LHP BPK Terhadap Pemkab Pidie Tahun Anggaran 2019

Tragis! Pembangunan Jembatan Gigieng Tahap II Tidak Sesuai Ketentuan   

Tragis! Pembangunan Jembatan Gigieng Tahap II Tidak Sesuai Ketentuan   
Kondisi jembatan rangka baja di Gapong Gigieng, Kecamatan Simpang Tiga, Pidie melengkung (Foto: AJNN)

Penjelasan dari pihak pabrikan baja menyatakan, secara perhitungan struktur untuk baja yang terpasang pada Jembatan Gigieng, tidak mampu menahan beban di atasnya karena kesalahan dari input data pembebanan pada saat produksi baja.

MODUSACEH.CO | Realisasi tersebut diantaranya, merupakan kegiatan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada kegiatan pembangunan Jembatan Gigieng (Tahap II) di Kecamatan Simpang Tiga.

Nah, kegiatan ini dilaksanakan Dinas PUPR melalui kontrak dengan pihak ketiga yaitu CV ABS. Ini sesuai Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi (Kontrak), Nomor 630/898/KONT/APBKDOKA/BM-PUPR/2019, tanggal 15 Agustus 2019, Rp1.428.745.600,00 termasuk PPN, Rp129.885.963,80.

Pemilihan penyedia jasa untuk pekerjaan tersebut dilakukan dengan metode, pemilihan langsung Pasca Kualifikasi Satu File dengan metode evaluasi harga terendah dan sistem gugur Kontrak Harga Satuan.

Jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 120 hari kalender terhitung sejak 15 Agustus 2019 sampai 12 Desember 2019. Itu sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Nomor 630/919/SPMK/APBK-DOKA/BM-PUPR/2019, tanggal 15 Agustus 2019.

Atas kontrak tersebut, penyedia telah menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan berupa asuransi dari PT. Asuransi Rama Satria Wibawa, Rp71.457.280,00.

Begitupun, hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen kontrak dan dokumen pertanggungjawaban diketahui, pembangunan jembatan Gigieng tidak selesai sesuai masa kontrak. Ironisnya, terhadap kontrak tersebut telah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30 persen, sesuai SP2D Nomor 00106E/SP2D-LS/1.03.1.1, tanggal 29 Agustus 2019, Rp381.864.733,00-, setelah dikurangi potongan pajak.

Tragisnya menurut LHP BPK RI, sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 12 Desember 2019, pekerjaan belum diselesaikan dan tidak ada serah terima pekerjaan dari penyedia kepada pengguna yaitu Dinas PUPR Pidie.

Pemeriksaan selanjutnya diketahui, pembangunan jembatan tidak dapat dilanjutkan pengerjaannya karena terkendala teknis pekerjaan di lapangan berupa jembatan mengalami defleksi di girder/gelagar jembatan setelah pekerjaan pengecoran tanggal 29 September 2019.

Karena keadaan tersebut, Pengguna Anggaran Dinas PUPR meminta penyedia untuk menghentikan sementara pelaksanaan pekerjaan, sesuai Surat Nomor 2401/PSPP/DOKA/BM-PUPR/IX/2019, tanggal 22 November 2019.

Selanjutnya diketahui, Kepala Dinas PUPR melakukan pemutusan pelaksanaan pekerjaan kontraktor pelaksana CV ABS. Ini sesuai Surat Nomor 2434/PPP/DOKA/BMPUPR/IX/2019, tanggal 25 November 2019. Keputusan ini dilakukan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Perkuatan Struktur Jembatan Gigieng, tanggal 23 November 2019 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Struktur Bangunan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala.

Terhadap pemutusan kontrak tersebut diketahui tidak ada dilakukan pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan oleh Kepala Dinas PUPR.  Dan, PPTK kegiatan pembangunan jembatan ini telah menyampaikan kepada Kepala Dinas PUPR untuk mengajukan permohonan klaim jaminan uang muka yang telah dibayarkan sesuai Surat Nomor 046/KA/PPTK-DOKA/BM-PUPR/XII/2019, tanggal 9 Desember 2019.

Namun sampai dengan 31 Desember 2019 tidak terdapat pencairan klaim jaminan uang muka.

Pemeriksaan selanjutnya atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan pembangunan Jembatan Gigieng diketahui. Terdapat perubahan pelaksanaan pekerjaan dari desain awal dan tidak ditindaklanjuti dengan reviu desain.

Pembangunan Jembatan Gigieng direncanakan sejak tahun 2016, sesuai hasil perencanaan Konsultan Perencana CV AK untuk pembangunan jembatan dengan panjang bentang jembatan sepanjang 28 meter dan konstruksi struktur beton pra cetak.

