Unjuk Rasa Mahasiswa di Bireuen, Ada Puluhan Siswa SMK

Unjuk Rasa Mahasiswa di Bireuen, Ada Puluhan Siswa SMK
Penulis
Rubrik

Bireuen | Ratusan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Kabupaten Bireuen menggelar aksi unjuk rasa, Kamis (26/9/2019). Mereka memprotes keputusan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), merevisi sejumlah undang-undang.

Para pengunjuk rasa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bireuen menamakan aksi mereka GERAM (Gerakan Aksi Menggugat) dan dalam barisan itu terlihat ada puluhan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Seperti peserta demonstrasi yang dilakukan kaum intelektual di berbagai wilayah Indonesia. Siswa SKM juga tidak sepakat atas revisi yang dilakukan terhadap UU Kitab Hukum Undang-undang Pidana (KUHP), RUU KPK, RUU Pertanahan, RUU Ketenaga Kerjaan.

Pantauan media ini di lokasi unjuk rasa, depan Kantor DPRK Bireuen, Jalan Laksamana Malahayati. Aksi yang semula damai nyaris ricuh, karena terjadi tolak-menolak antara para pengunjuk rasa dengan puluhan aparat kepolisian.

Nah, saat mahasiswa ingin menerobos masuk ke halaman parkir Kantor DPRK Bireuen untuk bertemu anggota dewan. Disinilah terjadi saling dorong.

Lalu, secara bergantian para mahasiswa berorasi. Salah satu isinya, menyanyangkan sikap oknum polisi atas tindakan kekerasan terhadap rekan-rekan mahasiswa di daerah lain atau luar Aceh yang terjadi saat berunjuk rasa.

Mereka juga meminta kepada aparat kepolisian untuk bisa masuk ke dalam Gedung DPRK Bireuen, bertemu dengan anggota dewan.

Awalnya tak diizinkan, setelah negosiasi panjang, sekitar 40 perwakilan mahasiswa diizinkan masuk. Tapi bukan di dalam gedung rapat, namun di halaman gedung dewan terhormat itu.

Di sana ada sekitar empat orang anggota dewan yang menerima mereka, sambil duduk bersela di halaman gedung itu.

Lalu, mahasiswa menyerahkan petisi yang berisi tidak sepakat soal revisi yang dilakukan terhadap UU Kitab Hukum Undang-undang Pidana (KUHP), RUU KPK, RUU Pertanahan, RUU Ketenaga Kerjaan.

Kepada anggota dewan, mereka meminta agar petisi itu dilanjutkan hingga ke tangan Presiden RI, Joko Widodo, apabila tidak mereka mengancam akan kembali lagi dengan jumlah massa lebih banyak.***

Komentar

Loading...