Demo May Day 2019

Upah Buruh Rp 800 Ribu, Pemerintah Dituntut Peka

Upah Buruh Rp 800 Ribu, Pemerintah Dituntut Peka
Penulis
Rubrik

Meulaboh | Secara nasional, peringatan May Day atau Hari Buruh Internasional selalu diwarnai aksi unjuk rasa di setiap daerah. Begitu pula di Kabupaten Aceh Barat. Puluhan mahasiswa berdemo di Tugu Pelor Meulaboh, persis depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat. Mereka menuntut soal upah layak bagi para buruh.

Dalam aksi tersebut para mahasiswa menuntut upaya layak bagi buruh, mendesak pemerintah menghapus sistem out sourcing atau tenaga kontrak dan sistem kerja magang. Pendemo juga memenuhi badan jalan daerah itu dengan membawa poster bertuliskan Disnaker Aceh Barat seperti tidak peduli dengan persoalan buruh.

Aksi juga diwarnai dengan penampilan teaterikal dari para mahasiswa yang menyindir para pengusaha terkesan memaksa para pekerja untuk menjadi mesin dengan upah yang tidak sesuai. Para mahasiswa itu mempertontonkan bagaimana ekploitasi kerja para buruh dengan upah yang tidak layak, keberpihakan pemerintah dan aparat keamanan terhadap para pemodal.



Koordinator aksi, Ida Zulbaida mengatakan. Demo yang dilakukan sebagai bentuk protes, sebab masih banyak para buruh di Aceh Barat yang bekerja tanpa upah layak bahkan masih dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Sedihnya lagi, buruh di daerah itu rata-rata masih menerima upah Rp 800 ribu.

"Hari ini kita melakukan unjuk rasa memperjuangkan hak buruh. Masih ada buruh kita disini yang digaji tidak sesuai dengan UMP yang sudah ditetapkan pemerintah, yakni 800 ribu dan itu sangat disayangkan," kata Ida, Rabu (1/5/2019).

Mereka sebenarnya menginginkan pemerintah setempat peka terhadap persoalan yang dihadapi kaum buruh. Upah yang diterima para buruh tidak sesuai dengan kebutuhan hidup saat ini menjadi faktor utama angka kemiskinan di daerah semakin meningkat. Pemerintah Aceh Barat, juga didesak segera membentuk tim mediasi pada Dinas Tenaga Kerja, lantaran tim tersebut memiliki peran sangat besar dalam menyelesaikan persoalan buruh di Aceh Barat.

"Nanti kita juga akan ada aksi lanjutan di Dinas Tenaga Kerja, mendesak adanya regulasi yang melindungi serta memenuhi apa yang menjadi hak-hak buruh di Aceh Barat," ujar Ida.***

Komentar

Loading...