Breaking News

Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA) Dukung KPK

Tuntut Pelaku Korupsi di Aceh Diproses Sesuai Hukum

Tuntut Pelaku Korupsi di Aceh Diproses Sesuai Hukum
Konferensi pers FPMPA di cafe 3in1. (Foto: Firdaus Hasan)

Banda Aceh | Dukungan masyarakat Aceh terhadap Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terkait berbagai dugaan kasus korupsi di Aceh terus mengalir.

Ini sejalan dengan penyelidikan penyidik anti rasuah ini terhadap sejumlah pejabat Aceh, terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pengadaan barang serta jasa di lingkungan Pemerintah Aceh.

Misal, pengadaan Kapal Aceh Hebat 1, 2 dan 3, proyek Multiyears Contract (MYC), pembangunan Gedung Oncology RSUDZA, alokasi dana refocusing serta perizinan PLTU 3 dan 4 di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.

Berbagai aksi dukungan terlihat dari masyarakat terus muncup seperti aksi coretan #tangkapnova #dukungKPK yang muncul  di sejumlah titik sudut Kota Banda Aceh.

Lalu secara terbuka Majelis Pemuda Aceh (MPA) mengundang  awak media Rabu pekan lalu. Saat konferensi pers mereka menyatakan dukungan kepada KPK untuk menangkap Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Tak mau ketinggalan, Senin, 28 Juni 2021. Forum Paguyuban Mahasiswa Pemuda Aceh (FPMPA) juga mendukung sepenuhnya kehadiran Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) di Aceh dalam upaya penegakan hukum, atas dugaan tindakan penyelewengan anggaran dalam pengelolaan APBA.

"Saat ini dugaan tindakan korupsi di Aceh sudah sangat mengkhawatirkan yang dilakukan oknum tertentu dengan tujuan untuk memperkaya diri di Aceh. Maka FPMPA menyatakan sikap; siap mengawal dan membantu KPK, dalam penegakan hukum demi memberatas korupsi di Aceh," ucap Rachmad Muchliyan kepada sejumlah media saat temu pers di Banda Aceh, Senin.

Ketua Umum FPMPA. (Foto: Firdaus Hasan) 

Menurut Rachmad, FPMPA sangat mendukung program pemerintah yang pro Rakyat dalam segala sektor, demi terciptanya distribusi kemakmuran dan kesejahteraan untuk rakyat.

"Contohnya seperti pengadaan sejumlah Kapal Aceh Hebat serta proyek Multi Years Contact (MYC), tentu demi tercapainya kemajuan untuk Aceh," ucap Rahmat.

"Namun dalam program yang baik itu ternyata digunakan oknum tertentu mencuri sejumlah anggaran bertujuan untuk memperkaya diri dan golongan," tambahnya.

"Maka dengan ini kami meminta agar penyelewengan ini segera di proses sesuai dengan hukum yang berlaku," tegas Rahmat.

"Ini menjadi shock terapi untuk oknum lainnya agar tidak melakukan hal yang sama, juga bertujuan menyelamatkan uang rakyat dari tangan tangan jahil," tutup Ketua FPMPA.***

Komentar

Loading...