Dua Tahun Kepemimpinan Abusyik- Fadhlullah T.M.Daud (selesai)

Umar Mahdi SH, MH: Kurang Menyenangkan, Abusyik Harus Mendengar Saran

Umar Mahdi SH, MH: Kurang Menyenangkan, Abusyik Harus Mendengar Saran
Bupati Pidie Roni Ahmad (Foto: pidiekab.go.id)

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur (Unigha) Sigli Umar Mahdi, SH,MH menilai. Perjalanan Pemerintah Kabupaten Pidie dibawah kepemimpinan Abusyik memang sedikit kurang menyenangkan.

 NAMUN sebut Umar, sebagai manusia tentu Abusyik punya kekurangan atau kelebihan, sehingga apa yang dilakukannya selama dua tahun harus mendapat dukungan dari semua masyarakat Pidie. “Apalagi dia bukan politisi, akademisi atau mantan pejabat. Dia mantan pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) semasa konflik mendera Aceh. Jadi, menurut saya wajar-wajar saja jika ada kelemahan dalam menahkodai Pidie," ungkapnya pada media ini beberapa hari lalu di Kota Sigli.

Meski demikian, Umar menyarankan  apa yang dilakukan saat ini harus diperjelas di sisa tiga tahun ke depan. “Terkait dua tahun kepemimpinan Abusyik, teruslah berbenah untuk menuju tercapainya cita-cita kemakmuran masyarakat Pidie. Kita tidak dapat pungkiri masih ada kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintah dibawah kepemimpinannya dan tidak mungkin sempurna secara sim salabim (sepeeti aksi pesulap),” ujar Umar Mahdi.

Karena, sesuai Qanun Kabupaten Pidie, Nomor: 4 tahun 2018, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ini merupakan acuan utama membangun daerah. Memang masih banyak kekurangannya, tapi bisa diperbaiki di tiga berikutnya,” papar dia.

20190725-umar

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur (Unigha) Sigli Umar Mahdi, SH,MH (Foto: Amiruddin)

Jadi kata Umar, acuan utama RPJMD itu wajib dipedomani dalam roda pemerintahan masa kepemimpinan Abusyik lima tahun. “Untuk diketahui bersama RPJMD itu disusun berdasarkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih, sehingga menjadi pedoman bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam menyusun rencana strategis. RPJMD tersebut,” ulas dia.

Selain itu, bukan hanya berlaku bagi perangkat daerah, tetapi menjadi acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah. "Ini harus ada dukungan dari semua pihak, jika tidak sulit membangun daerah," saran dia.

Umar Mahdi berharap, sisa tiga  tahun kepemimpinan Abusyik-Fadhlullah T.M. Daud, diperlukan energi ketegasan dalam implementasi RPJMD tersebut. Misalnya jika ada SKPK atau kepala tekhnis daerah yang tidak kreatif, diganti saja sebagai bagian dari penataan organisasi. terlebih kalau ada yang menganut kinerja Asal Bapak Senang (ABS).

“Bisa dievaluasi dengan landasan fakta integritas terhadap pejabat adminisrerasi tersebut. Ini merupakan bentuk dari tanggung jawab moral pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam membangun daerah, sehingga ke depan dalam sisa perjalanan masa kepemimpinannya, dapat mewujudkan visi dan misi seutuhnya, seperti pernah diucapkan pada masa kampanye dulu sebelum menjabat Bupati,” saran Umar.

Masih kata Umar. "Abusyik harus menerima masukan dari orang lain agar pembangunan berjalan sesuai dengan RPJMD". (selengkapnya baca edisi cetak).***

Komentar

Loading...