Breaking News

Komisioner KIP Banda Aceh

Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda.

UUPA dan Khususan Pilkada 2022 di Aceh

UUPA dan Khususan Pilkada 2022 di Aceh

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi trending topik sepekan terakhir ini.

Musababnya, ada aturan yang berlaku dan mengatur Pilkada serentak. Gelombang pertama diselenggarakan pada 9 Desember 2015 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2015 serta yang masa jabatannya berakhir pada semester pertama 2016.

Gelombang kedua juga telah dilaksanakan 15 Februari 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua 2016 dan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2017.

Lalu gelombang ketiga, Pilkada sudah terlaksana pada 27 Juni 2018 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2018 dan 2019.

Sementara Pilkada serentak gelombang keempat akan dilaksanakan tahun 2020.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi telah meluncurkan Pilkada serentak 2020 di Aula JCC Senayan Jakrta, Senin (23/9/2019) lalu.

Pilkada serentak Tahun 2020 diikuti 270 daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan. Terdiri dari sembilan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, antara lain Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Bengkulu, 224 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, seperti Kabupaten Tapanuli Selatan, Toba Somasir dan Mendailing Natal, serta 37 Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, antara lain Kota Medan Kota Bandar Lampung dan Kota Surabaya. Direncanakan akan berlangsung pada tanggal 23 September 2020 mendatang.

Hasil Pilkada yang diselenggarakan tahun 2020 akan berakhir sampai dengan tahun 2024.

Artinya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota selama 4 (empat) tahun, seperti diamanahkan dalam pasal 201 (7) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.

Masih berbicara regulasi yang berlaku secara nasional, yaitu Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016, seperti tersebut di atas, ayat (8), bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Bagaimana dengan Aceh?

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Aceh, bahwa Provinsi dan 20 Kabupaten dan Kota masa jabatannya berakhir pada tahun 2022. Sedangkan 3 (tiga) dari 23 jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh, yaitu Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam masa jabatannya berakhir pada tahun 2023.

Jika berkiblat kepada Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka di Provinsi Aceh Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, apakah juga harus diselenggarakan pada tahun 2024?

Apabila ya? Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Sehingga menjadi pertanyaan besar? Mau kita kemanakan undang-undang yang berlaku secara khusus di Aceh? Yaitu Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh.

Sebanyak 20 Kabupaten/Kota dan 1 (satu} Provinsi hasil pemilihan pada tahun 2017 masa jabatannya berakhir pada tahun 2022. Sedangkan 3 (tiga) dari 23 jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh, yaitu Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam hasil pemilihan pada tahun 2018, masa jabatannya berakhir pada tahun 2023.

Sejatinya, kekhususan Aceh termaktub dalam UUPA. Karena itu pula, tidak ada alasan di Provinsi Aceh tidak diselenggarakan Pilkada pada tahun 2022 dan pada tahun 2023. Dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh sangat jelas disebutkan, pasal 65 (1) Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil. (2) Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. (3) Biaya untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dibebankan pada APBA. (4) Biaya untuk pemilihan bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dibebankan pada APBK dan APBA.

Berpacu pada UUPA di atas Provinsi dan 20 Kabupaten dan Kota masa jabatannya yang berakhir pada tahun 2022. Pemilihannya harus diselenggarakan sebelum habis masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

Disinilah berlaku asas hukum Lex Specialis Derogat LegiGeneralis. Artinya hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan yang bersifat umum.

Namun, jika kita sependapat bahwa Pilkada di Aceh wajib diselenggarakan pada tahun 2022. Tentu tidak cukup dengan harapan dan bicara saja tanpa action. Pemerintah Aceh, dan DPRA harus terlibat langsung dan melibatkan penyelenggara Pilkada, dalam hal ini Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh serta segera melakukan langkah-langkahnya, seperti; merencanakan program dan anggaran serta membuat draft tahapan Pilkada Aceh 2022 serta melakukan diskusi-diskusi Pilkada dan rapat kerja sesama penyelenggara tingkat kabupaten dan kota serta dengan stakeholder terkait.

Dan terpenting, sesuai Pasal 66 ayat (3) tahap persiapan, huruf b dan c pemberitahuan DPRA kepada KIP Aceh mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur dan pemberitahuan DPRK kepada KIP kabupaten/kota mengenai berakhirnya masa jabatan bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

Disamping sejumlah langkah-langkah seperti tersebut di atas, KIP Aceh juga perlu mengrasionalkan tentang Pilkada 2022 di Aceh kepada KPU RI, bahwa Aceh berlaku undang-undang khusus yang bersifat asas hukum lex specialist, maka secara hukum harus mengenyampingkan hukum yang bersiafat umum, yaitu Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, khususnya pasal 201 (8) pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Jangan kita di Aceh setiap mau menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah selalu berkilah dengan konflik regulasi, padahal sangat jelas diberlakukan UUPA sejak tahun 2006 sebenarnya tidak ada khilafiah lagi, apa yang menjadi pertentangan dengan regulasi lain.

Untuk Pilkada 2022, bagi eksekutif dan legislatif serta KIP Aceh dan KIP Kabupaten dan Kota, cukup berpedomani serta menjalankan seperti apa yang diamanahkan dalam pasal 65 ayat 1- 4 UUPA.

Tentu selain ketentuan tersebut di atas, baik pemerintah daerah maupun penyelangara pemilihan, KIP Aceh wajib mengsosialisasikan terkait Pilkada 2022, agar mendapat respon dari berbagai pihak untuk memperoleh masukan dan dukungan, sehingga KIP Aceh mendapat banyak informasi dan pengetahuan terkait pelaksanaan Pilkada 2022 di Aceh.

Sedangkan langkah-langkah lain yang tidak kalah penting harus disikapi dan segera direalisasikan KIP Aceh, melalui tahap persiapan, pencalonan, pelaksanaan pemilihan, serta pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan tahapan persiapan Pilkada.

Karena tahapan persiapan Pilkada harus sudah rampung sebelum jadwal tahapan pelaksanaan ditetapkan. Dan tahapan pelaksanaan itu pun dilakukan 1 (satu) tahun sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara berlangsung.***

Drs. H. Muhammad AH, M.Kom. I
Komisioner KIP Banda Aceh.
email: muhammadahkipbandaaceh@kpu.go.id

Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi!
Rubrik

Komentar

Loading...