Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Pilkada Aceh, UUPA dan Sosok Yusril Ihza Mahendra (bagian satu)

UUPA Memang Bukan Regulasi Biasa

UUPA Memang Bukan Regulasi Biasa
Muhammad Shaleh/MODUSACEH.CO

Sidang perdana sengketa Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, menarik perhatian berbagai elemen di negeri ini, termasuk Aceh dan media pers. Sebab, inilah proses hukum (sengketa) Pilkada Aceh terbanyak sejak Pilkada langsung di gelar negeri ini. Selain itu, tampilnya sosok Prof. Dr Yusril Izha Mahendra sebagai kuasa hukum pasangan calon H. Muzakir Manaf-TA Khalid, Nomor Urut 5, mampu menyedot perhatian awak media dan sejumlah advokat, pengamat dan pemerhati politik. Betapa tidak, persoalan Pilkada Aceh memang sejak awal menerapkan regulasi standart ganda yaitu, UUPA dan  PKPU.

 Nah, persoalan ini pula yang membuat Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) yang juga mantan Menkumham RI dan pimpinan partai politik nasional yaitu Partai Bulan Bintang ini bersemangat. “Aceh dan Papua itu menjadi perhatian saya, sebab sejak awal saya ikut terlibat dari berbagai regulasi,” begitu kata Prof Yusril.

Entah itu sebabnya, sejumlah advokat pemula atau junior menilai, selain kaya pengalaman dan pengetahuan. Lompatan logika hukum Prof Yusril terkadang sulit untuk ditebak dan prediksi. “Bisa muncul mendadak sehingga melahirkan second opinion terhadap majelis hakim,” begitu ungkap seorang advokat, saat menyaksikan sidang perdana, Kamis pekan lalu di Jakarta. Lantas, bagaimana perjalanan persidangan tersebut, khususnya perkara yang diajukan Muzakir Manaf-TA Khalid? Wartawan MODUSACEH.CO, Muhammad Saleh melakukan liputan langsung di MK, Jakarta.

***

Seperti periode sebelumnya, usai pesta demokrasi bertajuk; Pilkada dan Pileg, Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta memang ramai disatroni politisi dan para pendukungnya. Inilah potret kesetiaan mereka terhadap calon atau ‘jagoannya’ yang berperkara di MK. Mereka berasal dari Aceh sampai Papua, dengan tujuan sama, mengadu nasib, berharap Dewi Fortuna dari ketukan palu majelis hakim. Itu sebabnya, selain membeberkan berbagai fakta dan dalil hukum serta aturan, sejumlah barang bukti (BB) juga harus mampu dihadirkan, termasuk saksi-saksi. Namun, sebelum menuju ke arah sana, ‘pertarungan’ awal tentu saja bagaimana meyakinkan majelis hakim atau gugatan para pihak dapat diterima, untuk selanjutnya berperkara hingga muncul putusan ingkrah (tetap).

Bisa jadi, karena alasan itu pula, pasangan nomor urut 5, calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf-TA Khalid, mengunakan jasa Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukumnya. Ini diyakini, selain memiliki kemampuan dan pengalaman hukum di atas rata-rata. Guru besar UI ini pun, merupakan mantan pejabat tinggi negara (Kemenkum dan HAM RI), yang ikut terlibat langsung dalam merumuskan  berbagai regulasi (undang-undang) terhadap Aceh, khususnya paska perjanjian damai antara GAM-Pemerintah Indonesia.

“Benar, antara saya dan Aceh memang tak bisa dipisahkan. Ini sudah terjalin sejak pendahulu kita sebelumnya, terutama para ulama Masyumi. Selain itu, konflik bersenjata yang begitu panjang, harusnya menjadi pemikiran bersama elit negara ini, untuk tidak mengulangi ‘kesalahan’ dan ‘kecelakaan’ sejarah masa lalu terhadap Aceh. Saya bisa merasakan suasana kebatihan itu,” kata Yusril, saat ditemui di kantornya, Lantai 19, Tower 88, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca 88, Kuningan, Jakarta.

Lantas, apa pendapat Yusril tentang perkara Pilkada Aceh yang sedang dia tanggani? Menurut putra kelahiran Pangkal Pinang ini, di Aceh berlaku pasal khusus yang mengatur Pilkada yaitu Pasal 74 UU Aceh, bukan pasal 158 UU Pilkada. Penerapan Pasal 158 UU Pilkada, menurutnya telah  menyebabkan kliennya--Muzakir Manaf-TA Khalid--dirugikan. "Jadi kalau pasal 158 UU Pilkada, pemenang kedua itu ingin mengajukan keberatan ke MK, tentu ada persyaratan 2 persen, 1 persen atau 1,5 persen," ujarnya, Kamis pekan lalu. Pendapat itu juga yang disampaikan Yusril kepada Majelis Hakim MK.

Yusril mengatakan, jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka MK tidak bisa menerima perkara yang diajukan. Namun, untuk pasal 74 UU Pilkada di Aceh tidak memiliki persayaratan tersebut dan bersifat lex specialis. "Setelah kita pelajari ketentuan pasal 74 UU Aceh tidak mengatur hal seperti itu, hanya mengatakan 'Apabila terjadi perselisihan ke Mahkamah Agung. Keputusan Mahkamah Agung itu final dan mengikat'. Status Lex generalis tidak dikesampingkan," ungkap Yusril. Ini bermakna, UUPA memang bukan regulasi (undang-undang) biasa.***

Komentar

Loading...