Terkait Perpres 23 Tahun 2015

Teuku Kemal Fasya: Pemerintah dan DPR Aceh Seperti tak Bernyali

Teuku Kemal Fasya: Pemerintah dan DPR Aceh Seperti tak Bernyali
Teuku Kemal Fasya
Penulis
Rubrik

Aceh | Antropolog Universitas Negeri Malikussaleh (Unimal), Teuku Kemal Fasya mengatakan. Masih banyak turunan UUPA yang belum terimplementasikan di Aceh. Salah satunya mengenai Badan Pertanahan Aceh, perubahan dari Badan Pertanahan  Nasional (BPN).

Padahal, sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) 23 tahun 2015," kata Teuku Kemal, beberapa waktu lalu melalui sambungan telpon. "Banyak turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Nomor 11 tahun 2006 belum diimplementasikan," jelas dia.

Dia mengamati, macetnya regulasi tersebut mengesankan DPR Aceh dan Pemerintah Aceh seperti tidak punya nyali untuk mengimplementasikan semua regulasi tadi pasca UUPA diterbitkan.

“Sebenarnya bukan hanya Perpres 23 tahun 2015, banyak turunan UUPA sepertinya tidak punya gigi untuk diimplementasikan. Apalagi tentang Agraria,” kata Teuku Kemal Fasya.

Ia menilai, ada kesan Pemerintah Pusat keberatan untuk memberikan mandat lebih luas pada Aceh. Bisa saja alasannya, Aceh tidak bisa melakukan pengelolaan. “Walau pun tidak menyebutkan secara nyata, tetapi di alam bawah sadar mereka tidak mempercayai pemerintah di Aceh,” jelas Kemal Fasya.

Kata Kemal, di Indonesia ada dua daerah otonomi khusus: Aceh dan Papua. Dari dua itu, hanya Aceh yang diberikan regulasi yang diatur dalam UUPA. Termasuk kewenangan politik sektor Agraria. Tetapi masih banyak yang belum terealisasi. “Tampaknya pemerintah pusat tidak begitu percaya,” katanya.

Itu sebabnya, terkesan dalam merealisasikan turunan UUPA diundur-undur dan dibiarkan. Bukan hanya itu, lobi Pemerintahan Aceh juga lambat dalam upaya percepatan terealisasinya turunan UUPA.

“Ada banyak hal politik diplomasi  di Aceh lambat dan kurang cukup proaktif untuk menjemput bola dan kemudian untuk memastikan beberapa kewenangan itu untuk diimplementasikan,” nilai Teuku Kemal Fasya.

Karena itulah, sejak 2006 UUPA disahkan, politik otonomi khusus Aceh tidak cukup punya makna bagi masyarakat Aceh. “Baik dari anggaran maupun dari segi kewenangan. Jadi, tim pemerintah kita ini tidak cukup profesional, seperti amatiran gitu. Bahkan dalam rapat sudah ratusan kali dibuat,” kritik Kemal Fasya.

Merespon adanya Focus Group Discussion (FGD) dalam upaya mempercepat pengalihan BPN menjadi Badan Pertanah Aceh (BPA), Teuku Kemal menilai sebagai langkah keliru. Menurut akademisi itu, yang diperlukan adalah lobi-lobi atau tekanan-tekanan yang sifatnya politik. Karena FGD masih tahapan pengumpulan gagasan.

“FGD itu masih dalam bentuk pengumpulan gagasan, bukan kepada strategi kebijakan, itu yang keliru,” ujarnya.

Begitu juga dalam fungsi koordinasi antara eksekutif Aceh dengan perwakilan Aceh di Jakarta, DPR dan DPD RI. Kemal menilai belum cukup kuat. “Termasuk juga komunikasi dengan RI 1 dan RI 2. Karena apapun hal-hal krusial harus dikomunikasikan dengan Jokowi,” kata Kemal.***

Komentar

Loading...