Pekerjaan fisik jembatan dimulai tahun 2017 oleh Dinas PUPR Kabupaten Pidie dengan pekerjaan pembangunan abutmen dan diketahui terdapat perubahan desain jembatan dengan menggeser lokasi abutmen sehingga didapatkan bentang jembatan sepanjang 36 meter.

Karena perubahan kondisi setelah pekerjaan fisik abutmen tersebut, diketahui tidak terdapat reviu desain. Selanjutnya diketahui pembangunan bentang jembatan yang dilaksanakan Dinas PUPR Pemerintah Aceh. Ini sesuai Addendum II kontrak Nomor 37.2-AC/UPTD-I/PUPR/APBA/2018, tanggal 13 Desember 2018 Rp1.877.037.195,55.

Tak hanya itu, perencanaan kontrak konstruksi oleh Dinas PUPR Pemerintah Aceh dengan menggunakan dokumen perencanaan dari Dinas PUPR Kabupaten Pidie, diketahui terdapat perubahan struktur jembatan dengan menggunakan rangka baja sepanjang 36 meter.

Perubahan perencanaan struktur jembatan tersebut diketahui, juga tidak melalui hasil perencanaan konsultan/ahli.

Pemeriksaan selanjutnya diketahui, Dinas PUPR mengadakan kegiatan perencanaan pembangunan jembatan kegiatan Dana Otsus 2019 melalui penyedia jasa CV ZS.

Berdasarkan dokumen kontrak perencanaan Nomor 602.2/857/SP/APBK/PUPR/2019, tanggal 11 Juni 2019 diketahui. Paket perencanaan yang didesain terdiri dari lima perencanaan pembangunan jembatan diantaranya, perencanaan pembangunan Jembatan Gigieng (Tahap II) Kecamatan Simpang Tiga.

Permintaan penjelasan dari konsultan perencana diketahui, perencanaan yang didesain adalah untuk pembangunan oprit dan lantai jembatan. Survey lapangan yang dilakukan konsultan perencana adalah, untuk mendapatkan data-data berupa dimensi jembatan rangka baja dan konstruksi jembatan yang sudah terpasang.

Selanjutnya diketahui, dari hasil survey peletakan grider kurang pas pada posisinya, namun atas kondisi tersebut telah dipertimbangkan secara kekuatan, karena akan mampu menampung beban di atasnya.

Kondisi tersebut juga menunjukkan, perencanaan yang dibuat tidak dilakukan evaluasi atas kekuatan jembatan rangka baja yang telah terpasang.  Kedua, pekerjaan pembangunan jembatan tahap II mengalami lendutan akibat beban lantai jembatan.

20200727-gigieng1

Anggota DPRA Aceh, Khairil Syahrial, bersama Kadis PUPR Pidie, Samasul Bari, meninjau jembatan Gigieng belum bisa difungsikan (Foto: aceh.tribunnews.com)

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Perkuatan Struktur Jembatan Gigieng yang dilakukan pihak independen dari Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala menyimpulkan. Girder yang digunakan pada Jembatan Gigieng tidak mampu menahan beban yang bekerja, termasuk tidak mampu menahan beban mati.

Dengan ukuran girder yang dipasang, maka akan terjadi lendutan yang besar akibat beban mati dan terjadi overstress pada girder-nya sendiri. Kondisi tersebut mengindikasikan, rangka baja yang terpasang sesuai hasil pekerjaan Dinas PUPR Pemerintah Aceh tahun 2018, tidak mampu menahan beban atau struktur pelat lantai beton yang dibangun di atasnya atau potensi mengalami gagal konstruksi.

Atas kondisi jembatan yang terpasang dan terjadi lendutan tersebut, Kepala Dinas PUPR menjelaskan, secara struktur rangka baja yang terpasang adalah tidak sesuai dengan desainnya dan hal tersebut juga telah disampaikan pihak pabrikan rangka baja sesuai dengan Notulen Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Jembatan Gigieng Tahap II (2019), yang dilaksanakan tanggal 22 November 2019.

Rapat koordinasi diselenggarakan Dinas PUPR Pidie atas kejadian pembangunan jembatan tidak sesuai atau keadaan jembatan mengalami kelendutan atau defleksi.

Rapat tersebut juga melibatkan pihak penyedia baja atau pihak pabrikan baja. Penjelasan dari pihak pabrikan baja menyatakan, secara perhitungan struktur untuk baja yang terpasang pada Jembatan Gigieng, tidak mampu menahan beban di atasnya karena kesalahan dari input data pembebanan pada saat produksi baja.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perencanaan pembangunan lantai Jembatan Gigieng dana Otsus tahun 2019 belum memperhitungkan kekuatan Girder jembatan yang terpasang.

