Ketua Kadin Aceh Makmur Budiman Kembali Suarakan Bank Konvesional

Tgk. H. Tu Bulqaini: Permintaan Ketua Kadin Aceh Bertentangan dengan Syariat Islam

Tgk. H. Tu Bulqaini: Permintaan Ketua Kadin Aceh Bertentangan dengan Syariat Islam
Foto: bankaceh.co.id

Banda Aceh | Sejak awal Agustus 2020, beberapa penolakan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kembali bermunculan. Ini pertama kali disuarakan Ketua KADIN Aceh, Makmur Budiman. Dia meminta dua model lembaga keuangan, syariah dan konvesional secara paralel hadir di Aceh.

Gayung bersambut dan seolah satu suara. Qanun yang seharusnya diimplementasikan pada awal tahun 2021, kembali marak diperbicangkan. Termasuk Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin dan Dewan Pertimbangan PDIP Provinsi Aceh, Karimun Usman, juga meminta Qanun LKS ditinjau ulang karena memaksa hak masyarakat Aceh untuk mengharuskan transaksi di Bank Syariah.

Menariknya, pengamat ekonomi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Rustam Efendi, menyarankan penundaan implementasi hingga 5-10 tahun pasca Qanun LKS diundangkan tahun 2018.

Tapi, pendapat beda justeru datang dari Wakil Dekan I FEBI UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Dr Hafas Furqani, M.Ec. Dia mengkritik pernyataan Makmur Budiman. Katanya, Qanun No. 11 Tahun 2018, tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak menghambat perekonomian Aceh.

Sebab, transaksi perekonomian dilakukan dengan baik melalui Bank Syariah. Justru tidak hanya meningkatkan perekonomian bahkan transaksi-transaksi yang dilakukan itu ada keberkahannya karena menggunakan transaksi halal (bukan riba).

“Bank syariah dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Riba sudah tidak ada lagi. Sedangkan bank konvensional masih ada riba. Riba yang berasal dari bunga, yang diambil dari pinjaman dan diberikan kepada nasabah. Sedangkan bank syariah bunganya sudah tidak ada lagi. Artinya sudah terbebas dari riba. Prinsip dasar yang lain, dalam prakteknya perbankan syariah memiliki segala produk-produk atau jasa dan layanan yang tidak ada pada bank konvensional,”  kata Hafas Furqani pada media ini.

Menurutnya, seluruh produk-produk atau jasa yang ada di bank konvensional itu ada pada pedanaan produknya. Pada perbankan syariah tidak ada produk apapun yang tidak ada versi syariahnya di perbankan syariah. Artinya seperti biasa saja, tidak ada sistem yang di rugikan karena kita bisa bertransaksi dengan bank syariah.

Dalam proses pemberlakuan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Pada bank konvensional diminta untuk menyesuaikan diri dengan qanun ini. Maksudnya, bank-bank konvensional diminta untuk mengubah konveksi kepada praktek bank syariah.

Jadi, tabungan nasabah diimigrasikan ke bank syariah. Proses transisinya selama tiga tahun dan proses ini sudah berjalan dengan baik.

Targetnya diperkirakan akhir tahun ini selesai proses migrasi itu. Dan, Januari tahun depan, bank-bank konvensional sudah berhasil dikonvensikan ke bank syariah. Perbankan sendiri menyambut baik qanun ini dan mereka siap melakukan konvensi itu tepat waktu dan tidak ada masalah dari segi perbankannya.

Tak hanya itu, Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, merupakan implementasi dari qanun sebelumnya tentang pokok-pokok syariah Islam yang menginginkan seluruh transaksi perekonomiannya menjadi transaksi muamalat di Aceh. Ini sesuai dengan syariat Islam.

Seharusnya seluruh lapisan masyarakat menyambut qanun ini, karena qanun telah membebaskan masyarakat Aceh dari transaksi keuangan yang mengandung riba dan bebas dari riba. Termasuk membebaskan putra putri Aceh yang bekerja dari tempat-tempat yang mengandung riba.

“Perekonomian Aceh tidak akan mundur, karena transaksi bisnis yang ada di perbankan konvensional, sebab dapat dialihkan ke perbankan syariah, termasuk kekhawatiran transaksi luar negeri. Beberapa Bank Syariah, seperti BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah sudah masuk dalam bank buku ketiga," ulas Hafas.

Artinya, bank yang memiliki modal besar dapat melakukan transaksi valuta asing (valas). Pembayaran luar negeri, valuta asing dan pemberian LC (Letter of Credit) untuk ekspor dan impor. Jadi, perbankan syariah di Aceh tidak akan membuat perekonomian Aceh menurun,” katanya.

Namun lanjutnya, keseluruhan aset-aset bank konvensional yang di konversikan ke bank syariah menjadi milik bank syariah. Maksdunya, akan terjadi peningkatan aset bank syariah. Cabang-cabang konvensional ditutup dan semuanya menjadi aset milik bank syariah. Demikian juga dengan karyawannya akan menjadi karyawan bank syariah.

