Pemkab Aceh Besar Mulai Realisasi BLT

Ups! Itu Bukan BTT Covid-19, Tapi dari Dana Desa

Ups! Itu Bukan BTT Covid-19, Tapi dari Dana Desa
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Besar, Drs. Iskandar, M.Si (FotoL Dok. MODUSACEH.CO)

Jantho | Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Besar, Drs. Iskandar, M.Si menyebut, bantuan langsung tunai (BLT) yang telah diterima masyarakat Aceh Besar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) atau Dana Desa (DD).

Artinya, BLT tersebut bukan berasal dari pos anggaran biaya tidak terduga (BTT) Corona Virus Disease (Covid-19) Pemkab Aceh Besar.

Kepada MODUSACEH.CO, Iskandar menjelaskan, bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, bukanlah berasal dari pos anggaran dana Covid-19 (virus corona) Rp 48 miliar Pemkab Aceh Besar. Namun, dana itu diberikan dari dana desa (DD) tiap gampong (desa) yang ada di Kabupaten Aceh Besar.

Lanjutnya, secara aturan, penggunaan dana desa untuk program BLT dibenarkan. Namun, maksimal penggunaannya 25 persen dari jumlah dana desa tiap masing-masing gampong.

“Ada juga gampong (desa) yang menggunakan lebih dari 25 persen, namun diharuskan menyurati dan memberitahukan kepada bupati bahwa ada penambahan kouta,” kata Iskandar saat dihubungi wartawan MODUSACEH.CO, Kamis (21/5/2020).

BLT dari biaya Dana Desa (DD), atau APBG gampong berdasarkan surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT/Kemendesa) Republik Indonesia Nomor: 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020.

Dalam surat tersebut dijelaskan, Kemendesa RI telah melakukan perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Adapun inti dari perubahan dimaksud mengatur tentang penggunaan Dana Desa untuk melakukan pencegahan dan penanganan virus corona (Covid-19), padat karya tunai desa (PKTD), dan bantuan langsung tunai (BLT-Dana Desa).

BLT-Dana Desa telah diatur bahwa dana desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin di gampong (desa). Sasaran penerima BLT ini adalah keluarga miskin yang tidak menerima bantuan PKH Kementerian Sosial atau bantuan pangan non tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exclusion error), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Disebutkan, desa (gampong) penerima Dana Desa (DD) kurang dari Rp800 juta, hanya diperbolehkan mengalokasikan BLT-DD maksimal sebesar 25 persen dari jumlah dana desa. Sedangkan desa penerima DD Rp800 juta sampai Rp1,2 miliar dapat mengalokasikan BLT-DD maksimal 30 persen dari jumlah DD.

Sementara desa penerima DD lebih dari Rp1,2 miliar dapat mengalokasikan BLT-DD maksimal 35 persen. Selain itu, disebutkan, khusus desa (gampong) yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kata Iskandar, untuk setiap orang penerima bantuan BLT-DD per bulannya akan menerima Rp600 ribu. Rencananya program ini akan diberikan BLT-DD selama 3 bulan, terhitung semenjak bulan Mei hingga Juli 2020 mendatang. Berarti total nantinya yang akan diterima oleh penerima bantuan BLT-DD sebanyak Rp 1,8 juta.

Berdasarkan data yang didapatkan media ini, dari 23 kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, baru 14 kecamatan yang telah terealisasi pencairan BLT-DD. Sementara 9 kecamatan sisanya belum ada laporannya. Misal,  Kecamatan Lhoong, ada 4 gampong yang telah menerima BLT-DD, yaitu Gampong Teungoh Blang Mee (21) orang kepala keluarga (KK) penerima bantuan, dengan anggaran yang ada Rp37,8 juta dan terealisasi di bulan pertama (Mei) Rp12,6 juta. Sisanya Rp25.2 juta.

Adapun untuk Kecamatan Lhoknga, baru dua gampong saja yang telah merealisasi BLT-DD. Yakni, Gampong Tanjong dengan jumlah 52 orang (KK) penerima bantuan, anggaran Rp93.6 juta realisasi pada Mei Rp 31.2 juta, sisa anggaran Rp62.4 juta. Dan Gampong Meunasah Manyang ada 43 orang (KK) penerima bantuan, anggaran Rp 77.4 juta, realisasi Rp 25.8 juta. Sisa anggaran Rp51.6 juta (lihat tabel).

Dok. MODUSACEH.CO

Lalu kemana saja aliran dana Covid-19 Pemkab Aceh Besar yang diketahui ada Rp 48 miliar? Menurut informasi yang disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemkab Aceh Besar, Muhajir, hingga 13 Mei 2020, Pemkab Aceh Besar telah mencairkan sedikitnya dana Rp 5 miliar lebih dari Rp 48 miliar dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana wabah virus corona (Covid-19) di Kabupaten Aceh Besar.

Sekda Aceh Besar Iskandar mengatakan, jika anggaran Rp 48 miliar (BTT) Covid-19 Aceh Besar, sudah dipangkas Rp 1 miliar untuk biaya tanggap darurat. Artinya dana BTT Covid-19 Aceh Besar hanya Rp 47 miliar.

“Kita pangkas Rp 1 miliar ini untuk biaya tanggap darurat, seperti kejadian kemarin sewaktu badai di Pulo Aceh, kita gunakan anggaran Rp 1 miliar ini untuk membantu penanganan masa panik di Pulo Aceh. Dan juga sisanya akan kita jadikan safety untuk penanganan bencana-bencana seperti itu,” katanya.

Adapun realisasi biaya tidak terduga (BTT) untuk penanganan Covid-19 Kabupaten Aceh Besar baru Rp 3.629.731.000, dari pagu anggaran BTT Rp 47 miliar. Sedangkan sisa yang belum terealisasi Rp 43.370.269.000.***

Komentar

Loading...