Pemeriksaan selanjutnya diketahui, proses awal pelaksanaan pengerjaan bangunan jembatan tidak dilengkapi dengan data pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran (MC Nol) yang akan dilaksanakan rekanan.

Penjelasan dari konsultan pengawas pekerjaan diketahui, pihak penyedia tidak menyampaikan permintaan untuk melakukan pengukuran dan pemeriksaan detil terhadap rencana pelaksanaan pekerjaan, namun tetap melanjutkan pengerjaan bangunan jembatan.

Atas kondisi tersebut, konsultan pengawas telah mengingatkan penyedia namun tidak terdapat bukti tertulis dan diketahui juga tidak ada peringatan yang disampaikan Pengguna Anggaran maupun PPTK atas tidak dilakukannya MC Nol tersebut.

Selain itu juga diketahui tidak terdapat laporan harian pekerjaan yang dibuat penyedia CV ABS. Sebaliknya, berdasarkan laporan bulanan pengawasan pekerjaan dari konsultan pengawas CV ZS diketahui, realisasi fisik pekerjaan sampai dengan 31 Oktober 2019 adalah sebesar 16,51 persen dan sampai dengan berakhir kontrak tanggal 12 Desember 2019 diketahui.

Selain itu, tidak terdapat laporan kemajuan realisasi fisik pekerjaan atau realisasi pekerjaan sebelum pajak sebesar Rp214.441.725,94 [16,51% x (Rp1.428.745.600,00 - Rp129.885.963,80)]. 

Berdasarkan kondisi tersebut diketahui, realisasi pembayaran uang muka melebihi realisasi fisik pekerjaan yang dapat diterima sebesar 13,49% (30% - 16,51%) sebesar Rp171.536.628,48. Sebelum PPN [13,49% x (Rp1.428.745.600,00 - Rp129.885.963,80)].

Atas pekerjaan fisik yang dilaksankan penyedia senilai Rp214.441.725,94 dan diketahui tidak dapat digunakan dan menurut Laporan Hasil Pemeriksaan Perkuatan Struktur Jembatan Gigieng dari Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala. Untuk penanganan atas kondisi tersebut dengan cara membongkar seluruh beton pelat lantai yang telah terpasang. 

Penelusuran lebih lanjut atas pencatatan Jembatan Gigieng pada KIB Dinas PUPR diketahui dan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan Rp3.963.908.677,00-. Diantaranya Rp428.623.680,00-, merupakan nilai SP2D atas uang muka pekerjaan pembangunan Jembatan Gigieng (Tahap II) tahun 2019.

Nah, kondisi tersebut telah mengakibatkan, adanya indikasi kerugian atas pekerjaan pembangunan Jembatan Gigieng, yang berpotensi mengalami kegagalan konstruksi minimal Rp381.864.733,00-, dari pengeluaran APBK tahun 2019.

Aset tetap berupa Jembatan Gigieng tidak dapat dimanfaatkan secara tepat waktu, sesuai tujuan pembangunannya, serta penyajiannya dalam Neraca per 31 Desember 2019 senilai Rp3.963.908.677,00-, tidak menunjukkan kondisi riil fisiknya.

Fakta pahit ini disebabkan; konsultan perencana pembangunan Jembatan Gigieng tahun 2019, tidak memperhitungkan kekuatan rangka baja dalam mendesain struktur lantai jembatan.

Kedua,  PPTK, penyedia jasa dan konsultan pengawas belum sepenuhnya memedomani ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi; dan Kepala Dinas PUPR selaku pengguna anggaran tidak cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan sesuai kewenangannya. 

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Kepala Dinas PUPR sependapat dengan penjelasan bahwa, progress realisasi pekerjaan sesuai laporan pengawasan oleh konsultan supervisi sampai dengan 31 Desember 2019, sebesar 16,51 persen sehingga sisa penarikan uang muka adalah sebesar 13,49 persen yang akan disetorkan kembali. 

Terhadap temuan tak elok ini, BPK merekomendasikan kepada Bupati Pidie untuk, menginstruksikan Kepala Dinas PUPR mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran uang muka kepada penyedia Rp171.536.628,48-,  dengan menyetorkan ke kas daerah.

Memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPTK, Penyedia Jasa, Konsultan Pengawas, dan Konsultan Perencana. Menyelesaikan perhitungan hak dan kewajiban antara Dinas PUPR dengan pihak Penyedia Jasa, Konsultan Pengawas, dan Konsultan Perencana atas pekerjaan konstruksi yang tidak dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, menyusun dan mengusulkan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka penyelamatan bangunan Jembatan Gigieng dari risiko kegagalan konstruksi serta mempertanggungjawabkan kerugian atas pembangunan jembatan Rp214.441.725,94-,  yang tidak dapat digunakan.***

Komentar

Loading...