Cari Kata Aceh di Google Maps Muncul  Foto tak Seronok

Teuku Riefky Minta Menteri Kominfo Johnny G Plate Segera Menghapus

Teuku Riefky Minta Menteri Kominfo Johnny G Plate Segera Menghapus
Teuku Riefky Harsya bersama Menteri Kominfo Johnny G Plate (Foto: Ist)

Jakarta | Aceh, Bumi Serambi Mekah sepertinya tak akan pernah habis mendapat ujian dari pihak yang tidak bertangungjawab. Baik dalam maupun luar negeri.

Bayangkan, setelah terjemahan frasa melalui fitur google translate yang mengandung sara, rasial, diskriminasi dan penyebaran kebencian terhadap suku Aceh dan Melayu di Indonesia.

Kini, sempat muncul foto tak seronok saat mencari kata Aceh/Banda Aceh di Google Maps yaitu, seorang foto bule telanjang dengan tulisan dibawahnya; syariah law.

Tulisan itu terkesan sebagai bentuk protes terhadap pembelakuan Syariat Islam di Aceh.

20191106-rifki1

Entah ulah siapa, yang pasti kenyataan itu merisaukan Teuku Riefky Harsya, anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, daerah pemilihan (Dapil) 1 Aceh.

Itu sebabnya, melalui Pimpinan Komisi I DPR RI, dia menyampaikan langsung kepada Menteri Kominfo Johnny G Plate, atas kerisauan masyarakat Aceh tersebut.

"Saya telah meminta Menkominfo dan Dirjen Aptika untuk segera memerintahkan pihak Google untuk menghapus foto bule telanjang yang memprotes hukum syariah di Aceh. Tolong hormati keyakinan kami di Aceh," ujar Teuku Riefky kepada Menkominfo, usai Raker bersama Komisi I DPR RI, Selasa, 5 November 2019 di Jakarta.

Protes Wakil Ketua Komisi I ini langsung mendapat tanggapan dari Menkominfo. Dia langsung memerintahkan Dirjen Aptika (Aplikasi Telematika) Semuel Pangerapan untuk menghubungi pihak Google Indonesia.

"Alhamdulillah setengah jam setelah pembicaraan dengan Pak Menteri, foto tersebut sudah dihapus. Saya ucapkan terimakasih kepada Kemenkominfo yang sigap menindaklanjuti keresahan yang beredar di Masyarakat Aceh." tegas Teuku Riefky.

Sekedar informasi, sejak terpilih kembali sebagai wakil rakyat Aceh di Senayan, Jakarta, hasil Pileg 17 April 2019 lalu. Teuku Riefky Harsya, tanggal 29 Oktober 2019 ditetapkan menjadi Wakil Ketua Komisi I dengan mitra kerja diantaranya Menhan, Menkominfo, Menlu, Kepala BIN dan TVRI.***

Komentar

Loading...