Korupsi Pengadaan Ternak di Lhokseumawe

Tiga Terdakwa Dituntut Delapan dan Tujuh Tahun Penjara  

Tiga Terdakwa Dituntut Delapan dan Tujuh Tahun Penjara  

 Banda Aceh |  Mantan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe, Rizal (52) bersama dua bawahannya, Dahliana (47) dan Izmunazar (43), terdakwa kasus dugaan korupsi program aspirasi anggota DPRK Lhokseumawe tahun 2014, di DKKP Lhokseumawe senilai Rp 14,5 miliar, dijerat depalan dan tujuh tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhoksemawe, Fery Ihcsan, SH., MH dan kawan-kawandi Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat (30/11/18) sore.

Alasan JPU, ketiganya telah merugikan negara mencapai Rp 8 miliar lebih. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa drh. Rizal delapan tahun penjara dengan ketentuan selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya, ditambah denda Rp 200 juta, subsider enam bulan penjara dengan memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam penjara,” sebut Fery Ihcsan, membacakan surat dakwaan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Elly Yurita,SH., MH (ketua) bersama Dr. Edward dan  Nani, SH. (anggota).

Dalam surat tuntutan yang dibacakan secara terpisah, Fery Ihcsan menuntut Dahliana (47), Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Ismunazar (43) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sama- sama dihukum penjara tujuh tahun dengan denda Rp 200 juta subsider enam bulan penjara.

Fery menyatakan, ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, menurut hukum bersalah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana dalam dakwaan primaer.

Menurut Fery,  hal-hal yang meringankan, ketiga terdakwa tidak pernah dihukum dan berlaku sopan selama persidangan serta mengakui kesalahan. Sementara, yang memberatkan, ketiganya tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ketiganya juga dibebankan uang perkara Rp 10 ribu.

Menanggapi tuntutan tersebut, pengacara tiga terdakwa diwakili Zulfan, SH mengatakan. Sebenarnya, kasus ini terjadi penyelewangan di lapangan. Bukan di DKPP seperti yang dituduhkan JPU Kejari Lhokseumawe. Seharusnya, ini merupakan perbuatan pasif dan tidak melawan hukum. Itu merupakan, kewenangan yang tidak dilakukan.

“Kecuali, secara bersama –sama melakukan korupsi dan menimbulkann kerugian negara dan dinikmati secara bersama-sama dan tidak ada itikat untuk mengembalikan, itu sah-sah saja. Karena, dalam persidangan,  beberapa kelompok bahkan mencabut BAP dan mengakui telah menirima program itu. Dan lebih tepat dikenakan Pasal 3, karena dia pasif,” tegas Zulfan. Itu sebabnya, dia mengaku akan mengajukan pledoi secara tertulis dalam sidang lanjutan, Jumat pekan depan.

Sebelumnya, Pemko Lhokseumawe melalui DKPP setempat memplot dana Rp 14,5 miliar dalam APBK tahun 2014 untuk pengadaan ternak berupa lembu. Selanjutnya, lembu tersebut dibagikan pada puluhan kelompok masyarakat di Kota Lhokseumawe.

Namun, pada akhir tahun 2015, pihak kepolisian menemukan adanya indikasi korupsi, sehingga mulai melakukan penyelidikan dan ditemukan data, adanya dugaan pengadaan sejumlah lembu adalah fiktif.

Pada pertengahan Juni 2017 lalu, penyidik meningkatkan status kasus ini dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Lalu, menetapkan tiga tersangka, yakni Dahliana (47) sebagai Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Ismunazar (43) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Rizal, Mantan Kepala DKPP Lhokseumawe. Bagaimana pengakuan sejumlah ketua kelompok pada media ini? Simak kupasannya pada edisi cetak yang terbit, Senin (24/9/18), pekan depan.***

 

Komentar

Loading...