Breaking News

UMP Cuma Naik Rp1.400

Said Iqbal: Memalukan! Pemerintah Aceh Jangan Tunduk ke Pusat

Said Iqbal: Memalukan! Pemerintah Aceh Jangan Tunduk ke Pusat
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal,
Rubrik

Banda Aceh | Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, mendesak Pemerintah Aceh menolak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 hanya naik Rp 1.400.

"Ini merupakan sebuah penghinaan bagi rakyat Aceh," kata Said Iqbal di sela acara Konsolidasi Partai Buruh, Kamis (19/11/2021) di Gedung Olahraga Gampong Lambung, Banda Aceh.

"Memalukan, Aceh dihina pemerintah pusat dengan kenaikan Rp1.400. Apakah orang Aceh mau dihina dengan kenaikan Rp1.400," ucapnya.

Said berharap Pemerintah Aceh jangan tunduk pada pemerintah pusat terkait UMP, karena menghina sekali. "Kembalikan Rp 1.400 kepada Menteri Tenaga Kerja," kata Said Iqbal.

"Rakyat Aceh patungan seratus-ratus rupiah saja kembalikan ke Menteri Tenaga Kerja, biar malu itu Menteri Tenaga Kerja, itulah Komitmen Partai Buruh, belum jadi saja sudah menantang," tuturnya.

Sebelumnya aliansi Buruh Aceh menolak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang hanya sebesar Rp1.400 atau naik 1,09 persen. Sementara UMP Aceh 2021 mencapai Rp3,16 juta.

Kenaikan tersebut dinilai tak masuk akal jika dibandingkan dengan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Para buruh menuntut UMP Aceh tahun 2022 dinaikkan menjadi Rp 3,52 juta. 

Sementara hasil kesepakatan Dewan Pengupahan Aceh yang diterapkan melalui PP 36/2021, maka kenaikannya sangat rendah. "Itu kami sebut UMP pelecehan, karena cuma Rp1.400 naiknya," kata Ketua Aliansi Buruh Aceh, Saifulmar usai menggelar aksi damai di Depan Masjid Baiturrahman Banda Aceh.

Untuk itu, pihaknya mendorong Pemerintah Aceh tidak menggunakan PP Nomor 36 dalam merumuskan upah di Aceh. Pasalnya, Aceh memiliki Qanun Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2014, yang merupakan produk hukum turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

"Kita punya qanun, harusnya Pemerintah Aceh menggunakan itu untuk merumuskan UMP, jadi tidak berdasarkan PP," kata Saifulmar.

Jika kenaikan UMP Aceh 2022 tetap Rp1.400 kata Saifulmar, pihaknya akan menuntut Pemerintah Aceh ke pengadilan karena tidak mengakomodasi tuntutan buruh, dan tidak berpedoman pada Qanun Aceh dalam merumuskan UMP.***

Komentar

Loading...