Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Kajari Aceh Tamiang, Aceh Jaya dan Koordinator Kejati Aceh Dilantik

Wakajati Aceh: Lebih Aktif Tegakkan Hukum dan Jangan Zalimi Seseorang atau Kelompok!

Wakajati Aceh: Lebih Aktif Tegakkan Hukum dan Jangan Zalimi Seseorang atau Kelompok!

 Banda Aceh | Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Mansur SH melantik pejabat baru Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Munif SH. MHM dan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya Suyanto SH. MH serta Koordinator Kejaksaan Tinggi Aceh Suhendra SH, di Gedung Aula Kejati Aceh, Banda Aceh, Rabu (2/11/2016). Pelantikan itu dihadiri para asisten, kepala Kejaksaan Negeri terdekat, para koordinator, jaksa senior serta kepala seksi (Kasi) dan pengurus dan anggota IAD Aceh.

Pelantikan dan serah terima jabatan ini dilaksanakan, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung R.I NOMOR : KEP-IV-574/C/10/2016, tanggal 7 Oktober 2016 yang mengangkat dan memindahkan pejabat lama dan baru. Diantaranya, Amir Syarifuddin SH. MH dari jabatan lama Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang menjadi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang. Munif SH. MH, (jabatan lama Kepala Bagian Tata Usaha pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak), menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang di Karang Baru.

Kepala Bagian Humas Kejati Aceh Amir Hamzah pada MODUSACEH.CO menjelaskan. Rusli SH (jabatan lama sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya) menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan di Jawa Timur, sedangkan Suyanto SH. MH (jabatan lama sebagai koordinator pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang) menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Jaya di Calang. Selain itu Suhendra SH (jabatan lama sebagai jaksa fungsional-anggota satuan tugas) pada Kejaksaan Tinggi Aceh, mendapat jabatan baru sebagai koordinator pada Kejaksaan Tinggi Aceh di Banda Aceh.

Wakajati Aceh Mansur SH mengatakan, mutasi dan promosi dilingkungan kejaksaan merupakan hal yang biasa dalam rangka peningkatan dan jenjang karier seorang jaksa yang telah mengabdikan dirinya di lingkungan kejaksaan. Begitupun, terkait kondisi dan situasi yang terjadi saat ini di Aceh atau jelang Pilkada kepala daerah 2017, aparat kejaksaan diminta untuk lebih berperan aktif, khususnya dalam penegakan hukum yang menyangkut sengketa pidana Pilkada. “Karena itu segera bentuk sentra GAKKUMDU sebagai sarana koordinasi antar penegak hukum,” tegas Mansur.

Mengenai penegakan tugas kejaksaan dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, aparatur Kejaksaan tetap melakukan proses penindakan dengan tidak meninggalkan SOP yang berlaku serta tetap mengedepankan azaz praduga tak bersalah. Termasuk  menghindari penzaliman kepada seseorang atau kelompok dan golongan. “Berdirilah secara netral dalam penegakan hukum. Tempatkan diri dalam posisi aparatur yang bersih dan berwibawa dengan memperhatikan kearifan lokal di daerah tempat saudara bertugas. Tingkatkan peran dan fungsi TP4D dalam rangka mengawal proses pembangunan dan pemerintahan agar program pembangunan dapat berjalan dengan baik serta lakukan sosialisasi dalam bentuk pertemuan dan penyuluhan,” tegas Mansur.***

Komentar

Loading...