Dibalik Dugaan Pemalsuan Syarat Administrasi Kenaikan Pangkat

Teuku Aznal Bisa Dijerat Pasal 263 KUHP?

Teuku Aznal Bisa Dijerat Pasal 263 KUHP?
Plt Wali Kota Sabang T Aznal Zahri bersama Ketua Komisi X DPR RI T Riefki Harsya usai RDP tentang pendidikan,Senin (28/11/2016). (Goaceh.co)
Rubrik

Banda Aceh | Walau telah mengaku pasrah dengan temuan Inspektorat Aceh, terkait dugaan pemalsuan persyaratan administrasi untuk usulan kenaikan pangkat. Tak berarti Kepala Biro Umum Setda Aceh yang juga Plt Wali Kota Sabang, Teuku Aznal, bebas dari jeratan hukum. Jika memang terbukti, Aznal bisa dijerat  Pasal 263 KUHP. Isinya, tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat berbunyi: (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal (2): diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Selanjutnya, di dalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa: (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap; akta-akta otentik;   surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;    talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Pasal; (2): diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya.

Sementara itu, sumber MODUSACEH.CO di Polda Aceh menegaskan, walau pun perbuatan itu patut diduga pemalsuan, pihaknya dapat tak serta merta melakukan proses hukum, kecuali ada permintaan dari pimpinan, dalam hal ini Gubernur Aceh. “Jadi, kami menunggu, apakah dugaan pemalsuan itu diproses secara internal atau dilaporkan sebagai perbuatan tindak pidana,” sebut sumber tersebut. Nah, bagaimana Pak Plt Gubernur Aceh Mayjen Purn Soedarmo? Rakyat Aceh menunggu sikap Anda.***

Komentar

Loading...