MK Tolak Uji Materil UUPA

Usaha Darmili Ikut Pilkada Kandas

Usaha Darmili Ikut Pilkada Kandas
Darmili selaku pemohon di dampingi kuasa hukumnya mendengarkan saran dari majelis hakim dalam sidang pengujian undang - undang tentang Pemerintah Aceh, Selasa (23/2) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.
Jakarta | Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materil yang ajukan Anggota DPRK Simeulue, Darmili. Hakim Konstitusi menilai, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo sehingga pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.  Informasi yang diperoleh MODUSACEH.CO dari laman MK, putusan ini dibacakan Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Selasa, (23/8/2016).

Dalam putusan itu disebutkan, Darmili mengajukan pemohonan uji materil lantaran niatnya untuk mencalonkan diri lagi sebagai bupati terganjal Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Pasal itu dengan tegas menyatakan, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Darmili yang telah dua periode pernah menjabat sebagai Bupati Simeulue, praktis tak bisa mencalonkan diri lagi.

Rupanya Darmili menilai ketentuan pasal ini merugikan hak konstitusionalnya. Itulah sebabnya, Darmili mengajukan permohonan agar MK memutuskan bahwa Pasal  65  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan Aceh itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun MK menilai, Darmili tidak dapat menguraikan dengan jelas perihal kerugian hak atau kewenangan konstitusional yang dialaminya, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 akibat berlakunya ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2006. “Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo sehingga pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan. Seandainyapun Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo namun berdasarkan Putusan Nomor 8/PUU- VI/2008,  bertanggal  6  Mei  2008,  Mahkamah  telah  menyatakan  pendiriannya bahwa jabatan kepala daerah hanya dibatasi sampai dengan dua periode saja,” kata Arief Hidayat.

Komentar

Loading...