Menuju Senayan

Tersandung Status Eks Koruptor, Langkah Nurlif Semakin Berat

Tersandung Status Eks Koruptor, Langkah Nurlif Semakin Berat
Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, TM. Nurlif (portalsatu)

Jakarta | KPU Pusat di Jakarta, mengembalikan data bakal calon anggota legislatif yang merupakan eks narapidana kasus korupsi ke partai politik terkait. Partai Golkar menyebut langkah KPU kurang pas. "Jika memang alasan pengembalian bacaleg itu disebabkan karena eks napi koruptor, seharusnya KPU menunggu hasil judicial review MA terkait PKPU tersebut," sebut Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily, Minggu (22/7/2018).

Memang, aturan eks napi koruptor tak boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif termaktub dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Namun, PKPU saat ini sedang digugat di Mahkamah Agung. Bagi Ace, seharusnya KPU menunggu hasil gugatan itu. "Hal itu merupakan kesepakatan rapat Pimpinan DPR RI, Pemerintah, KPU dan Bawaslu yang dilaksanakan tanggal 5 Juli 2018 yang lalu," tegas Ace.

Sebelumnya, Partai Golkar melalui Wakil Korbid Pemenangan Pemilu Sumatera Ahmad Doli Kurnia mengakui telah mendaftarkan dua mantan narapidana korupsi sebagai bakal caleg di Pileg 2019. Dua eks napi korupsi itu ialah Ketua DPD I Golkar Aceh TM Nurlif dan Ketua Harian DPD I Golkar Jawa Tengah Iqbal Wibisono. Soal apakah berkas yang dikembalikan KPU memuat nama TM Nurlif dan Iqbal Wibisono, Wasekjen Golkar Sarmuji menanggapinya. "Saya belum cek. Tapi memang ada kemungkinan 2 nama di antaranya," sebut Sarmuji.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebelumnya menyebut. Kelima orang itu berasal dari empat daerah pemilihan (Dapil), yaitu Aceh II, Bangka Belitong, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Tengah VI. Meski begitu, Wahyu tak mau menyebutkan asal parpol dan nama-nama bacaleg itu.

20180722-jubir-kpk

Juru Bicara KPK Febri Diansyah

Nah, majunya mantan koruptor itu sangat disayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Dari aspek pencegahan tentu sangat disayangkan jika mantan napi kasus korupsi justru digunakan untuk mendulang suara,” ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah kepada awak media, Jumat (20/7).

Febri menyebut bahwa KPK tidak dapat mengintervensi keputusan tersebut. Sebab, pelarangan mantan napi koruptor mencalonkan diri sebagai caleg merupakan aturan dari KPU. Maka, penyelenggara pemilu itulah yang lebih berhak menentukan mantan koruptorlayak maju atau tidak. "Ketika partai politik mengajukan calon anggota legislatif, sementara ada aturan KPU yang membatasi pencalonan untuk terpidana kasus korupsi, maka dibutuhkan ketegasan KPU. Jika memang ada calon terpidana kasus korupsi diajukan dan tidak sesuai aturan KPU maka tinggal dicoret saja atau tidak disetujui,” jelas Febri.

Mantan aktivisi ICW ini juga mengungkapkan hingga saat ini belum ada permintaan dari KPU terkait daftar nama para mantan terpidana kasus korupsi. Diketahui, partai Golkar telah mendaftarkan dua nama mantan narapidana koruptor. Mereka adalah Teuku Muhammad Nurlif menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Aceh dan Iqbal Wibisono sebagai Ketua Harian DPD Golkar Jawa Tengah.

Nurlif merupakan mantan terpidana cek pelawat dugaan suap dalam pemilihan DGS Bank Indonesia Miranda Gultom. Dia telah divonis pidana penjara 1 tahun 4 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sementara itu, Iqbal ikut terlibat dalam korupsi Bansos Jateng untuk Kabupaten Wonosobo pada tahun 2008. Atas yaang melilitnya, Iqbal telah divonis 1 tahun penjara. Sedangkan M Taufik, mantan Ketua KPU DKI Jakarta yang tersandung kasus korupsi pengadaan logistik pemilu yang ketika itu ditangani kejaksaan.***

Komentar

Loading...