LHP BPK Terhadap Pemko Sabang Tahun Anggaran 2019

Kepatuhan Pada Peraturan Belum Cermat, Tidak Tertib dan Sesuai Ketentuan

Kepatuhan Pada Peraturan Belum Cermat, Tidak Tertib dan Sesuai Ketentuan
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang (Foto: Dok.MODUSACEH.CO)

MODUSACEH.CO | Delapan kali berturut-turut. Itu angka yang berhasil diraih Pemerintah Kota (Pemkot) Sabang terhadap Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Aceh.

Itu sejalan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKDP) tahun 2019.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) itu, diserahkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Aceh, Arif Agus, kepada Wali Kota Sabang, Nazaruddin dan Ketua DPRK Sabang, Muhammad Nasir dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, Jumat 26 Juni 2020.

Sumingrah, Wali Kota Sabang, Nazaruddin pun mengaku. Opini WTP ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh jajaran Pemerintah Kota Sabang  serta berkat dukungan dari seluruh masyarakat Kota Sabang.

“Syukur alhamdulillah kita kembali dapat mempertahankan Opini WTP kedelapan kalinya secara beruntun. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemko Sabang ” kata Wali Kota Sabang yang akrab disapa Tgk Agam didampingi Wakil Wali Kota Sabang, Suradji Junus dan Sekda Kota Sabang, Zakaria.

20200725-sabang1

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Aceh, Arif Agus menyerahkan LHP kepada Wali Kota Sabang, Nazaruddin dan Ketua DPRK Sabang, Muhammad Nasir , Jumat 26 Juni 2020 di Banda Aceh.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Sabang juga berhasil meraih opini WTP untuk pemeriksaan keuangan secara berturut-turut atas LKPD, sejak  tahun anggaran 2012 hingga 2018. Tapi siapa sangka, dibalik sederet peroleh WTP tadi, ternyata masih tersimpan persoalan “kecil” yang seharusnya tak perlu terjadi lagi.

Nah, dalam LHP BPK tadi tertera bawah Pemko Sabang masih belum patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga muncul penilaian tidak tertib, belum sesuai ketentuan serta tidak cermat.

Sedikitnya ada delapan “nilai merah” tadi yaitu. Pengelolaan deposito dan penerimaan atas bunga deposito belum tertib. Kedua, penyaluran belanja subsidi untuk PDAM Tirta Aneuk Laot kurang cermat.

Ketiga, pengelolaan hibah daerah belum sesuai ketentuan. Keempat, mekanisme pemberhentian pegawai yang terkena kasus hukum belum sesuai ketentuan. Dan, terdapat pembayaran gaji dan tunjangan yang tidak semestinya minimal, Rp1.155.645.300,00-.

Kelima, terjadi kekurangan volume pekerjaan atas sepuluh kegiatan belanja barang dan jasa pada Dinas PUPR, Rp209 juta lebih.

Keenam,  terjadi kekurangan volume pekerjaan atas 16 paket kegiatan belanja modal pada Dinas PUPR, Disdikpora dan RSUD, senilai Rp1.2 miliar lebih.

Ketujuh, pengelolaan transfer bagi hasil pendapatan pajak dan retribusi daerah tidak sesuai ketentuan. Ironisnya, kedelapan terdapat pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa tidak tertib. Gawat!

Ambil contoh penyaluran belanja subsidi untuk PDAM Tirta Aneuk Laot. Menurut BPK RI, pada tahun anggaran 2019, Pemko Sabang ada menganggarkan belanja subsidi Rp2.750.000.000,00,- dan merealisasikannya Rp2.500.000.000,00,- atau 90,91% dari nilai anggaran.

Belanja subsidi tersebut diperuntukkan untuk menunjang beban operasional PDAM Tirta Aneuk Laot Kota Sabang, yang belum menerapkan pemulihan biaya secara penuh/full cost recovery (FCR), sehingga harga penyediaan air minum terjangkau masyarakat.

Penyaluran dana subsidi itu dilakukan secara bertahap yaitu, tanggal 29 April 2019 (Rp1.5 miliar) dan 9 September 2019 (Rp1 miliar) sehingga total Rp2,5 miliar.

Hasil pemeriksaan dokumen pengusulan dan pertanggungjawaban dana subsidi diketahui. Terjadi keterlambatan proses pengajuan subsidi. Selain itu, penyiapan usulan dari PDAM ditetapkan paling lambat akhir bulan Mei 2018.

Namun surat usulan dari PDAM baru disiapkan tanggal 30 Agustus 2018. Selanjutnya, Dinas PUPR sebagai OPD yang membidangi pekerjaan umum melakukan penilaian dan seleksi atas usulan subsidi.

Seharusnya, Dinas PUPR menyampaikan rekomendasi atas hasil penilaian dan seleksi tersebut kepada kepala daerah melalui TAPD paling lambat satu minggu setelah usulan diterima atau pada pertengahan Juni 2018. Tapi, Dinas PUPR baru menyampaikan rekomendasi tersebut tanggal 3 Oktober 2018.

Selain itu, BPK juga menemukan bahwa, penganggaran belanja subsidi tidak berdasarkan usulan calon penerima subsidi dan rekomendasi dari OPD. Nah, berdasarkan pemeriksaan atas daftar pelaksanaan anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), pagu anggaran yang ditetapkan TAPD Rp2.750.000.000,00.

Sedangkan, nilai subsidi yang diajukan PDAM Tirta Aneuk Laot hanya Rp2.500.000.000,00. Sehingga, penetapan alokasi anggaran subsidi tidak berdasarkan dokumen usulan subsidi dan rekomendasi dari OPD yang melakukan penilaian dan seleksi.

Tak hanya itu,  nilai subsidi juga tidak mencerminkan kebutuhan untuk tahun Buku 2019.

Padahal, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 70 Tahun 2016, tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah (Pemda) kepada BUMD Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), telah mengatur tentang besaran nilai subsidi.

Berdasarkan Permendagri tersebut, nilai subsidi dihitung berdasarkan selisih kurang tarif rata-rata dengan beban dasar atau harga pokok produksi (HPP) setelah diaudit. Alamak!***

Komentar

Loading...