Breaking News

Terima Dua Surat Peringatan dari Irwandi Yusuf-Miswar Fuady

Tiyong Pertanyakan Uang dari Kesbangpol dan Dugaan Laporan Fiktif

Tiyong Pertanyakan Uang dari Kesbangpol dan Dugaan Laporan Fiktif
Samsul Bahri dan Irwandi Yusuf.
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Ketua Partai Nanggroe Aceh (PNA) hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Peusangan, Kabupaten Bireuen Samsul Bahri atau akrab disapa Tiyong mempertanyakan pengunaan dana pembinaan partai politik (parpol) dari Pemerintah Aceh melalui Dinas Kesbangpol Aceh yang digunakan Irwandi Yusuf dan Miswar Fuady saat menjadi Ketua Umum dan Sekjen PNA sebelum KLB.

Selain itu, Tiyong juga menduga, pengunaan dana tersebut adalah fiktif. “Sebenarnya saya malas untuk menanggapi karena surat bulut (tidak jelas). Surat gila itu,” tegas Tiyong saat dikonfirmasi media ini, Jumat sore di Banda Aceh.

Bahkan menurut Tiyong, satu sisi diminta kembalikan uang. Padahal setiap pengambilan uang partai atas tanda tangan ketua umum dan sekretaris jenderal. “Kalau masih merasa Ketua Umum dan Sekjend, berarti mereka berdua yang kelola uang partai. Jadi, tidak ada urusan dengan Tiyong,” ujar Samsul Bahri.

Tiyong menegaskan kembali, bila Irwandi Yusuf dan Miswar Fuady masih mengaku sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nanggroe Aceh, untuk apa minta uang itu lagi. “Untuk apa minta kembalikan, saya tidak ambil uang partai,” kata Tiyong.

Karena itulah, Samsul Bahri mempertanyakan uang Partai Nanggroe Aceh dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh yang telah diambil pada Desember 2020 lalu.

“Kemarin baru diambil Desember 2020, Rp 217 juta Kesbangpol. Uang itu dibawa kemana, itu uang partai,” gugat Samsul Bahri, buka kartu. Bahkan, Samsul Bahri juga menyebut, pelaporan pengambilan uang di Kesbangpol Aceh, diduga fiktif. “Laporan itu fiktif, tidak ada kegiatan cuma ada laporan," beber Tiyong kembali.

Tak hanya 2020 saja. Dugaan sama juga terkait pengambilan uang partai tahun 2019 di Kesbangpol Aceh. “ Tahun 2019 juga dibuat laporan fiktif, tidak ada kegiatan partai. Itu liciknya Miswar Fuady,” tegas Samsul Bahri, balik menyerang.

Mengenai 30 persen kontribusi anggota DPR Aceh dari Fraksi PNA, Samsul Bahri mengakui itu kesepakatan anggota DPRA dan kemana mau diarahkan uang tersebut. “Itu kesepakatan. Karena salah satu anggota DPRA yaitu, Darwati A.Gani tidak menyerahkan kontribusi dan tidak ada yang paksa,” sebut Tiyong.

Begitupun, Samsul Bahri tidak membantah iuran sebesar 30 persen dari kontribusi gaji anggota DPRA Fraksi PNA, masuk pada rekeningnya.

“Ya, 30 persen terima di rekening saya. Saya gunakan untuk kebutuhan partai. Hari ini sewa kantor saya yang bayar, tidak pernah mereka yang bayar,” tegas dia kembali. 

Untuk kantor yang dimaksud Samsul Bahri, termasuk untuk biaya listrik, air dan gaji beberapa karyawan yang dipekerjakan di Kantor DPP-PNA.

Karena itu, menurut Tiyong, terkait masalah perintah Irwandi Yusuf, sebaliknya dirinya juga mengaku bisa perintah memberi sebagai Ketua Umum DPP-PNA.

“Yang terdaftar versi 2017 itu versi mereka. Kalau versi saya tetap setelah KLB, itu sudah selesai cuma menunggu proses SK saja, sebabbelum keluar,” jelas Tiyong.

Dua surat untuk Samsul Bahri.

Tak hanya itu, Tiyong juga mempersoalkan adanya dugaan Irwandi Yusuf yang bebas menggunakan fasilitas elektronik seperti telpon seluler dalam Lapas.

“Sekarang apapun dilakukan, harus seizin Kalapas, tidak semena-mena membuat manuver ini-itu. Apalagi sekarang mudah sekali komunikasinya keluar dengan sejumlah media pers. Berarti dia bisa pakai telpon seluler di Lapas, itu bisa bahaya,” kata Tiyong.

Menurut Tiyong, Irwandi Yusuf harus sadar dengan kondisi dan posisi diri saat ini. Sebab, secara etika seorang narapidana koruptor tidak mungkin bisa berbuat banyak.

“Sengaja dibuat permainan untuk menghacurkan Partai Nanggroe Aceh. Apa mungkin seorang narapidana koruptor mengelolal partai politik,” kata Tiyong bertanya. Tak hanya itu, bahkan setelah bebas hak politiknya juga dicabut.

Sebelumnya Irwandi Yusuf-Miswar Fuady ada mengeluarkan surat peringatan (SP1) kepada lima anggota DPRAdari Fraksi PNA. Salah satunya terhadap Samsul Bahri. Bahkan, dia menerima dua surat peringatan pertama (SP1).

Isi surat pertama dengan Nomor 539/DPP-PNA/III/2021, Irwandi Yusuf-Miswar Fuady selaku ketua umum dan sekretaris jenderal, menegur Samsul Bahri karena menolak memberikan kontribusi dan tidak berkunjung ke Lembaga Persyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, untuk bertemu Irwandi.

Surat kedua yang juga surat peringatan (SP1) dengan Nomor:544/DPP-PNA/III/2021, Irwandi Yusuf-Miswar Fuady memberitahukan kepada Samsul Bahri telah dibuka rekening giro di Bank Aceh Syariah.

Karena itu, pada diktuk kedua bunyi surat tersebut, meminta Samsul Bahri mengembalikan kontribusi anggota DPRA dari Fraksi PNA yang masuk ke rekeningnya dan  diminta untuk mengembalikan ke rekening DPP-PNA.

“Terkait hal tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh memberikan waktu sampai dengan tanggal 19 Maret 2021. Dan apabila sampai batas waktu yang ditentukan, saudara belum mengembalikannya, maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh akan memberikan Surat Peringatan Kedua,” begitu penegasan Surat DPP-PNA, tanggal 5 Maret 2021 yang ditanda tangan Ketua Umum Irwandi Yusuf dan Sekretaris Jenderal Miswar Fuady.

Lantas, apa reaksi Sekjed PNA Miswar Fuady atas pengakuan Tiyong, terutama dugaan pelaporan pertanggungjawaban dana di Kesbangpol Aceh yang diduga fiktif?Hingga berita ini diunggah, media ini belum berhasil mengkonfirmasi Miswar. Pesan yang dikirim melalui WhatsApp (WA) hingga Jumat malam tak berbalas. Dihubungi melalui telepon seluler juga tak diangkatnya.***

Komentar

Loading...