakili lembaga. Itu yang harus kita pahami. Secara administratif, mungkin terpenuhi. Tetapi dalam pandangan hukum bisa subjektif kita menilainya. Tetapi keputusan politik lembaga itu tetap di paripurna. Jadi, lebih 2 per 3 anggota DPRA menyatakan sikap membatalkan multy years. Ini berarti, DPRA masih punya sikap yang sama. Tidak berubah, walaupun evaluasi Mendagri dalam Qanun APBA 2020, posisi mereka saat itu sebagai pimpinan sementara. Karena itu, tidak kaitan apapun.

Walaupun secara politik sudah ada sikap, tetapi tanda tangan itu juga berimplikasi hukum?

Maka saya bilang itu subjektif akhirnya. Saya punya pandangan, teman-teman lain juga punya pandangan berbeda dari persepsi hukum. Ini lembaga adalah keputusan politik, kajian hukum biar lembaga yudikatif menilainya.

Plt Gubernur Aceh juga sudah mencabut surat edaran stiker. Pendapat Anda?

Saya mau katakan, hari ini DPRA sudah menang tiga kosong. Pertama, kita mengatakan pertanggungajawab APBA 2019 yang kemarin kita sudah jadwalkan, kita paripurna, kita tunggu, kita tunda juga beliau tidak hadir sebagai kepala daerah. Dengan sendirinya, ketika kita putuskan menutup paripurna menolak qanun pertanggungjawaban APBA 2019, dengan sendirinya mereka melakukan Peraturan Gubernur (Pergub) ke Kemendagri.

Maksud Anda?

Hasil di Kemendagri dibalikkan ke DPRA, Kemendagri mengatakan tidak bisa karena tidak ada syarat yang mengharuskan pertanggungajawaban APBA 2019 tidak dengan Qanun. Karena DPRA membuka ruang. Itu satu kosong. Kedua tentang mencabut stiker, mau terlepas riak-riak di luar segala mancam, ada pro dan kontra juga tentang pencabutan stiker, tetapi paling tidak amanat dari keresahan masyarakat sudah diperjuangkan DPRA melalui materi interpelasi. Kita sudah terima kebijakan itu sudah dicabut.

Selain itu?

Ketiga deadlock tim anggaran eksekutif dan DPRA RAPBA 2021, terkesan DPRA dinafikan. Mulai SOP hadir 14 orang sesuai SOP Covid-19. Tetapi hari ini sudah dijelaskan Kemendagri APBA 2021 harus dengan Qanun, tidak boleh dengan Pergub. Karena syarat waktunya masih cukup. Posisi DPRA hari ini, posisi baik sekali. Bahkan kemarin kabarnya Ketua DPRA sudah didatangi Sekda, yang sempat mengulurkan tangan kapan waktunya kita mau bahas kembali RAPBA 2021. Jadi, tiga materi interpelasi itu mulai ke arah yang benar.****

Komentar

Loading...