Breaking News

Pelantikan Pimpinan DPR Aceh dan Interupsi Darwati

Tiyong: Harus Legowo, Mari Besarkan Partai

Tiyong: Harus Legowo, Mari Besarkan Partai
Samsul Bahri (Foto: Dok. MODUSACEH.CO)
Penulis
Rubrik

Darwati A Gani menolak pengiriman susunan Fraksi PNA di DPRA. Dia menilai tak sesuai aturan. Konflik pergantian Ketua Harian dan Sekjend DPP-PNA masih berlanjut di ke pengadilan.

MODUSACEH.CO | INTERUPSI itu datang dari Ketua Harian Partai Nanggroe Aceh (PNA) Darwati A. Gani versi Irwandi Yusuf. Disampaikan, pada penghujung Sidang Paripurna Istimewa, pelantikan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Jumat sore, 15 November 2019.

Darwati A mempersoalkan pengusulan personalia struktur Fraksi PNA di DPR Aceh. Dia keberatan dengan pengiriman nama struktur Fraksi PNA di DPR Aceh.

Alasannya, penunjukan fraksi adalah perpanjangan tangan partai di dewan. “Karena itu, sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, penetapan ketua fraksi merupakan wewenang ketua umum yang diputuskan melalui surat resmi atau SK,” kata Darwati.

Darwati A Gani juga menyinggung, penetapan ketua fraksi dimaksud, harusnya berdasarka surat keputusan (SK) dari Ketua Umum PNA yang terdaftar di Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Yang dimaksud Darwati adalah; Irwandi Yusuf yang juga suaminya.

“Penetapan ketua  fraksi atau perangkatnya adalah wewenang pimpinan PNA yang di buat dalam bentuk SK. Selama ini dibuat Ketua Umum  PNA seperti terdaftar di Kemenkumham,” tegas Darwati A Gani.

Karena alasan itupula, Ketua Harian PNA versi Irwandi Yusuf ini dengan tegas menolak penetapan fraksi serta kelengkapannya. “Karena itu, pada kesempatan ini saya menolak penetapan fraksi  dan segala kelengkapannya, yang dilakukan tidak berdasarkan aturan hukum,” tegas Darwati A Gani.

Itu sebabnya, Darwati meminta Ketua DPR Aceh, harus taat aturan, karena tugas lembaga dewan, salah satu tugasnya membuat aturan perundang-undangan. “Jangan sampai membuat aturan yang cacat hukum,” kata Darwati A Gani.

Sebelumnya, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRA membaca dua surat masuk. Pertama, keputusan atau pengesahan pimpinan DPR Aceh dari Mendagri RI. Kedua, usulan pimpinan dan anggota Fraksi PNA, yang sempat tertunda beberapa waktu lalu, karena konflik internal.

Nah, berdasarkan nama yang dikirim DPP PNA versi Samsul Bahri alias Tiyong disebutkan. Ketua Fraksi PNA adalah, Safrizal alias Gam-gam. Wakil KetuaMukhtar Daud, Teuku Haidar (sekretaris), Darwati A Gani (bendahara). Samsul Bahri serta Reza Fahlevi Kirani (anggota).

Lantas bagaimana respon Tiyong? Dia menanggapi ringan. Menurutnya, setelah pimpinan  DPR Aceh membacakan kelengkapan Fraksi PNA di DPRA, maka tidak ada lagi persoalan.

“Di DPRA ada enam anggota DPRA dari PNA. Dalam sidang paripurna pimpinan membacakan susunan Fraksi PNA, setelah ditetapkan pimpinan fraksi dan anggota fraksi, maka tidak ada masalah lagi,” kata Samsul Bahri melalui sambungan telpon, Sabtu, 16 November 2019.

Tiyong mengaku, penolakan Darwati A Gani, itu janggal. Sebab, dari enam anggota DPRA dari PNA. Hanya, Darwati yang tidak membubuhkan tanda tangan. Sementara lima lainnya sudah sepakat.

