Dikukuhkan Kembali Sebagai Wali Nanggroe Aceh X

Tgk Malik Mahmud: Saya Tidak Ambisi Jabatan!

Tgk Malik Mahmud: Saya Tidak Ambisi Jabatan!
Humas DPR Aceh

Banda Aceh | Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar kembali dikukuhkan sebagai Wali Nanggroe Aceh X periode 2018-2023. Prosesi pengukuhan berlangsung dalam Sidang Paripurna DPR Aceh, disaksikan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dan unsur Forkopimda Aceh serta pimpinan partai politik, Jum'at (14/12/2018) malam.

Dalam sambutannya, Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar mengaku tidak berambisi kembali menjabat Wali Nanggroe Aceh X. Namun, banyak harapan yang disampaikan berbagai pihak agar dirinya kembali memimpin lembaga Wali Nanggroe. Hal itu kata Tgk. Malik Mahmud, karena keinginannya memperjuangan kepentingan Aceh ke depan yang dinilai masih tersedia baginnya.

"Dapat kami sampaikan, tidak ada niat ataupun keinginan menutupi dan atau ambisi kekuasaan dalam proses pemilihan Wali Nanggroe ini. Yang ada hanya kami mengambil peran dalam pertimbangan manfaat dan mudharat untuk mencapai kemakmuran anak dan cucu Aceh di masa depan, serta pertimbangan situasi damai yang telah dinikmati rakyat Aceh selama ini," ungkapnya.

Menurut Malik Mahmud, belum maksimalnya keberadaan lembaga Wali Nanggroe sebagaimana harapan masyarakat, dikarenakan terjadinnya dua kali perubahan qanun dalam satu periode kepemimpinannya, sejak lembaga itu terbentuk 2013 lalu. Kondisi tersebut kata Malik menjadi kendala koordinasi administrasi dan keuangan bagi pelaksanaan kegiatan lembaga itu.

"Besar harapan kami kepada saudara Gubernur agar memperhatikan perangkat kerja yang dilekatkan pada lembaga Wali Nanggroe yang bertindak sebagai support sistem," ujarnya.

Selain itu, untuk menciptakan sinergitas dalam komunikasi yang baik guna menyukseskan berbagai program kerja lembaga Wali Nanggroe. "Suksesnya program kerja membuat masyarakat tidak keliru dalam menilai lembaga Wali Nanggroe. Termasuk dalam soal proses suksesi Wali Nanggroe saat ini yang tidak berjalan secara baik," pungkasnya.

Sebelumnya, Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe Aceh yang terdiri dari Majelis Tuha Peut, Tuha Lapan dan Majelis Fatwa (Mufti) menetapkan kembali Tgk. Malik Mahmud Al Haytar sebagai Wali Nanggroe Aceh X, dalam musyawarah lembaga tersebut, Jum'at (7/12/2018). 

Pemilih itu, sesuai Qanun Nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, dan Qanun Nomor 9 tahun 2013 tentang perubahan Lembaga Wali Nanggroe. Lantas, sejumlah pihak di Aceh menganggap pemilihan itu cacat hukum.***

Komentar

Loading...