Breaking News

Terkait Temuan BPK RI

Tim Tipikor Polres Sabang Periksa Kadis PU dan Staf

Tim Tipikor Polres Sabang Periksa Kadis PU dan Staf
dok. MODUSACEH.CO

Sabang |Tim penyidik dari Unit III, Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Sabang, sejak beberapa pekan lalu, mulai memanggil dan meminta keterangan dari Kepala Dinas  Pekerjaan Umum (PU) Sabang Mahmud dan stafnya, Kabid Cipta Karya Harry Susetya ST, MT. Termasuk rekanan PT. Ryan Permata Indah Junaidi, konsultan perencana Aan serta PPTK Maulana.

Pemanggilan ini terkait adanya kelebihan bayar Rp 2 miliar lebih dari kegiatan (proyek) pematangan lahan dan pembentukan badan jalan Cot Maha Raja, Gampong Batee Shoek, Kecamatan Suka Karya, Kota Sabang, yang dikerjakan PT Tyan Permata Indah.

Nah, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Aceh tahun anggaran 2015 dan 2016 terhadap Pemko Sabang, ditemukan indikasi kerugian negara tersebut.  Lalu, Fraksi Partai Aceh dan Fraksi Partai Nasional Bersatu, meminta Polres Sabang, melalui pimpinan DPRK setempat, untuk mengusut dugaan tak elok ini. “Fraksi Partai Aceh meminta kepada Kadis PU Kota Sabang segera menindak lanjuti laporan hasil audit BPK RI tersebut, agar tidak merugikan Sabang dan tidak menjadi permasalahan hukum di kemudian hari,” kata Hamdani, Ketua Fraksi PA, DPRK Sabang, dalam pendapat akhir fraksinya, 1 Agustus 2016 lalu.

Begitupun, pihak Polres Sabang meminta kepada Kadis, rekanan serta pihak terkait untuk segera menyetor atau mengembalikan kelebihan bayar tersebut. Jika tidak, maka akan dilanjutkan proses hukum.

Kadis PU Sabang Mahmud membenarkan bahwa dirinya dan sejumlah pihak telah diminta keterangan oleh penyidik Polres Sabang, terkait kelebihan bayar tersebut. Menurutnya, proses itu telah diselesaikan pihaknya dan rekanan. “Sudah, sudah diselesaikan semuanya,” kata Mahmud.

Keterangan berbeda justeru datang dari PPTK, Dinas PU Sabang, Maulana. Selain mengaku dirinya ikut dimintai keterangan. Dia juga menyebutkan, dari Rp 2 miliar lebih perkiraan yang disampaikan BPK RI Perwakilan Aceh melalui LHP. Pihaknya sudah menyetor Rp 540 juta pada kas negara. Sisanya sekitar Rp 356 juta masih dalam proses pengembalian secara bertahap.

Lantas, mengapa terjadi kelebihan bayar dan benarkah dugaan fulus tersebut ada mengalir pada pihak-pihak tertentu? “Tidak ada, itu fitnah, itu politik,” bantah Kadis PU Sabang, Mahmud. (selengkapnya, baca di edisi cetak Tabloid MODUS ACEH, beredar, Senin, 23 Oktober 2017).***

Komentar

Loading...