Ups, Proyek Pengawasan Pembangunan Landscape Masjid Raya Jadi Temuan BPK

Ups, Proyek Pengawasan Pembangunan Landscape Masjid Raya Jadi Temuan BPK
FOTO: aceh.tribunnews.com

BANDA ACEH | Badan Pemeriksa Keaungan (BPK) Perwakilan Aceh menemukan dugaan kecurangan dalam proyek pengawasan pembangunan Landscape dan Infrastruktur Masjid Raya Baiturrahman. Temuan itu tak hanya berpotensi merugikan keuangan daerah, tapi juga berpotensi menurunkan mutu proyek.

Hal itu termaktub dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Kepatuhan Pemerintah Aceh Terhadap Peraturan Perundang-undangan tahun 2015. MODUSACEH.CO mendapat satu salinannya.

Dalam laporan itu, BPK menjelaskan, potensi kerugian muncul dari pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Landscape dan Infrastruktur Masjid Raya dengan total nilai kontrak mencapai RP 6,26 miliar lebih untuk jangka waktu 700 hari sejak 29 Mei 2015 sampai 29 Mei 2017. Adapun konsultan pengawas proyek itu adalah PT AA. Pada Desember 2015, Dinas Cipta Karya telah melakukan pembayaran pada PT AA senilai Rp 832,2 juta untuk tujuh invoice yang diajukan untuk Juni sampai Desember.

Selidik punya selidik, ternyata ada janggal dari pekerjaan pengawasan yang dijalankan PT AA. “Penetapan biaya personil belum mencerminkan harga yang wajar dan tidak didukung audited payroll oleh akuntan publik yang terdaftar di kementerian keuangan,” tulis BPK dalam laporannya.

BPK menemukan personil yang melakukan pengawasan ternyata tidak sama dengan personil yang diajukan dalam dokumen penawaran. Total personil dalam penawaran yang diajukan PT AA berjumlah 34 orang. Untuk proyek pengasawan yang dikerjakan pada 2015, PT AA menugaskan 14 personil di antaranya, masing-masing, sembilan tenaga ahli dan lima personil pendukung. “Berdasarkan absensi personil lapangan diketahui bahwa semua personil yang ditugaskan tersebut tidak sama dengan personil yang diajukan dalam penawaran,” tulis BPK.

Dengan kata lain, PT AA melakukan pergantian personilnya, sementara biaya untuk personil itu tetap seperti semula. Celakanya, kualifikasi personil pengganti ini diduga tidak sesuai spesifikasi yang seharusnya. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Cipta Karya malah tidak melakukan negosiasi harga untuk biaya personil pengganti itu. Adapun kelebihan bayar untuk personil senilai Rp 17 juta lebih.

Selain itu, BPK juga mencatat adanya pembayaran kontrak pengawasan yang mendahului pelaksanaan pekerjaan senilai Rp 84,3 juta lebih. Dengan kata lain, proyek belum berjalan namun telah diawasi. “Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diketahui terjadi kelebihan bayar pada pihak penyedia senilai Rp 101,4 juta,” tulis BPK.

BPK menilai penetapan biaya langsung personil ini belum mencerminkan harga yang wajar. Selain itu pekejaa yang dilakukan personil tida sesuai spesifikasi berpotensi menurunkan kualitas kontruksi yang diawasi. “Pemerintah daerah berpotensi membayar pekerjaan yang kurang menguntungkan bagi daerah atau membayar lebih tinggi dari jaya yangdisediakan penyedia,” tulis BPK. *

Komentar

Loading...