LHP BPK RI dan WTP Kelima Pemerintah Aceh

Ternyata Masih Ada Celah Penyalahgunaan Keuangan Daerah

Ternyata Masih Ada Celah Penyalahgunaan Keuangan Daerah
Penyerahan LHP BPK RI kepada Pemerintah Aceh (Foto: Umar Hakim | MODUSACEH.CO

BPK RI Perwakilan Aceh masih menemukan 21 temuan pada tata kelola APBA 2019. Misal, ada 11 temuan kelemahan sistem pengendalian internal dan 10 ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Termasuk pengeluaran kas atas transaksi retur SP2D, yang belum sepenuhnya tertib sehingga membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah. Berikut liputan reporter MODUS ACEH Umar Hakim. 

Berbeda dengan sebelumnya. Selasa, 30 Juni 2020 lalu, tak ada senyum sumingrah, yang menghiasi raut wajah Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin.

Padahal hari itu, pejabat eksekutif dan legislatif Aceh ini memang pantas untuk tersenyum lepas. Maklum, untuk kelima kalinya, Pemerintah Aceh meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Aceh.

Tahun ini atau 2020, prestasi itu diraih atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019. Namun tak berarti bebas dari “nilai merah”.

Dari sejumlah catatan yang diserahkan Kepala BPK Perwakilan Aceh Arif Agus,S.E.,M.M.,Ak.,CPA dalam Sidang Paripurna DPR Aceh, Selasa, 30 Juni 2020 di Gedung DPR Aceh, Banda Aceh.

Masih terselip sejumlah masalah. Simak saja data dari hasil pemantauan tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dari tahun 2005 sampai 2019.

Nah, untuk posisi semester II 2019 contohnya, dari 2.443 rekomendasi atau setara dengan nilai Rp7,29 triliun yang disampaikan Pemerintahan Aceh.

Ternyata, ada  1.294 rekomendasi atau setara Rp830,59 miliar yang telah ditindaklanjuti, sehingga masih terdapat 1.149 rekomendasi atau senilai Rp6,45 triliun yang harus menjadi prioritas Pemerintahan Aceh untuk segera menindaklanjutinya.

Capaian ini tentu saja jauh lebih rendah dengan target capaian nasional yaitu 75 persen. Makanya, BPK berharap  Pemerintah Aceh segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan sehingga pembangunan di Bumi Serambi Mekah terus meningkat.

Sebelumnya, Anggota V BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar secara virtual (telekonferensi) mengungkap. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atasLaporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2019. Termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan. Maka, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2019.

Ini berarti telah menambah daftar perolehan WTP bagi Pemerintah Aceh untuk kelima kalinya.

Begitupun, Bahrullah Akbar, dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2019, masih menemukan 11 kelemahan sistem pengendalian internal dan 10 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Permasalahan tersebut antara, lain pengelolaan kas daerah atas transaksi retur SP2D belum sepenuhnya tertib sehingga dapat membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah.

Dana Otonomi Khusus juga belum terealisasi secara optimal sehingga belum memberikan manfaat bagi Pemerintah Aceh, sesuai tujuan penyalurannya. Pengelolaan aset tetap dan aset lainnya belum sepenuhnya tertib sehingga laporan keuangan belum menyediakan informasi seluruh kekayaan daerah.

"Sesuai dengan International Standard of Supreme Audit Institution (ISSAI) Nomor: 12 menyatakan. Lembaga pemeriksa harus bisa memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat.

Karena itu, kali ini Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dari BPK diberikan Long Form Audit Report (LFAR) yaitu tentang Buku I, Buku II dan Buku III serta Laporan Hasil Audit Kinerja atas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dari Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019", jelasnya.

Masih kata Bahrullah Akbar. "Hasil pemeriksaan kinerja tersebut menunjukan bahwa, upaya yang dilakukan pemerintah Aceh masih kurang efektif dalam mencapai pembangunan infrastruktur, yang bersumber dana Otonomi Khusus. Utamanya kegiatan pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan pembangunan rumah layak huni," ujarnya.

BPK juga masih menemukan permasalahan mengenai pengelolaan dana Otonomi Khusus Aceh. Misal, untuk pembangunan infrastruktur belum didukung regulasi yang komprehensif dan koordinasi yang intensif, antara Pemerintah Aceh dengan kabupaten/kota di wilayah Aceh.

Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dari dana Otonomi Khusus Aceh, juga belum sepenuhnya sesuai ketentuan dalam master plan mengenai pembagian kewenangan antara Pemerintah Aceh dengan kabupaten/kota.

20200702-lhp2

Foto: Umar Hakim | MODUSACEH.CO

Termasuk kuantitas jalan, jembatan dan irigasi yang dibangun dan dipelihara dengan Dana Otonomi Khusus, belum sepenuhnya sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan.

Karena itu, Bahrullah Akbar berharap, DPRA dapat memanfaatkan dan menggunakan informasi yang telah disampaikan dalam LHP tadi, untuk mendorong, motivasi dan terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Aceh.

Rapat Paripurna DPRA ini, dihadiri baik secara fisik maupun virtual Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin dan empat tiga unsur pimpinan lainnya, Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Anggota V BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara Bahrullah Akbar dan auditor utama Keuangan Negara Akhsanul Khaq, Kepala BPK Perwakilan Aceh Arif Agus dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Aceh.***

Komentar

Loading...