Diduga Terkait NPL 5,29 Persen

Ternyata Bank Aceh Syariah tak Salurkan Kredit Usaha Rakyat

Ternyata Bank Aceh Syariah tak Salurkan Kredit Usaha Rakyat
Pertemuan Bank Aceh Syariah dengan Komisi III DPRA. Foto: MODUSACEH.CO/Juli Saidi
Penulis
Rubrik

Banda Aceh I Diduga, dari tahun 2015 hingga saat ini Bank Aceh Syariah (BAS) belum dapat memberikan kontribusi prima pada masyarakat Aceh dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Itu terungkap dalam pertemuan Komisi III, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan Direksi BAS di ruang Badan Musyawarah (Banmus), Jalan Tengku Daud Beureueh, Banda Aceh, Rabu.

Sekretaris Komisi III DPR Aceh Hendri Yono usai pertemuan, Rabu siang di Banda Aceh mengungkapkan. Menyangkut Bank Aceh Syariah tidak bisa menyalurkan KUR, karena terkait indikator kesehatan aset satu bank.

Sebab, untuk mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka NPL (Non Performing Loan) harus dibawah lima persen. Sementara NPL Bank Aceh Syariah saat ini pada nilai 5,29 persen.

"NPL Bank Aceh Syariah sekarang 5,29 persen,” ujar Hendri Yono dari Fraksi Partai Aceh, di ruang Komisi III DPRA.

Itu  sebabnya, Bank Aceh Syariah hanya bisa menyalurkan kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Untuk kredit ini nilai bunganya masih pada angka 12 persen.

Maka tak heran, bila muncul dugaan bahwa Bank Aceh Syariah hanya menyalurkan kreditnya pada bermitra pengusaha dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau kredit konsumtif.

“Komisi III mengawasi bagaimana UMKM yang menunggak bisa mendorong agar NPL bisa dibawah 5 persen. Sehingga dengan dasar itu, bisa lakukan upaya-upaya untuk menjemput program-program KUR dari Pemerintah Pusat atau Kementerian Perekonomian RI,” ujar politisi PKPI Hendri Yono.

Lanjut Hendri Yono, untuk kredit KUR Bank Aceh, terakhir disalurkan pada tahun 2015. Dan, selama Bank Aceh berubah ke Syariah, belum pernah menyalurkan kredit KUR untuk menyentuh usaha masyarakat kecil.

“Kredit KUR Bank Aceh terakhir tahun 2015. Selama status Bank Aceh Syariah belum. Karena tidak dapat porsi dari Menteri Perekonomian Republik Indonesia. Kalau sudah dibawah 5 persen, OJK akan memberikan rekomendasi,” jelas Hendri Yono.

Terkait fakta miris ini, Direktur Utama Bank Aceh Syariah Haizir Sulaiman usai pertemuan dengan Komisi III DPRA, tidak mau bicara saat dikonfirmasi media ini. Dia meminta media ini untuk konfirmasi dengan Ketua Komisi III DPRA.***

Komentar

Loading...