Terkait Anggaran Tahun Jamak APBA 2020

Koordinator Tim Pembela Jokowi (TPJ) Aceh: Kami Minta Presiden Evaluasi Pejabat Kemendagri

Koordinator Tim Pembela Jokowi (TPJ) Aceh: Kami Minta Presiden Evaluasi Pejabat Kemendagri
Koordinator Tim Pembela Jokowi (TPJ) Aceh Imran Mahfudi, SH. MH (Foto: Dok. MODUSACEH.CO)
Penulis
Rubrik

Banda Aceh I Koordinator Tim Pembela Jokowi (TPJ) Aceh Imran Mahfudi, SH. MH, minta kepada Presiden untuk mengevaluasi pejabat di Kementrian Dalam Negeri, khususnya yang bertanggung jawab dalam melakukan koreksi APBA Tahun 2020.

Alasan Imran Mahfudi atau akrab disapa Boim ini,  karena pejabat tersebut dinilai telah lalai dalam menjalankan tugasnya, terutama terkait Anggaran Tahun Jamak APBA 2020. 

Sebab, jelas dan terang benderang bertentangan dengan PP 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terutama Pasal 92 ayat (4). Disebutkan, Penandatangan Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD dilakukan bersamaan dengan Penandatangan KUA dan PPAS.

Faktanya sebut Boim, yang terjadi dalam penganggaran proyek multy years (tahun jamak) pada APBA 2020, baru diajukan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah kepada DPRA tanggal 2 September 2019 dan ditandatangani MoU pada tanggal 10 September 2019 oleh Pimpinan DPRA Periode 2014-2019 dengan Plt Gubernur Aceh, tanpa melalui Sidang Paripurna DPRA.

"Menurut hemat kami tidak mungkin pejabat di Kementrian dalam Negeri tidak memahami mekanisme penganggaran tahun kamak, apalagi dalam kasus APBA 2020 sangat jelas dan secara gamblang langsung dapat ketahui bahwa pengajuan Anggaran Tahun Jamak bertentangan dengan PP 12/2019," ungkap Boim melalui siaran pers yang dikirim ke media ini, Sabtu, 26 September 2020 malam.

Masih kata Boim. "Apalagi jumlah anggaran yang akan digelontorkan mencapai 2,7 triliun, sehingga patut diduga ada perbuatan melawan hukum dalam proses pengusulan dan penetapan Anggaran Tahun Jamak APBA 2020. Termasuk dalam proses koreksi di Kementrian Dalam Negeri.

"Kami mendesak Presiden Jokowi untuk mengevaluasi dan memberi sanksi pejabat di Kementrian Dalam Negeri yang bertanggung dalam melakukan koreksi APBD, dan jika memang ada indikasi perbuatan melawan hukum dalam proses koreksi APBA 2020 supaya diusut sampai tuntas," tegas Imran Mahfudi, SH. MH,  Koordinator Tim Pembela Jokowi (TPJ) Aceh.***

Komentar

Loading...