Di Balik MoU Multi Years  Antara Pimpinan DPRA dan Pemerintah Aceh

Teuku Irwan Djohan: Saya Tanda Tangan Setelah Semua Pimpinan Tanda Tangan

Teuku Irwan Djohan: Saya Tanda Tangan Setelah Semua Pimpinan Tanda Tangan
Teuku Irwan Djohan/MODUSACEH/dok
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Mantan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Periode 2014-2019 dari Fraksi Partai NasDem Teuku Irwan Djohan, melalui sambungan telpon, Jumat (24/7/2020) mengaku. Dia ikut menandatangani kesepakatan bersama (MoU) antara Pemerintah Aceh dan DPRA tentang pekerjaan pembangunan dan pengawasan beberapa proyek melalui penganggaran tahun jamak (multi years) tahun anggaran 2020-2022,tanggal 10 September 2019 lalu.

“Ikut tanda tangan, semua pimpinan ikut tanda tangan,” ujar Teuku Irwan Djohan.

Namun, wakil rakyat dari daerah pemilihan Aceh Besar, Banda Aceh dan Sabang ini menjelaskan. Dia membubuhkan tanda tangan pada MoU multi years tersebut, setelah semua pimpinan dilihatnya sudah tanda tangan.

“Saya tanda tangan, tetapi terakhir setelah semua pimpinan tandangan. Ya, saya lihat tanda tangan, maka saya saya tanda tangan juga,” jelas Teuku Irwan Djohan.

Sayangnya, Teuku Irwan Djohan tidak ingat detil bagaimana pembahasannya. Bahkan Teuku Irwan Djohan tak ingat lagi apakah ada saat itu dia ada di Aceh atau luar Aceh.

“Tetapi pembahasan detilnya saya tidak ingat, apakah waktu itu saya ada di Aceh atau luar Aceh mungkin,” ujar Teuku Irwan Djohan yang terpilih kembali sebagai anggota DPR Aceh Periode 2019-2024.

Diminta menjelaskan media ini bagaimana pembahasan anggaran multi years itu bisa diputuskan, Teuku Irwan Djohan pun mengaku tidak ingat detilnya.

Alasannya dia tidak ikut di komisi. Sebaliknya, politisi Partai NasDem ini hanya terlibat dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRA.

“Saya tidak ingat secara detil. Saya hanya di Banggar. Kalau komisi tidak membawa ke Banggar, berarti di Banggar tidak dibahas,” kata Teuku Irwan Djohan.

Sebut Teuku Irwan,  biasanya bila komisi dianggap itu penting untuk dilaporkan di Banggar, maka baru dilaporkan di Banggar.

Alasannya, Banggar itu waktunya sangat singkat (sedikit) serta pembahasanya tidak detil.

“Kita hanya garis besar di Banggar itu, maka kita delegasikan secara detilnya-spesifikasi itu ke komisi-komisi,” ungkapnya.

Sedangkan terkait infrastruktur, maka menjadi tugas Komisi IV DPR Aceh. Itu sebabnya, bila Komisi IV dianggap ada masalah dan hal yang perlu disampaikan, maka dilaporkan di rapat Banggar.

“Tetapi seingat saya hal itu tidak pernah dibawa oleh Komisi IV di Banggar.

Tapi saya tidak ingat, apakah ada atau tidak, saya tidak ingat itu,” sebut Teuku Irwan Djohan.

Teuku Irwan Djohan juga mengaku bahwa ia sampai menandatangani MoU proyek multi years, karena tidak tahu ada surat Komisi IV yang tidak memberikan rekomendasi atas permohonan izin penganggaran multi years.

“Saya sampai saya tanda tangan terakhir, karena tidak pernah tahu ada surat itu. Belakangan baru tahu bahwa ada surat Komisi IV yang menyatakan tidak memberikan rekomendasi,” kata Teuku Irwan Djohan.***

Komentar

Loading...