LHP BPK Terhadap Pemko Banda Aceh Tahun Anggaran 2019

Ternyata Perjanjian Pemko Banda Aceh dengan Bank Belum Memadai

Ternyata Perjanjian Pemko Banda Aceh dengan Bank Belum Memadai
Aminullah Usman bersama Dirut Bank Aceh Syariah Haizir Sulaiman (Foto: dialeksis.com)

Banda Aceh | Dalam Buku II, LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kota Banda Aceh terungkap. Dokumen perjanjian antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan bank tempat penyimpanan dana terdapat beberapa permasalahan.

Contonhnya, Pemerintah Kota Banda Aceh belum melakukan perjanjian kerja sama dengan bank tempat melakukan penyimpanan dananya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum memperbarui perjanjian kerja sama dengan bank atas perjanjian kerja sama yang telah kedaluwarsa.

Selain itu, menurut LHP BPK RI Tahun Anggaran 2019, Pemko Banda Aceh telah mengunakan dana Otsus tidak tepat sasaran. (baca: LHP BPK RI Tahun Anggaran 2019, Pemko Banda Aceh Gunakan Dana Otsus Tidak Tepat Sasaran).

Namun, temuan LHP BPK tersebut dibantah Kepala Bagian Humas Pemko Banda Aceh, Irwan. Dia menyatakan, penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun anggaran 2019 oleh Pemko Banda Aceh telah sesuai mekanisme yang berlaku serta tepat sasaran.

Menurutnya, penggunaan dana Otsus tersebut telah dibahas dengan DPRK Banda Aceh dan disetujui Pemerintah Aceh terlebih dahulu. "Jadi pengunaannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan sudah pasti tepat sasaran," kata Irwan, Jumat 21 Agustus 2020.

Bahkan, katanya, semua hasil audit BPK-RI termasuk soal penggunaan dana Otsus sudah ditindaklanjuti dinas terkait sehingga Pemko Banda Aceh meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2019. (Kabag Humas: Penggunaan Dana Otsus 2019 Sudah Tepat Sasaran).

Lantas, bagaimana perjanjian PemkoBanda Aceh dengan sejumlah bank? Berikut penjelasan atau temuan BPK RI.*

20200824-perjanjian-dengan-bank

Komentar

Loading...