Selain itu, bila pengangkatan Ketua Fraksi PNA versi Irwandi Yusuf, maka hanya Darwati yang sepakat.  Ketika dia menolak, Ibu Darwati tidak mungkin masuk fraksi lain sendiri. Dia harus bergabung di Fraksi PNA,” tegas Samsul Bahri, Sabtu pekan lalu.

20191119-darwati

Samsul Bahri atau Tiyong adalah Ketua Umum PNA hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Bireuen, pada September 2019 lalu. Dia berharap, penolakan Darwati itu biasa, namun jangan karena faktor tidak puas. “Menolak karena tidak ada kepuasan, itu biasa dalam politik. Ketidak puasan hati itu kami anggap hal biasa,” katanya.

Namun Samsul Bahri mengingatkan, Darwati A Gani juga bahagian anggota DPRA dari PNA. Maka, dalam urusan kelengkapan susunan fraksi di DPR Aceh, lima anggota DPRA dari PNA sudah sepakat terhadap susunan fraksi PNA yang dikirim ke pimpinan DPR Aceh.

“Karena kami lima sudah sepakat. Kalau satu orang menolak, tidak mungkin kami ikut satu orang,” tegas Samsul Bahri, Sabtu pekan lalu melalu sambungan telpon.

Karena itu, Samsul Bahri berharap, untuk kemajuan PNA ke depan, terutama menghadapi masalah besar rakyat Aceh, maka persoalan kecil jangan diperdebatkan lagi.

“Harapan saya sebenarnya, mundur satu langkah demi PNA. Jangan diperdebatkan lagi hal-hal yang kecil untuk menghadapi hal-hal besar ke depan. Saya juga tidak ketua fraksi,” jelas mantan anggota DPRA dari PA Periode 2009-2014 itu.

Namun, bila Darwati A Gani mempersoalkan susunan Fraksi PNA di DPRA dengan alasan hukum. Samsul Bahri mengakui bahwa, kepengurusan yang terdaftar di Menkumham versi Irwandi Yusuf sebagai Ketua Umum PNA, juga ada nama Sekretaris Jenderal DPP-PNA Miswar Fuady.

“Irwandi memang ketua umum. Tetapi ada Sekjen  Miswar Fuady. Lumrahnya surat partai politik, ditandatangani Ketua Umum dan Sekjend,” sebut Tiong.

Makanya, pada paripurna sebelumnya susunan Fraksi PNA di DPRA, sudah pernah diusulkan. Ketika itu, pengusulannya dua versi. Yaitu, versi Irwandi Yusuf dan Samsul Bahri. Karena dualisme, maka ditolak pimpinan dewan.

“Saya tanda tangan sebagai Ketua Harian dengan Sekjend. Dan, Irwandi Yusuf juga tanda tangan, maka ada dua versi. Sehingga tidak bisa dibaca karena ada dualisme kepemimpinan,” jelas Samsul Bahri.

Samsul Bahri mengatakan, menjalankan organisasi partai tak sama dengan mekanisme perusahaan pribadi. Jika perusahaan, boleh ambil kebijakan pribadi. “Ini organisasi politik, kalau direktur perusahaan bisa ambil kebijakan pribadi. Tetapi kalau organisasi politik tidak bisa,” jelasnya.

Konon, Irwandi Yusuf sudah lama tak berkecimpung dalam partai, lantaran Gubernur Aceh non aktif itu sedang menjalani proses hukum di Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Atau diputuskan terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dan kedua, Pengadilan Tipikor Jakarta serta Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta (banding).

Saat itu, Irwandi sedang mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Karena itu, politisi partai lokal ini berharap, bila sepakat membesarkan partai, maka harus logowo.

Jadi sebut Tiyong, jangan ketika tidak dapat sesuatu, maka melakukan protes. Sebaliknya, bila putusan pengadilan memenangkan kepengurusan PNA versi Irwandi Yusuf, maka Tiyong mempersilahkan untuk merombak susunan Fraksi PNA di DPRA.

“Nanti kalau memang di pengadilan dikembalikan pada Irwandi dan Miswar Fuady, buat surat lain dan rombak personalia fraksi,” sebut Tiong.***

Komentar

Loading...