Terkait Sikap DPP PD Tolak UU Ciptaker

Teuku Riefky Harsya: Nova Iriansyah Tahu dan Setuju

Teuku Riefky Harsya: Nova Iriansyah Tahu dan Setuju
Ketua Umum DPP PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didampinggi Sekjen Teuku Reifky Harsya memantau Sidang Paripurna DPR RI yang mensahkan UU Ciptaker (Foto: Ist)

Banda Aceh I Sekretaris Jenderal (Sekjen), Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menegaskan. Pihaknya akan memberi sanksi keras kepada para kader yang dengan sengaja melanggar kebijakan partai.

Salah satunya, tidak mengikuti keputusan partai, terkait penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja atau Omninus Law.

“Setiap partai tentu mempunyai ketentuan dan aturan untuk memberikan peringatan dan sanksi bagi kader yang dengan sengaja melanggar kebijakan partai,” kata anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat ini, Sabtu malam.

Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) I Aceh ini. Keputusan tadi merupakan sikap partai. Mulai dari struktur DPP hingga ke struktur terdepan Partai Demokrat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota termasuk di Aceh.

“Ini sejalan dengan aspirasi buruh, mahasiswa, MUI, NU, Muhammadiyah, Komnas HAM, YLHBI dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Partai Demokrat tetap pada keputusannya untuk menolak pengesahan RUU Ciptaker dengan alasan  sama seperti yang disuarakan publik kepada Partai Demokrat. Termasuk masalah cacat prosedural, disahkan di paripurna tanpa selembar bahan pun dibagikan,” ungkap Teuku Riefky.

Lantas, bagaimana jika ada kader atau kepemimpinan daerah yang tidak bersikap dan mengikuti kebijakan DPP PD, menolak UU Ciptaker? “Hingga saat ini belum ada laporan tentang kader yang menolak sesuai keputusan partai,” jelas dia.

Ditanya tentang sikap Pemerintah Aceh yang saat ini dipegang kader PD yaitu, Nova Iriansyah. Namun, belum menentukan sikap secara tertulis, apakah menolak atau tidak, sesuai kebijakan DPP PD. Secara diplomatis Teuku Riefky mengaku Nova Iriansyah tahu dan setuju.

“Seperti kita ketahui Kamis, tanggal 8 Oktober 2020, ada demonstrasi besar mahasiswa Aceh di Gedung DPRA. Ketua F-PD DPRA HT. Ibrahim adalah salah satu dari empat anggota dewan yang menerima dan menandatangani 6 poin tuntutan mahasiswa di Aceh terkait, penolakan RUU Ciptaker ini,” ujarnya.

Nah, ini artinya jelas Teuku Riefky, atas sepengatahuan dan persetujuan Nova Iriansyah. “Sebagai perpanjangan tangan partai, HT. Ibarahim melakukan semua itu atas sepengetahuan dan persetujuan Ketua Demokrat Aceh, Nova Ariansyah,” tegas Teuku Riefky kembali.***

Komentar

Loading...