Breaking News

Kode Apendiks dan Dugaan Mafia Anggaran APBA 2021

Teuku Raja Keumangan: Berpotensi Melanggar Hukum, Bentuk Hak Angket!

Teuku Raja Keumangan: Berpotensi Melanggar Hukum, Bentuk Hak Angket!
Teuku Raja Keumangan. (Foto: harianaceh.co.id)

Banda Aceh | Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Golkar, Teuku Raja Keumangan, mempertanyakan anggaran siluman yang berkode Apendiks di sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).

Itu  disampaikan saat Rapat Paripurna DPRA, Senin kemarin di Banda Aceh, usai Ketua DPRA Dahlan membacakan putusan pembatalan Sidang Paripurna penyampaian dan pembahasan rancangan perubahan Qanun Aceh Nomor 12Tahun 2016, tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan wali kota, wakil wali kota di Aceh.

Pembatalan ini disebabkan adanya surat dari Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk menunda paripurna tersebut karena belum mendapat fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Teuku Raja Keumangan menginterupsi kepada pimpinan ketua DPRA. TRK-sapaan akrab Teuku Raja Keumangan, meminta penjelasan kepada Gubernur Aceh tentang anggaran siluman yang tiba-tiba dimasukkan dengan kode Apendiks.

"Saya ingin mendapat penjelasan dari Gubernur Aceh atau yang mewakili hari ini, berkembang isu di masyarakat dan kami sebagai anggota DPRA sampai capek menjawabnya itu terkait isu Apendiks," kata TRK.

Menurut TRK, pihaknya mendengar kabar bahwa proyek-proyek yang berkode apendiks ini ditunda pelelangannya. Kalau memang betul terjadi, menurutnya ada unsur melawan hukum dalam APBA 2021. 

Diakui TRK, dia adalah salah satu Anggota Badan Anggaran DPRA yang turut dalam pembahasan anggaran. "Namun tidak pernah membahas anggaran yang berkode Apendiks tadi," ucapnya.

Lebih lanjut  TRK menyebut, apa yang terjadi pada anggaran siluman itu adalah ulah mafia-mafia anggaran yang sengaja bermain untuk tujuan tertentu. 

"Karena terus terang dalam pembahasan anggaran APBA 2021 saya salah seorang anggota badan anggaran, tidak pernah membahas kegiatan yang berkode Apendiks. Ini betul-betul kegiatan siluman yang dilakukan mafia anggaran yang sangat mahir," terang TRK.

"Kasus ini harus diusut tuntas dan mangajak anggota dewan terhormat, sudah selayaknya kita bentuk hak angket, untuk menyelidiki persoalan anggaran yang berkode apendik tersebut," tegas TRK.***

Komentar

Loading...