Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Raker Partai Aceh di Dataran Tinggi Gayo

Teungku Malik Mahmud Al-Haytar Harap PA Selesaikan Hak Aceh

Teungku Malik Mahmud Al-Haytar Harap PA Selesaikan Hak Aceh
Ketua Tuha Peut Partai Aceh, Teungku Malik Mahmud Al-Haytar saat memberi sambutan pada acara Raker Partai Aceh se-Aceh di Takengon. Foto: MODUSACEH.CO

Takengon | Ketua Tuha Puet, Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA) Teungku Malik Mahmud Al-Haytar berharap, partai lokal ini dapat menyelesaikan berhagai hak Aceh yang kini masih belum  terealisasi.

Dasarnya jelas, sesuai perjanjian damai (MoU) Helsinki dan UU No:11/2006, tentang pemerintah Aceh.

“Dalam kesempatan ini perlu juga kita evaluasi terhadap pelaksanaan MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang sampai sekarang belum tuntas, seperti bendera, lambang dan hyme, kekuasaan dan wewenang, pertanahan serta pembahagian hasil Migas,” jelas Teungku Malik Mahmud Al-Haytar, saat membuka Rapat Kerja (Raker) Partai Aceh se-Aceh di Takengon, 28 Maret 2021.

Menurut Malik Mahmud Al-Haytar penyelesaian berbagai masalah itu menjadi penting sebagai bentuk komitmen dan penyelesaian konflik bersenjata puluhan tahun antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Indonesia, yang telah menyisakan korban dan trauma, hancurnya berbagai infrastruktur dan fasilitas umum lainnya. 

Karena itu, tercapainya perjanjian damai (MoU) Helsinki, 16 Agustus 2005 yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh, telah memasuki tahap perjuangan selanjutnya yakni politik.

“Kami selaku, yang menerima mandat besar saat penandatanganan MoU Helsinki dan sebagai pimpinan Partai Aceh serta KPA tahun 2020 lalu telah melakukan rapat terbatas dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) secara langsung untuk membahas sisa-sisa perdamaian yang belum tuntas,” ungkapnya.

Nah, agar rakyat Aceh mengatahui MoU Helsinki, maka harus mengetahui kepentingan Aceh. Untuk itu Teungku Malik Mahmud meminta kepada seluruh masyarakat Aceh mempelajari dan mengetahui kepentingan Aceh.

“Kita orang Aceh harus tahu kepentingan Aceh. Kita punya sejarah yang panjang dan telah diakui dunia. Untuk mencapai itu kembali, kita telah memperjuangkan selama 30 tahun dengan beban yang begitu besar,” jelasnya. 

“Kita harus menjaga kepentingan Aceh, bila perlu dengan nyawa. Itu sudah kita buktikan selama 30 tahun berjuang,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, semua kepentingan Aceh  sudah terakomodir dalam MoU Helsinki antara GAM dengan RI tahun 2006 silam.

“Kepentingan Aceh luas sekali, itu sudah diberikan dalam MoU Helsinki yaitu self-governance, itu hak politik kita, hak ekonomi kita, harus kita jaga,” ungkapnya.

Menurut Malik Mahmud, perkara MoU adalah persoalan hak dan marwah Aceh yang harus terus diperjuangkan untuk dituntaskan.

“Semua ini dilalui dengan sejarah yang panjang dan tetap harus kita tuntaskan. Ini melambangkan tingginya penghormatan kepada para pendahulu, kepada para korban konflik serta tanda terima kasih kepada seluruh rakyat Aceh yang telah bersama-sama membantu suksesnya perjuangan Aceh,” jelasnya.

Untuk itu Teungku Malik Mahmud Al-Haytar yang juga sebagai Wali Nanggroe Aceh ke 9 ini, meminta semua elemen dan partai politik di Aceh kompak untuk memperjuangkan hak orang Aceh, sesuai MoU dan UU Pemerintah Aceh Nomor 11/2006.

“Saya meminta semua partai di Aceh, Parlok dan Parnas agar memperjuangkan warisan orang Aceh. Kepentingan orang Aceh,” pintanya.

Mantan Perdana Menteri GAM ini juga menyinggung isu pemekaran yang telah lama berdengung di dataran tinggi Gayo (Provinsi ALA) dan pesisir Barat Aceh (Provinsi ABAS) sebagai suatu kebodohan.

“Ada juga propaganda Aceh mau dimekar-mekarkan. Itu bodoh sekali, itu orang tidak tahu sejarah Aceh. Sebelum abad ke-15, Aceh terdiri dari beberapa kerajaan kecil. Kemudian disatukan Teuku Johansyah dari Aceh Gayo, Linge. Dengan bersatunya Aceh menjadi Aceh Darussalam, ibukotanya dipindahkan ke Kutaraja. Karena itu kita dapat menjadi bangsa yang kuat,” ulasnya.

Ia menjelaskan, isu pemekaran dapat merusak kedamaian Aceh yang selama ini sudah terjalin dengan baik dan dia menghimbau agar masyarakat Aceh jangan mudah diadu-domba yang dapat merusak keharmonisan antar elemen masyarakat. “Ketika kita dipecahbelahkan, kita menjadi kerdil,” ujarnya.

Ketua Tuha Peut Partai Aceh, Teungku Malik Mahmud Al-Haytar bersama Ketua Umum Partai Aceh, H Muzakir Manaf, Sekjen DPP Partai Aceh H Kamaruddin Abubakar dan Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar saat menghadiri Pembukaan Rapat Kerja Partai Aceh di Gedung Olahraga dan Seni (GOS) Takengon, Aceh Tengah. Foto: aceh.antaranews.com

Terkait partai politik, Partai Aceh lahir untuk menuntaskan berbagai masalah yang terjadi antara Indonesia dengan rakyat Aceh. Itu sebabnya, menurut Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al-Haytar, rakyat Aceh telah memberikan kepercayaan pada Partai Aceh untuk meneruskan perjuangan Aceh.

“Partai Aceh dituntut seluruh rakyat untuk dapat meneruskan perjuangan Aceh menjadi khadimul ummah,” terangnya.

“Partai Aceh senantiasa harus memperjuangkan reformasi agraria terhadap Aceh dalam kebijakan pertanahan, karena Aceh merupakan wilayah yang berpontesi di sektor pertanian dan perkebunan,” mintanya. 

Melakukan reformasi agraria, maka Aceh memiliki azas manfaat yang bisa dicapai dengan mampu mendongkrak perekonomian rakyat, memulihkan sentra-sentra komoditas pertanian domestik untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan.  

"Tentunya dengan menyertai program-program yang sistematis untuk peningkatan produksi dan produktivitas petani lokal," urai Teungku Malek Mahmud.

Ia juga meminta kader Partai Aceh yang menduduki jabatan publik di pemerintahan agar berupaya keras menyelesaikan berbagai hak Aceh yang belum diserahkan Pemerintah Pusat.

“Untuk itu, Partai Aceh melalui perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan seluruh Kabupaten/Kota menyelesaikan persengketaan-persengketaan yang masih terjadi antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Aceh”.

Karena itu, Partai Aceh yang merupakan partai rakyat Aceh secara menyeluruh sangat diharapkan mampu memperjuangkan berbagai aspirasi rakyat.***

Komentar

Loading...