Terkait Sumbangan Bencana Lombok dari Masyarakat Aceh

Ternyata Ada yang Belum Dicatat Dalam APBA

Ternyata Ada yang Belum Dicatat Dalam APBA
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, meresmikan Masjid An-Nur Aceh, bantuan masyarakat Aceh untuk korban gempa di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu 28 April 2019
Rubrik

Banda Aceh I Selain dalam bentuk uang, BPBA juga menerima dan menyalurkan sumbangan dari masyarakat dalam bentuk barang.

Namun, semua itu tidak terdapat kartu barang yang mencatat penerimaan dan pengeluaran atas barang masuk dan keluar, sehingga jumlah pendapatan dan beban terkait sumbangan berupa barang tidak diketahui nilainya.

DalamLHP BPK RI Perwakilan Aceh terhadap Pemerintah Aceh Tahun Anggaran (TA) 2018 mengungkapkan. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang, Nomor 556.a/BAST.BANSOS PALU/X/2018, tanggal 17 Oktober 2018 yang ditandatangani Ketua Pelaksana BPBA dan Ketua Aksi Cepat Tanggap (ACT) Banda Aceh diketahui. Jumlah barang yang diserahkan BPBA kepada ACT terdiri dari bahan pangan 149,54 kilogram dan baju layak pakai 15 dus/kotak.

Namun, tanpa diketahui berapa nilai dari seluruh barang tersebut. Selain itu, penerimaan dan penyaluran barang tersebut, tidak dianggarkan sehingga tidak dapat dicatat pada LRA Pemerintah Aceh TA 2018.

Atas kondisi tersebut telah diusulkan koreksi pada Neraca dan LO dan telah disetujui. Sebab, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP), Nomor 22 Tahun 2008, tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Pada Pasal 7 Ayat (3) dinyatakan. Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD.

Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pasal 36 ayat (2) menyatakan, dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.

Ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 122 ayat (3) yang menyatakan. Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Keempat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Nah,  pada   Lampiran III. Kebijakan Penyusunan APBD Angka 1. Huruf c. angka 14) menyatakan. Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan diuraikan dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

Selain itu, ada Peraturan Gubernur Aceh, Nomor 119 Tahun 2018, tentang Tata Cara Penggalangan Dana Bencana yang Bersumber dari Masyarakat. Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan, TP2B membuka rekening bank pada setiap kegiatan penggalangan dana bencana rekening giro atau tabungan bank atas nama tim.

Pasal 10 Ayat (1) yang menyatakan bahwa, TP2B wajib memberikan laporan kepada Gubernur, Bupati/Walikota mengenai BUB yang sudah diterima dan sumbernya yang ditembuskan kepada BPBA/BPBD dan Dinas Sosial Aceh dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Kondisi tersebut mengakibatkan terbukanya peluang atau potensi untuk disalahgunakan atas adanya saldo dan mutasi pada dua rekening donasi untuk korban tsunami Selat Sunda yang belum dilaporkan.

Semua itu sebut LHP BPK RI Perwakilan Aceh, disebabkan Gubernur Aceh belum berpedoman pada aturan yang berlaku dalam menetapkan Peraturan Gubernur, Nomor 119 Tahun 2018, tentang Tata Cara Penggalangan Dana Bencana yang bersumber dari asyarakat; dan    menetapkan kebijakan akuntansi terkait dana sumbangan dari masyarakat.

Kepala BPBA saat itu dijabat Teuku Ahmad Dadek, selaku anggota TP2B, belum mempedomani aturan yang berlaku dalam pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana; dan Bendahara Pengeluaran BPBA, juga belum mempedomani ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah.

Nah, temuan tadi, Pemerintah Aceh melalui Kepala Pelaksana BPBA menyatakan sependapat dan akan segera melakukan pencatatan sumbangan masyarakat untuk Gempa Lombok, Palu dan Selat Sunda dalam APBA 2019, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Begitupun, BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Aceh untuk merevisi Peraturan Gubernur, Nomor 119 Tahun 2018, tentang Tata Cara Penggalangan Dana Bencana yang bersumber dari Masyarakat. Misal, memuat mekanisme penganggaran pada APBA, dengan mempedomani peraturan yang berlaku.

Kedua, menginstruksikan Kepala BPBA selaku anggota TP2B untuk mempedomani ketentuan yang berlaku dalam pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana; dan menginstruksikan Kepala BPBA untuk memerintahkan Bendahara Pengeluaran BPBA, supaya mempedomani ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah. Alamak!***

Komentar

Loading...