Nasabah yang menggunakan bank konvensional, sekarang dalam proses migrasi (perpindahan). Artinya semua bank telah meminta nasabah untuk melakukan perpindahan rekening ke bank syariah dan diberikan batas waktu.

Bila batas waktu telah habis, maka bagi nasabah yang belum melakukan pergantian, maka pihak bank akan melakukan pergantian rekening nasabah menjadi rekening syariah dan seluruh transaksi bank konvensional akan diubah ke bank syariah.

“Keuangan syariah ini merupakan tren baru dalam perekonomian. Seharusnya Aceh mengambil peluang ini, perekonomian syariah memiliki berbagai variasi, seperti pariwisata syariah, produk halal, ekonomi halal, hotel syariah. Dimensi ini lah yang seharusnya dijadikan peluang untuk peningkatan perekonomian Aceh,” sebutnya.

Seharusnya, sambung Hafas, KADIN Aceh dibawah kepemimpinan Makmur Budiman melihat peluang untuk menjadikan Aceh sebagai kiblat perekonomian berbasis syariah. Ini merupakan peluang besar yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Jika kita cerdas kita dapat mengambil peluang ini dengan baik. Seperti Lombok yang menjadikan daerahnya menjadi dinasti halal.

“Saat inilah kesempatan kita jadikan Aceh sebagai pusat perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di nusantara. Hanya Aceh yang memiliki hak istimewa dengan adanya Qanun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Qanun ini didukung penuh pemerintah pusat, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” jelasnya.

Pimpinan Markaz Al-Ishlah Al-Aziziyah, Tgk. H. Tu Bulqaini berpendapat. Riba merupakan dosa besar. Ada satu permasalahan ketika memberikan pinjaman dan meminta agar dikembalikan dalam jumlah lebih dari yang dipinjamkan, itu haram! Dan ini menjadi suatu hal yang umum dilakukan bank konvensional.

Terbitnya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dua tahun lalu disambut positif Tu Bulqaini.

"Nyan get that, tapi bek hanya bòh nan syariah manteng, kemudian pelaksanaan jih kón syar'i, nyoe keuh nyang bahaya. (Itu bagus sekali, tapi jangan hanya kasih nama syariah aja, kemudian pelaksanaannya bukan syariah, ini yang bahaya.),” kata Tu Bulqaini.

Nyoe dua kali ka tepeunget ureng. Nyang phon, ji peunget ateuh nan syariah. Nyang kedua, pelaksanaan jih hana mengandung nilai-nilai syariah. Lage nyoe keuh nyang leubeh bahaya bank syariah dari pada bank konvensional. Nyoe keuh nyang harus ta antisipasi le geutanyo. (Ini dua kali sudah menipu orang, yang pertama menipu atas nama syariah. Kedua pelaksanaannya tidak mengandung nilai-nilai syariah. Hal ini yang membuat lebih bahaya bank syariah daripada bank konvensional. Inilah yang harus di antisipasi oleh kita.)," sambungnya.

Menurut Tu Bulqaini, hadiah yang didapatkan dari hasil mudarabah, misalnya nasabah menyimpan uang di bank dengan sistem bagi hasil. Jadi, hasilnya untuk bank (pelaksana) dan ada juga untuk nasabah.

Apabila hadiah yang diberikan itu adalah uang nasabah sendiri, perbuatan ini salah. Ini seperti orang yang membayar zakat sebagai dalih upah kerja pemotong padi, ketika padinya cukup untuk membayar zakat.

Kondisi ini yang tidak dibenarkan, tetapi untung yang dihasilkan dibagi sama. Misalnya, untung yang didapatkan Rp.100 juta, maka tergantung kesepakatan, apakah hasil dibagi dua atau lebih banyak untuk bank dan sedikit untuk pemberi modal (nasabah), hal ini tidak menjadi permasalahan.

Kejujuran masyarakat harus ditanam lebih dahulu, permasalahan yang dialami setiap bank terutama bank syariah adalah ketidakjujuran nasabah sebagai peminjam.

Pemikiran orang-orang yang lebih ke bisnis inilah yang tidak baik. Itu yang harus ditahui semua umat bahwa negara kapitalis yang melaksanakan perekonomian seperti ini negara jatuh.

Aceh harus kembali kepada kejayaan muamalat dan terlepas dari riba. Peraturan Gubernur (Pergub) yang menginstruksikan semua bank harus menggunakan sistem bank syariah, dan menghapus bank konvensional harus di dukung, bukan justeru dilawan. Apalagi dari orang-orang yang kini berada di samping kekuasaan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Harus ada langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan pelaksanaan oleh pihak bank.

"Sebab, Peraturan Gubernur (Pergub) menyatakan, Aceh menghapus bank konvensional dan ini harus didukung semua lapisan masyarakat termasuk Kadin Aceh. Dan, pemerintah tidak boleh merespon keinginan Kadin Aceh, karena permintaan itu salah dan bertentangan dengan syariat Islam," tegas Tu Buiqani.

Dalam hadist "orang-orang yang memakan haram, suka atau tidak tetaplah haram", terang Tu Bulqaini menutup pembicaraannya.***

Komentar

Loading...