Pembentukan KPA, PPTK serta Pokja

Ternyata Pemerintah Aceh Belum Laksanakan Tugas Urusan Pemerintahan Sepenuhnya

Ternyata Pemerintah Aceh Belum Laksanakan Tugas Urusan Pemerintahan Sepenuhnya
LHP BPK RI Terharap Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2019 (Foto: Dok.MODUSACEH.CO)

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Pemerintah Aceh tahun anggaran 2019 menyebut. Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang bertugas untuk melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan/jembatan gantung, irigasi dan rumah layak huni adalah Dinas Dinas PUPR, Dinas Pengairan dan Dinas Perkim Aceh.

Sedangkan pada pemerintah kabupaten setelah dilakukan uji petik, yaitu Kabupaten Pidie, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Barat dan Nagan Raya (SKPK).  Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi dan rumah layak, tenyata nomenklaturnya berbeda-beda.

Ini sesuai dengan struktur organisasi pemerintah kabupaten tersebut. Namun untuk keseragaman, maka disebutkan sama dengan nomenklatur pada Pemerintah Aceh.

Kabupaten sampel yang menetapkan KPA pada Dinas PUPR hanya pada Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur,  sementara yang tidak ditemukan penetapan KPA pada Dinas PUPR Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Aceh Tengah.

Artinya, PA langsung bertindak sebagai penandatangan kontrak atau yang melakukan perikatan. Sedangkan pada Kabupaten Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Utara, PA melimpahkan kewenangan penandatanganan kontrak kepada PPK yang ditetapkan.

Contoh, penunjukan PPK Dinas PUPR Aceh Barat untuk TA 2019. Ditetapkan melalui SK Kepala Dinas PUPR Nomor 873/52/2019, tanggal 16 Januari 2019 yang kemudian diubah melalui Nomor 873/538/2019 tanggal 6 Desember 2019.

Penunjukan PPK Dinas PUPR Nagan Raya, dilakukan Kepala Dinas PUPR Nagan Raya selaku PA melalui SK No. 954/72/SK/2019, tanggal 7 Januari 2019. Selanjutnya diubah dua kali melalui SK No. 954/486/SK/2019, tanggal 5 Juli 2019 dan SK No. 954/716/SK/2019, tanggal 1 Oktober 2019.

Perubahan ini menurut LHP BPK dapat mempengaruhi kelancaran proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkup Dinas PUPR Nagan Raya.

Selain itu, PPK Dinas PUPR Nagan Raya, agak sulit menjalankan tugasnya karena tidak terlibat di awal pelaksanaan. Harusnya, saat terjadi kendala teknis dan non teknis di lapangan, maka butuh waktu untuk memahami dan memulai komunikasi dengan pihak penyedia jasa.

 Pembentukan PPTK

Setiap SKPA/SKPK telah membentuk PPTK masing masing sesuai dengan tugas dan kewenangannya, baik pada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun, pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Pokja Pemilihan, belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

Akibatnya, tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 1 angka 12 menyatakan, Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan, adalah sumber daya manusia yang ditetapkan Pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

Ada juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018, tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Akibatnya, asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas pada KPRI belum sepenuhnya tercapai.

Kecuali itu, tingkat kematangan organisasi UKPBJ Provinsi Aceh sulit untuk mencapai kriteria pusat keunggulan, dan adanya staf adhoc pada Pokja Pemilihan dapat mengurangi fokus keefektifan kerja, khusunya dalam pelaksanaan pemilihan penyedia dengan sumber dana Otsus.

Kondisi tadi disebabkan, Pemerintah Aceh belum sepenuhnya berpedoman pada Permendagri 112.Tahun 2018 dalam pembentukan UKPBJ.

Pemerintah Aceh belum sepenuhnya melaksanakan tugas dalam urusan pemerintahan. Salah satunya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten Pidie, Bireun, Aceh Barat, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Tengah dan Aceh Timur, juga belum sepenuhnya mempedomani pembentukan UKPBJ/Pokja Pemilihan.

Atas permasalahan tadi, BPK RI meminta Plt. Kepala Biro PBJ Aceh melakukan penyesuaian nomenklatur dan fungsi-fungsi struktur organisasi UKPBJ Provinsi Aceh sesuai Permendagri 112 tahun 2018.

Sementara itu, Inspektur Aceh menyatakan, pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk menjalankan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, telah mendapatkan beberapa hal terkait pelaksanaan UKPBJ di kabupaten/kota. Namun belum ditindaklanjuti kepada UKPBJ Pemerintah Aceh untuk melaksanakan pembinaan ke bawah.

Itu sebabnya, BPK merekomendasikan kepada Plt. Gubernur Aceh. Pertama, merumuskan kembali pembentukan UKPBJ Pemerintah Aceh dan perangkat pokja pemilihan sesuai dengan Permendagri Nomor 112 Tahun 2018. Kedua, meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.***

Komentar

Loading...