Terkait Pemuda Aceh Rusak Kuil di Malaysia

Teuku Riefky Desak Kemenlu Segera Beri Bantuan Hukum

Teuku Riefky Desak Kemenlu Segera Beri Bantuan Hukum
Teuku Riefky Harsya (Foto: Ist)
Rubrik

Jakarta | Teuku Riefky Harsya, anggota DPR RI Dapil Aceh mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI untuk segera memberikan pendampingan hukum terhadap, Hendri (25) asal Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang ditangkap polisi Perak, Malaysia, Sabtu (17/8/2019) dinihari, atas tuduhan menghancurkan 15 patung berhala di Kuil Sri Maha Mariamman, Lapangan Panorama.

"Betul, persoalan ini sudah saya sampaikan kepada Dirjen Asia Pasifik Kemenlu. Saya meminta beliau agar KBRI di Malaysia segera melakukan pendampingan hukum terhadap Hendri," ujar anggota DPR-RI Komisi I, Teuku Riefky Harsya kepada media ini, Sabtu (24/8/2019) siang.

Katanya, dia sudah menyampaikan hasil komunikasi tersebut dengan mitra kerjanya di DPR RI ini. Itu sebabnya,  dengan adanya pernyataan Hendri yang mengaku mendapat perintah dari Nabi Ibrahim serta adanya pernyataan keluarga yang menduga Hendri mengalami gangguan kejiwaan.

Menurut Riefky, kondisi ini tentu dapat menjadi bahan pertimbangan pihak Kemenlu RI dan KBRI Malaysia dalam melakukan pembelaan.

Selain itu,  ditemukannya Hendri di sebuah taman 100 meter dari lokasi tempat kejadian perkara sambil tiduran juga hal yang janggal dilakukan bagi seorang kriminal paska melakukan aksinya.

"Bila benar  bahwa Hendri ada dugaan gangguan kejiwaan, tentu hal ini dapat menjadi dasar pihak KBRI untuk bernegosiasi dengan kepolisian Malaysia, sehingga Hendri bisa diberikan keringanan atau dibebaskan dari tuntutan hukum. Tentu Kita tetap harus menghormati aturan hukum yang berlaku di Malaysia,” kata Riefky.

Selaku mitra kerja Kementrian Luar Negeri dan wakil rakyat Aceh, Riefky berharap Hendri diberikan perlakuan hukum yang adil dan bisa segera kembali berkumpul dengan pihak keluarganya di Abdya.

"Insya Allah, kasus ini akan terus saya monitor, apalagi respon dari Dirjen Aspas Kemenlu menyatakan sudah menjadi kewajiban Negara untuk memberikan bantuan hukum bagi WNI yang bermasalah di negeri orang," tutur politisi Partai Demokrat ini.***

Komentar

Loading...